#KPU

  • KPU: Serangan Hacker tidak Ganggu Proses Pemilu
    Rabu, 13 Maret 2019 - 16:03 WIB

    KPU: Serangan Hacker tidak Ganggu Proses Pemilu

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini serangan hacker yang ditujukan kepada sistem informatika KPU, dipastikan tidak akan mengganggu tahapan proses Pemilu 2019, karena sudah berhasil ditangani.

  • BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar
    Selasa, 12 Maret 2019 - 10:41 WIB

    BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar

    Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta partai politik koalisi melaporkan temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar Pemilu Presiden 2019

  •  17,5 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama. KPU: Itu Wajar
    Senin, 11 Maret 2019 - 17:45 WIB

    17,5 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama. KPU: Itu Wajar

    17,5 juta data pemilih mencurigakan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 berasal dari data kependudukan dan catatan sipil Kemendagri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut data tersebut valid dan wajar.

  • Data Dinilai Aneh, Audit IT KPU
    Senin, 04 Maret 2019 - 12:53 WIB

    Data Dinilai Aneh, Audit IT KPU

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan mantan Ketua MPR Amien Rais bila IT KPU harus diaudit forensik. Fahri menuding data-data DPT yang ada di KPU aneh.

  • Wahyu: KPU Terima Kritik dan Independen
    Sabtu, 02 Maret 2019 - 10:46 WIB

    Wahyu: KPU Terima Kritik dan Independen

    Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengemukakan, KPU selalu berupaya independen. “Semua komisoner KPU dalam posisi independen," katanya dalam audiensi dengan massa aksi Forum Umat Islam di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019)

  • Kemendagri Tegaskan Tidak Ada WNA Pemilik e-KTP Masuk DPT, Nyatanya:
    Rabu, 27 Februari 2019 - 15:45 WIB

    Kemendagri Tegaskan Tidak Ada WNA Pemilik e-KTP Masuk DPT, Nyatanya:

    Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menegaskan, tidak ada warga negara asing pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu. 

  • Soal 275.923 Pemilih DPTb Terancam Tak Memilih, KPU Bertanggungjawab
    Senin, 25 Februari 2019 - 13:10 WIB

    Soal 275.923 Pemilih DPTb Terancam Tak Memilih, KPU Bertanggungjawab

    Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengambil langkah antisipatif terkait adanya 275.923 pemilih berstatus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terancam tidak bisa memilih. Antisipatif tersebut harus dilakukan agar mereka bisa memilih sebagai hak politiknya. Jika mereka tidak bisa memilih maka KPU harus bertanggung jawab