#Dpr

  • DPR Jadi Bulan-bulanan
    Senin, 26 Oktober 2020 - 12:11 WIB

    DPR Jadi Bulan-bulanan

    DPR jadi bulan-bulanan rakyat pasca meloloskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi di DPR mendukung UU Cipta Kerja, hanya dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS saja yang menolak UU Cipta Kerja. Tidak heran bully-an terhadap DPR semakin marak di media sosial (medsos).

  • Agar Tidak Ngaco, DPRD DKI Disarankan Bimtek Ulang
    Minggu, 18 Oktober 2020 - 20:16 WIB

    Agar Tidak Ngaco, DPRD DKI Disarankan Bimtek Ulang

    DPRD DKI Jakarta sering salah data. Bahkan, para politisi Kebon Sirih itu terkesan lupa apa tugas dan fungsinya.

  • MK Tegaskan Putusannya Harus Dilaksanakan
    Rabu, 14 Oktober 2020 - 12:52 WIB

    MK Tegaskan Putusannya Harus Dilaksanakan

    Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan sehingga harus dilaksanakan

  • Kisruh Penyaluran Bansos, DPRD Minta Dilakukan Audit
    Kamis, 08 Oktober 2020 - 10:28 WIB

    Kisruh Penyaluran Bansos, DPRD Minta Dilakukan Audit

    Pihak DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Sosial, Pasar Jaya, dan Food Station, serta Inspektorat DKI terkait persoalan Bantuan Sosial (Bansos) Pandemi COVID-19. Dewan meminta agar segera dilakukan audit menyeluruh terkait bansos tersebut

  • 18 Anggota Positif Covid-19, Gedung DPR Harus Ditutup Selama Tiga Hari
    Kamis, 08 Oktober 2020 - 10:26 WIB

    18 Anggota Positif Covid-19, Gedung DPR Harus Ditutup Selama Tiga Hari

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, semua pengelola gedung wajib mematuhi peraturan pemerintah daerah soal penutupan bila ditemukan kasus positif Covid-19. Gedung yang dimaksud tidak hanya milik swasta maupun pemerintah daerah saja, tapi juga gedung milik pemerintah pusat atau lembaga vertikal.

  • Peduli kesejahteraan BPD, Ketua DPRD Klungkung Luncurkan Perda Baru
    Rabu, 07 Oktober 2020 - 07:06 WIB

    Peduli kesejahteraan BPD, Ketua DPRD Klungkung Luncurkan Perda Baru

    Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom telah menyetujui perubahan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi perda (peraturan daerah), di Kantor DPRD Klungkung,

  • Jutaan Pekerja Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Hilangkan Kedaulatan, Memiskinkan Buruh
    Jumat, 02 Oktober 2020 - 10:51 WIB

    Jutaan Pekerja Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Hilangkan Kedaulatan, Memiskinkan Buruh

    Rencana kaum buruh melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 menolak omnibus law RUU Cipta Kerja mendapat dukungan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Pasalnya, RUU tersebut dinilai menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusakj lingkungan, memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh