10 Cabor PON yang Batal Dipertandingkan Perlu Perubahan PP

Hermansyah
10 Cabor PON yang Batal Dipertandingkan Perlu Perubahan PP
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali saat pemaparan kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX 2020 dalam rapat gabungan di DPR RI

Jakarta, HanTer - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali optimistis jika penyelenggaraan pesta olahraga Nusantara bertajuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 yang berlangsung di Provinsi Papua berjalan dengan baik dan lancar.

PON XX Papua itu sendiri rencananya akan berlangsung pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 mendatang yang diikuti 6.442 atlet pada 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga, serta 679 nomor pertandingan.

"Tadi kami, pemerintah, menyampaikan tentang persiapan dan perkembangan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas (Pekan Paralimpik Nasional) XVI di Papua," kata Menpora usai mengikuti rapat gabungan terkait pelaksanaan PON XX di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Zainudin tetap optimistis pelaksanaan PON dan Peparnas 2020 di Papua ini bisa terselenggara dengan baik. "Tetapi, memang pemerintah pusat, kementerian, serta lembaga terkait lainnya akan bersama-sama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang," katanya.

Sementara itu, adanya 10 cabang olahraga yang batal dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX membutuhkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP). Menpora Zainudin sempat mengusulkan perubahan PP agar sepuluh cabor itu tetap dipertandingkan pada PON di Papua itu.

Kesepuluh cabor yang masih bermasalah dan terancam tidak dipertandingkan adalah balap motor, catur, bridge, gateball, woodball, dansa, selam, kriket, petanque, dan ski air. "
Tentang perubahan PP sudah kami siapkan. Sekarang posisinya sedang ada di Kementerian Sekretariat Negara dan mudah-mudahan dengan PP itu bisa memungkinkan 10 cabor yang tidak bisa dipertandingkan, akhirnya bisa dipertandingkan, karena masing-masing daerah sudah melakukan pelatda, bahkan ada yang sudah melakukan kualifikasi di pra-PON, di mana semuaitu dibiayai oleh APBD," terangnya.

"Kami sangat concern dan bagaimana para atlet bisa bertanding nantinya. Jadi kami berharap segera akan kami lakukan lebih dari satu tempat. Karena ini jadi kebutuhan kita juga, karena di 2024 nanti rencanya PON berlangsung di d tempat, yakni di NAD dan Sumut. Kalau masih blm berubah itu tidak akan memungkinan. Tapi saya yakin akan segera ada perubahan," ucapnya.

Untuk pembukaan dan penutupan PON XX, kata Zainudin, rencananya berlangsung di Stadion Papua Bangkit yang sudah memiliki fasilitas bagus dan terstandar.

Rapat Gabungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Masing-masing telah menyampaikan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala BIN, TNI, Polri menyampaikan dari pengamanan. Lalu, Mendagri mengenai daerah dan tentu kami sebagai penyelenggara," kata Menpora. Hermansyah