#BLT

  • KPK Minta Kemendes Perbaiki Struktur Penerima Dana Desa
    Sabtu, 11 Juli 2020 - 10:28 WIB

    KPK Minta Kemendes Perbaiki Struktur Penerima Dana Desa

    Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperbaiki struktur penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

  • Indro: Tarik Harta Koruptor Untuk Biaya Pencegahan Covid-19
    Rabu, 20 Mei 2020 - 06:12 WIB

    Indro: Tarik Harta Koruptor Untuk Biaya Pencegahan Covid-19

    Pemerintah membutuhkan dana besar untuk melakukan pencegahan penanggulangan pandemi Covid-19. Termasuk membutuhkan dana yang besar untuk membantu warga dan dunia usaha yang terdampak corona

  • Anggota DPR Apresiasi Kepala Desa yang Percepat Penyaluran BLT
    Selasa, 19 Mei 2020 - 21:59 WIB

    Anggota DPR Apresiasi Kepala Desa yang Percepat Penyaluran BLT

    Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud memberi support moril terhadap para kepala desa beserta perangkatnya yang sedang melakukan proses percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami dampak Covid-19.

  • Tindak Tegas Penunggang Gelap Bansos untuk Kepentingan Politik Pilkada
    Selasa, 19 Mei 2020 - 04:25 WIB

    Tindak Tegas Penunggang Gelap Bansos untuk Kepentingan Politik Pilkada

    Pandemi Covid-19 telah membawa banyak pengaruh dan perubahan terhadap pola kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan negara

  • Kirimi Surat, Mendes Geram Pemda Lamban Distribusikan BLT Dana Desa
    Senin, 18 Mei 2020 - 23:41 WIB

    Kirimi Surat, Mendes Geram Pemda Lamban Distribusikan BLT Dana Desa

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyurati pemerintah daerah yang lamban dalam menangani penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

  • Pengamat: Bansos Sembako Rawan Penyimpangan
    Rabu, 06 Mei 2020 - 11:37 WIB

    Pengamat: Bansos Sembako Rawan Penyimpangan

    Perumda Pasar Jaya dinilai tidak mampu menyiapkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako senilai Rp149.500. Seharusnya, Jakarta sebagai ibu kota negara dengan anggaran besar dan infrastruktur yang baik bisa meminimalisir kendala dalam menyiapkan bansos itu

  • Krisis Ekonomi dan Wabah Corona, Rakyat Menjadi Miskin Tidak Berdaya
    Senin, 04 Mei 2020 - 14:05 WIB

    Krisis Ekonomi dan Wabah Corona, Rakyat Menjadi Miskin Tidak Berdaya

    Pemerintah Pusat yang mengatur BLT dan Bansos secara sentralistik justru gagap, kedodoran dan tidak terkoordinir. Beberapa kebijakan kementerian saling bertabrakan. Data penerima BLT tidak ter update. Keputusan yang berubah dan kadang berbeda membuat aparat paling bawah tersebut kebingungan. Apalagi tidak melibatkan kepala desa yang sebenarnya paling tahu kondisi masyarakatnya. Padahal pemerintah pusat punya aparat pengawasan yakni kepolisian yang bisa mendampingi aparat desa tersebut jika dikuatirkan mereka tidak benar. Nasi telah jadi bubur. “Kekacauan” sudah terjadi. Konon ada kasus baku hantam antara anak kepdes yang tidak terima marahnya rakyat terhadap orang tuanya