#konstitusi

  • Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden
    Jumat, 10 Juli 2020 - 10:45 WIB

    Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden

    Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

  • Uji UU Penanganan COVID-19; Pemohon Persoalkan Ketidakhadiran DPD
    Rabu, 08 Juli 2020 - 23:04 WIB

    Uji UU Penanganan COVID-19; Pemohon Persoalkan Ketidakhadiran DPD

    Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait dengan kebijakan keuangan penanganan COVID-19 mempersoalkan DPD saat rapat pengesahan perppu itu melalui daring.

  • Ratusan Aktivis Prodem Ajukan JR UU COVID-19
    Selasa, 19 Mei 2020 - 11:27 WIB

    Ratusan Aktivis Prodem Ajukan JR UU COVID-19

    Ratusan tokoh nasional dan aktivis pro demokrasi dari berbagai latar belakang menyatakan kesiapan untuk mengajukan permohonan pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait UU COVID 19 yang telah disahkan DPR pada tanggal12 Mei 2020.

  • ICW: UU Minerba Untungkan Elit Kaya
    Rabu, 13 Mei 2020 - 08:19 WIB

    ICW: UU Minerba Untungkan Elit Kaya

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Undang-undang (RUU) Minerba tak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan para elit kaya. Selain itu UU Minerba juga akan mempersempit ruang gerak pebisnis batubara. 

  • Pelanggaran Berjama'ah Ekonomi Konstitusi Atas Pengesahan UU Minerba Dan Apresiasi Pada Demokrat 
    Rabu, 13 Mei 2020 - 08:06 WIB

    Pelanggaran Berjama'ah Ekonomi Konstitusi Atas Pengesahan UU Minerba Dan Apresiasi Pada Demokrat 

    Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dan, penguasaan negara dalam pengelolaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan hanya sebatas menetapkan dan mengesahkan kebijakan (policy regulation), tapi  itu ditunjukkan oleh kehadiran Badan Usaha Negara (state economic entity). Itulah perintah jelas dari Pasal 33 UUD 1945. 

  • Jadi Kontroversi, MK Berhak Tolak UU KPK yang Baru
    Sabtu, 19 Oktober 2019 - 22:59 WIB

    Jadi Kontroversi, MK Berhak Tolak UU KPK yang Baru

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Basri Efendi menyatakan bahwa dalam UU KPK hasil revisi memang banyak poin-poin yang dianggap melemahkan KPK.

  • Mahasiswa UI Lebih Memilih Jalur Judicial Review UU KPK
    Kamis, 17 Oktober 2019 - 19:35 WIB

    Mahasiswa UI Lebih Memilih Jalur Judicial Review UU KPK

    Mahasiwa Universitas Indonesia (UI) memilih jalur Judicial Review Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), ketimbang demonstrasi tanpa mendalami secara ilmiah tentang kajian yang mereka permasalahkan.