Munas PP PBSI 2020

Meski Aklamasi, Agung Firman Sampurna akan Dapatkan Perlawanan

Hermansyah
Meski Aklamasi, Agung Firman Sampurna akan Dapatkan Perlawanan
Ilustrasi Munas PP PBSI 2020

Jakarta, HanTer - PBSI merupakan organisasi olahraga yang pantas menjadi contoh karena punya tata kelola yang baik. Pujian tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali saat membuka Musyawarah Nasional PP PBSI 2020 secara virtual pada Kamis (5/11/2020).

"PBSI adalah contoh organisasi dengan tata kelola yang bisa dicontoh cabang-cabang lain. PBSI bisa jadi acuan, munas ini akan menghasilkan keputusan dan rekomendasi terbaik. Pemerintah menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru nanti," tutur Menpora Zainudin Amali.

Politikus asal partai Golkar itu juga berharap agenda dengan acara utama pemilihan ketua umum periode 2020-2024 baru ini juga mampu berjalan dengan lancar dan kondusif. "Namanya musyawarah, semua bisa dimusyawarahkan, tidak ada alasan terpecah. Sekali ada pengkubuan, perpecahan, maka energi kita akan habis untuk mengurusi konflik. Organisasi olahraga bukan organisasi politik. Kita bikin teduh, tenang dan yang paling penting bagaimana memikirkan prestasi ke depan," ucapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa hal paling penting yang harus diperhatikan PBSI adalah prestasi di bidang bulutangkis bisa dipertahankan pada kepengurusan selanjutnya, bahkan harus lebih ditingkatkan, sehingga kebanggaan sebagai warga negara Indonesia bisa tercermin di prestasi olahraga.

Senada dengan Menpora, Ketua Umum PP PBSI periode 2016-2020 Wiranto berharap agenda musyawarah nasional yang berlangsung pada 5-6 November di Tangerang bisa berlangsung secara kondusif agar bisa menentukan proses pembinaan atlet di masa depan.

Dirinya mengatakan bahwa proses pemilihan ketum periode 2020-2024 yang berjalan secara dingin akan menetralisir pergolakan kepentingan yang bisa menghambat perkembangan bulutangkis nasional melalui PBSI.

"Saya berharap munas berjalan lancar sebagaimana munas sebelumnya, dan agar bisa dilaksanakan secara 'dingin'. Ini beda dengan munas partai politik, jangan ada pertentangan. Semoga mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang cerdas dan bijaksana, yang bisa berdampak pada pengembangan bulu tangkis nasional agar terus mempersembahkan prestasi bagi negeri," kata Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan bahwa dengan berakhirnya masa bakti pada tahun ini, ia tak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PP PBSI untuk periode selanjutnya. "Pada munas kali ini dengan berat hati saya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum, dengan pertimbangan ingin lebih fokus sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Wiranto.

Dalam munas kali ini agenda utamanya adalah mencari sosok pengganti Wiranto. Sebelumnya tercatat terdapat dua nama yang menjadi kandidat untuk duduk di kursi "PBSI 1" itu. Mereka adalah Ketua Pengrov Banten, Ari Wibowo dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna.

Akan tetapi, Ari Wibowo dipastikan gagal sebelum bertarung dengan Agung, lantaran dirinya hanya meraih lima suara yang sah di antara total 10 suara yang didaftarkan ke tim penjaringan. Lima suara lainnya tidak sah akibat dobel dukungan.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 11 ayat (4) peraturan organisasi (PO), dukungan ganda tidak sah. Padahal, sepuluh suara merupakan jumlah minimal bagi setiap bakal calon (balon) untuk bisa memaparkan visi dan misi saat munas.

Lima suara yang dobel berasal dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, Maluku Utara, dan Banten itu sendiri. Di Banten, selain Ari yang mencalonkan diri sebagai balon Ketum, sang Sekum, Ferly, justru mendukung pencalonan Agung Firman Sampurna yang mendapat dukungan 29 Pengprov PBSI, meski lima diantaranya ganda, namun tetap memenuhi syarat minimal 10.

Ari menyikapi ketidaklolosannya dengan santai. ”Ya, yang penting demokrasi ini bisa dilewati. Tentu, dengan gagalnya ini, dari saya pribadi memang ada rasa kecewa. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi, saya hormati proses,” katanya legowo.

Dengan tidak lolosnya Ari ini otomatis saat munas nanti hanya ada calon tunggal. Artinya, kans Agung terpilih secara aklamasi seperti para pendahulunya sangat besar. Walau begitu, Ari menegaskan bahwa calon tunggal tidak otomatis diterima secara aklamasi, sebab dalam proses munas belum tentu seluruh pengprov mengakui Agung terpilih aklamasi. ”Meski calon tunggal, mereka (para pengprov, Red) tetap bersikap. Yang kontak saya dari Jawa Timur dan Jogjakarta. Katanya, mereka akan walk out dalam pemilihan,” ungkapnya.

Menurut Ari, langkah itu dilakukan karena mereka tidak sepaham dengan pencalonan Agung yang saat ini juga sibuk sebagai ketua BPK. Akibat kesibukan tersebut, pihaknya menilai PBSI sangat mungkin bakal dinomorduakan. Lalu, yang aktif di kepengurusan hanyalah orang kepercayaan Agung. ”Jadi, kalau bisa diduakan, kenapa tidak ditigakan atau diempatkan sekalian,” pungkasnya.

Disisi lain, pendukung Ari Wibowo menyatakan, pantang membiarkan kursi ketum diraih dengan mudah oleh calon lain.

Ketua Pengurus Provinsi PBSI Nusa Tenggara Barat (NTB) Junaidin Yaman, salah satu pendukung Ari, menegaskan satu-satunya calon ketum yang tersisa adalah Agung Firman Sampurna, namun dirinya harus membuktikan diri layak menjadi pemimpin PBSI pada Musyawarah Nasional (Munas), namun menolak aklamasi.

"Aklamasi itu kalau seluruh pengprov mendukung, kalau ada satu saja yang tidak mendukung artinya gagal aklamasi. Saat ini ada enam Pengprov yang masih solid mendukung Ari Wibowo," kata Junaidin seperti dilansir republika.co.id. "Kita akan berjuang terus untuk mendorong Ari Wibowo menjadi ketua umum. Kita akan lihat situasi Munas nanti seperti apa. Kita hanya bisa berusaha, semua Tuhan yang maha kuasa yang memutuskan. Kalah menang adalah hal biasa," ujar dia.
 
Meski demikian, Junaidin tak menampik bahwa sulit bagi Ari untuk tetap maju meraih posisi Ketum PP PBSI. "Tapi siapa tahu nanti ada keajaiban, misalnya Agung Firman mengundurkan diri dari pencalonan. Seharusnya Agung fokus saja di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena mengurus bulu tangkis rumit juga. Nantinya bisa mengganggu pekerjaan di BPK," kata Junaidin.

Menanggapi surat dukungan ganda, Junaidin kurang setuju dengan aturan dari tim penjaringan PBSI. Dirinya menyayangkan tentang aturan pasal 11 ayat 1 yang menyatakan Pengprov tidak boleh mendukung dua calon, kemudian di ayat 4, kata dia, bila terjadi dua calon didukung oleh pengprov yang sama maka suara dinyatakan batal.

Menurut Junaidin, itu tidak tegas. "Seharusnya surat dukungan yang diakui tim penjaringan itu yang pertama atau lebih dulu masuk. Kalau pertama sudah mendukung Ari Wibowo, terus berbalik ini ada apa," pungkas Junaidin. 

Sedangkan Wakil Sekretaris Umum Pengprov PBSI Banten, Suwastono yang juga sebagai Ketua tim sukses Ari Wibowo, mengatakan tak mau aklamasi tetap berupaya dan walau masih akan mengikuti, munas. "Kita tetap tidak mau aklamasi. Kita masih solid, enam Pengprov, trio Jawa, NTB, Aceh dan Banten. Walau Ari Wijaya dinyatakan tidak lolos kita tetap dukung hingga Munas selesai. Semoga saja sada keajaiban," kata dia.