#DPR

  • Sindir Anies Perihal Data Bansos di DKI Ngawur, M Taufik Tantang Wamendes PDTT Adu Debat
    Kamis, 14 Mei 2020 - 13:16 WIB

    Sindir Anies Perihal Data Bansos di DKI Ngawur, M Taufik Tantang Wamendes PDTT Adu Debat

    Pernyataan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi prihal data pembagian bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta paling ngawur, kerap ditentang berbagai pihak.

  • Hergun: Pengawasan OJK Dinilai Lemah
    Rabu, 13 Mei 2020 - 21:07 WIB

    Hergun: Pengawasan OJK Dinilai Lemah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan dinilai semakin lemah pengawasannya. Tugas pokoknya diantaranya adalah mengawasi perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB). OJK semakin memperlihatkan ketidakmampuannya dalam melakukan fungsi pokoknya tersebut.

  • Komisi IX DPR Sesalkan Pemerintah Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan
    Rabu, 13 Mei 2020 - 18:07 WIB

    Komisi IX DPR Sesalkan Pemerintah Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan

    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyesalkan langkah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

  • Paripurna DPR Sahkan Berbagai UU
    Rabu, 13 Mei 2020 - 15:13 WIB

    Paripurna DPR Sahkan Berbagai UU

    DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III untuk mengambil keputusan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

  • Komisi II DPR RI: Pelaksanaan PSBB Masih Kurang Maksimal
    Rabu, 13 Mei 2020 - 15:07 WIB

    Komisi II DPR RI: Pelaksanaan PSBB Masih Kurang Maksimal

    Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang berlangsung, bahkan beberapa daerah memperpanjang pelaksanaannya. Namun realita di lapangan, pelaksanaan pemberlakuan PSBB ini dinilai masih kurang maksimal. 

  • Kepastian Hukum Kegentingan Memaksa Perppu Corona
    Rabu, 13 Mei 2020 - 07:19 WIB

    Kepastian Hukum Kegentingan Memaksa Perppu Corona

    Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, kini telah disahkan menjadi undang-undang. Perppu a quo mengandung ketidakjelasan tujuan. Syarat, “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak terpenuhi. Kita ketahui, selain pandemi COVID-19, keberlakuan Perppu menunjuk pula adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, namun tidak ada kejelasan perihal ancaman yang dimaksudkan.

  • Bambang Wuryanto: RUU Minerba Sudah Disiapkan Sejak Lama
    Senin, 11 Mei 2020 - 19:35 WIB

    Bambang Wuryanto: RUU Minerba Sudah Disiapkan Sejak Lama

    Ketua Panja Rancangan Undang-undanh Mineral dan Batubara (RUU Minerba) Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan bahwa RUU ini sudah disiapkan sejak lama.