#Koruptor

  • Soal Hukuman Mati Koruptor, Komnas HAM Tak Sepakat
    Rabu, 11 Desember 2019 - 09:32 WIB

    Soal Hukuman Mati Koruptor, Komnas HAM Tak Sepakat

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan ketidaksepakatannya terhadap wacana pemberian hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor

  • Jokowi Diminta Jelaskan Soal Pemberian Grasi Kepada Terpidana Korupsi
    Kamis, 28 November 2019 - 12:28 WIB

    Jokowi Diminta Jelaskan Soal Pemberian Grasi Kepada Terpidana Korupsi

    Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Zaenur Rohman mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan kepada publik terkait pemberian grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun, Gubernur Riau nonaktif yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam kasus perkara alih fungsi lahan kebun kelapa sawit senilai Rp 5 miliar di Kabupaten Kuantan

  • Lima Tahun Masuk DPO; Buronan Kejaksaan  Dicokok di Kuala Lumpur
    Kamis, 21 November 2019 - 15:20 WIB

    Lima Tahun Masuk DPO; Buronan Kejaksaan Dicokok di Kuala Lumpur

    Setelah lima tahun buron, Atto Sakmiwata Sampetoding, Managing Director PT Kolakan Minning Internasional, akhirnya berhasil dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung saat berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Atto merupakan koruptor Rp 24 miliar yang telah divonis hukuman 5 tahun penjara.

  • Aktivis: Gara-gara Penjarakan Koruptor, Novel dan KPK Terus Diserang
    Sabtu, 05 Oktober 2019 - 09:43 WIB

    Aktivis: Gara-gara Penjarakan Koruptor, Novel dan KPK Terus Diserang

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini berita yang lansir media online dengan judul 'Novel dituding terima indekos dari koruptor, pansus akan cek lokasi' adalah hoaks alias berita bohong untuk menyerang kredibilas Novel Baswedan secara personal dan KPK sebagai lembaga yang concern memberantas korupsi. Apalagi berita online yang diviralkan tersebut merupakan berita tahun 2017

  • Yosanna: KUHP Bertujuan Hukum Berat Penyelanggara Negara
    Jumat, 20 September 2019 - 20:00 WIB

    Yosanna: KUHP Bertujuan Hukum Berat Penyelanggara Negara

    Memasukkan sejumlah perbuatan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan agar dapat menghukum penyelenggara negara lebih berat.

  • UU Pemasyarakatan Disahkan, Tidak Ada Lagi Diskriminasi Napi
    Kamis, 19 September 2019 - 12:57 WIB

    UU Pemasyarakatan Disahkan, Tidak Ada Lagi Diskriminasi Napi

    DPR akan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) menjadi undang-udang, setelah menyepakati poin pasal perubahan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi

  •  Pemerintah Bakal Buat Lapas Koruptor di Pulau Terpencil
    Senin, 17 Juni 2019 - 23:14 WIB

    Pemerintah Bakal Buat Lapas Koruptor di Pulau Terpencil

    Pemerintah berencana membuat lembaga pemasyarakatan (Lapas) di pulau-pulau terpencil untuk para narapidana koruptor, teroris, dan narkotika.