#Kepala

  • Kepala Daerah Juara Kasus Korupsi, Bisa Raih Rekor MURI
    Kamis, 13 Desember 2018 - 13:26 WIB

    Kepala Daerah Juara Kasus Korupsi, Bisa Raih Rekor MURI

    Jumlah Kepala daerah terseret kasus korupsi terus betambah. Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam kurun waktu 13 tahun, setidaknya ada 313 kasus korupsi melibatkan kepala daerah di Indonesia. Sepanjang tahun ini saja sudah 26 orang kepala daerah yang terjaring KPK.

  • Diapresiasi, Pencabutan Hak Politik  Kepala Daerah Terjerat Korupsi
    Sabtu, 08 Desember 2018 - 11:24 WIB

    Diapresiasi, Pencabutan Hak Politik Kepala Daerah Terjerat Korupsi

    Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM),  Yuris Rezha mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewacanakan mencabut hak politik kepala daerah atau wakil rakyat yang terjerat korupsi

  • Bupati Pakpak Bharat Terjaring OTT KPK
    Minggu, 18 November 2018 - 13:07 WIB

    Bupati Pakpak Bharat Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini OTT dilakukan terhadap Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu.

  • IPS Forum 2018 Ajang Unjuk Prestasi Menteri dan Kepala Daerah 
    Senin, 05 November 2018 - 13:31 WIB

    IPS Forum 2018 Ajang Unjuk Prestasi Menteri dan Kepala Daerah 

    Tak disangka sebentar lagi bakal jadi ajang unjuk kebolehan para elit di Indonesia. Sebut saja, sejumlah menteri, gubernur, dan kepala daerah akan menjadi pembicara dalam The International Public Service (IPS) Forum 2018. 

  • Tak Etis Gubernur Dukung Capres: `Jangan-Jangan Mereka di Tekan Pihak Tertentu`
    Jumat, 12 Oktober 2018 - 17:48 WIB

    Tak Etis Gubernur Dukung Capres: `Jangan-Jangan Mereka di Tekan Pihak Tertentu`

    Dukungan kepala daerah (gubernur, walikota/bupati) pada acara deklarasi dukungan Pro-Joko Widodo (Projo) dinilai tidak etis dan pelanggaran undang-undang (UU). Para pengamat politik menyatakan sangat setuju rencana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memanggil gubernur terpilih dan bupati/wali kota setempat untuk mengklarifikasi dugaan keikutsertaan mereka pada deklarasi dukungan Projo.