#mahkamah

  • Terkait Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor, KPK Harap Hakim Terapkan Aturan MA 
    Selasa, 04 Agustus 2020 - 11:07 WIB

    Terkait Hukuman Seumur Hidup Bagi Koruptor, KPK Harap Hakim Terapkan Aturan MA 

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para hakim yang menyidangkan kasus korupsi bisa segera menerapkan parameter vonis terhadap terdakwa seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terbaru. Saat ini MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang vonis penjara seumur hidup bagi korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 100 miliar.

  • KPK Sambut Baik Diterbitkannya Perma 1/2020
    Senin, 03 Agustus 2020 - 10:18 WIB

    KPK Sambut Baik Diterbitkannya Perma 1/2020

    Mahkamah Agung menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  • Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden
    Jumat, 10 Juli 2020 - 10:45 WIB

    Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden

    Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

  • Pro Kontra Hasil Gugatan Pilpres 2019, Ada Agenda Mengganggu Stabilitas Politik
    Kamis, 09 Juli 2020 - 10:38 WIB

    Pro Kontra Hasil Gugatan Pilpres 2019, Ada Agenda Mengganggu Stabilitas Politik

    Langkah Mahkamah Agung (MA) yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan dipersoalkan. Apalagi gugatan tersebut merupakan persoalan yang serius dengan putusan bahwa PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

  • Uji UU Penanganan COVID-19; Pemohon Persoalkan Ketidakhadiran DPD
    Rabu, 08 Juli 2020 - 23:04 WIB

    Uji UU Penanganan COVID-19; Pemohon Persoalkan Ketidakhadiran DPD

    Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan penanganan COVID-19 mempersoalkan DPD saat rapat pengesahan perppu itu melalui daring.

  • Penyidik KPK Terus Dalami Kasus Dagang Perkara di MA
    Rabu, 08 Juli 2020 - 22:49 WIB

    Penyidik KPK Terus Dalami Kasus Dagang Perkara di MA

    KPK memeriksa Toga sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi (NHD) dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA.

  • Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final
    Rabu, 08 Juli 2020 - 09:59 WIB

    Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final

    Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terkait uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden-wakil presiden terpilih dipersoalkan. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa putusan itu baru dirilis oleh MA