#MahkamahAgung

  • Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden
    Jumat, 10 Juli 2020 - 10:45 WIB

    Putusan MA Tidak Berimplikasi Yuridis Pada Ketidakabsahan Presiden

    Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tanggal 28 Oktober 2019 memutuskan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

  • Pro Kontra Hasil Gugatan Pilpres 2019, Ada Agenda Mengganggu Stabilitas Politik
    Kamis, 09 Juli 2020 - 10:38 WIB

    Pro Kontra Hasil Gugatan Pilpres 2019, Ada Agenda Mengganggu Stabilitas Politik

    Langkah Mahkamah Agung (MA) yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan dipersoalkan. Apalagi gugatan tersebut merupakan persoalan yang serius dengan putusan bahwa PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

  • Penyidik KPK Terus Dalami Kasus Dagang Perkara di MA
    Rabu, 08 Juli 2020 - 22:49 WIB

    Penyidik KPK Terus Dalami Kasus Dagang Perkara di MA

    KPK memeriksa Toga sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi (NHD) dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA.

  • Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final
    Rabu, 08 Juli 2020 - 09:59 WIB

    Putusan MA soal Gugatan Pilpres Rachmawati dkk, Pakar: Keabsahan Jokowi-Ma’ruf Amin Sudah Final

    Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terkait uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden-wakil presiden terpilih dipersoalkan. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa putusan itu baru dirilis oleh MA

  • Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Perpres Kenaikan Iuaran BPJS Kesehatan Bisa Digugat Kembali
    Senin, 18 Mei 2020 - 06:52 WIB

    Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Perpres Kenaikan Iuaran BPJS Kesehatan Bisa Digugat Kembali

    Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan berpotensi digugat atau (diuji materi) bisa kembali ke Mahkamah Agung (MA)

  • Ketua MA Syarifuddin Mulai Tunjukkan Tajinya
    Kamis, 14 Mei 2020 - 22:17 WIB

    Ketua MA Syarifuddin Mulai Tunjukkan Tajinya

    Pembangunan jiwa peradilan dilakukan dengan meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan. Juga, melalui penegakan dan pengefektifan pelaksanaan paket kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan.

  • Mahkamah Agung Diminta Adil Menangani Perkara
    Rabu, 06 Mei 2020 - 17:49 WIB

    Mahkamah Agung Diminta Adil Menangani Perkara

    Ario Widi Prasetyo, pengacara Hery Susanto Gun alias Abun meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersikap adil dalam menangani masalah hukum bagi rakyat Indonesia.