#pajak

  • Pemprov DKI Perpanjang Masa Penghapusan  Sanksi Administrasi Pajak
    Rabu, 19 Desember 2018 - 20:06 WIB

    Pemprov DKI Perpanjang Masa Penghapusan  Sanksi Administrasi Pajak

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2018.

  • PKS Bantah Pernyataan Fahri Soal Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kepentingan Pemilu 2019
    Selasa, 11 Desember 2018 - 09:45 WIB

    PKS Bantah Pernyataan Fahri Soal Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kepentingan Pemilu 2019

    PKS membantah jika wacana tersebut hanya untuk kepentingan elektabilitas pada pemilu 2019, seperti yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

  • Pemprov DKI Hapus Sanksi  Administrasi 3 Jenis Pajak
    Kamis, 15 November 2018 - 22:28 WIB

    Pemprov DKI Hapus Sanksi  Administrasi 3 Jenis Pajak

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan stimulus bagi Wajib Pajak (WP) dengan menghapus sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mulai 15 November-15 Desember 2018.

  • Mulai Hari Ini, DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan  
    Kamis, 15 November 2018 - 12:12 WIB

    Mulai Hari Ini, DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan  

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai Kamis (15/11).

  • LSM Sadis Desak Kejagung Gandeng Dirjen Pajak  Usut Kasus Manipulasi Pajak BW
    Senin, 29 Oktober 2018 - 13:49 WIB

    LSM Sadis Desak Kejagung Gandeng Dirjen Pajak  Usut Kasus Manipulasi Pajak BW

    Ratusan aktifis mahasiswa  tergabung dalam LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum (Sadis) kembali menggeruduk Kejagung RI, Senin (29/10/2018).

  • Menggugat Definisi dan Perhitungan Tax Ratio Pemerintah Jokowi
    Sabtu, 27 Oktober 2018 - 09:36 WIB

    Menggugat Definisi dan Perhitungan Tax Ratio Pemerintah Jokowi

    Berawal dari pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2018 tentang RUU APBN dan Nota Keuangan 2019, disebutkan di dalamnya taget besaran tax ratio 2018 dan 2019. Kata Presiden, dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen.