Perburuk Citra Pemerintahan Jokowi, Aturan Soal Jilbab Jenggot dan Celana ASN Bikin Gaduh

Safari
Perburuk Citra Pemerintahan Jokowi, Aturan Soal Jilbab Jenggot dan Celana ASN Bikin Gaduh
Aturan pakaian dinas ASN dinilai sebagian kalangan hanya memperburuk citra Jokowi (ist)

Jakarta, HanTer - Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 itu tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di protes berbagai kalangan. Pencabutan itu dinilai akan memunculkan masalah dan kegaduhan baru. Sehingga memperburuk citra pemerintahan Joko Widodo.

Menanggapi hal ini Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, KH Anton Tabah Digdoyo mengatakan, intruksi Mendagri yang mengatur pemakaian jilbab dan celana jelas bukan kewenangannya. Karena Polwan dan Wanita TNI yang siap dengan tugas-tugas keras saja tak mengurus hal-hal sedetil itu. Karena Polwan dan Wanita TNI sudah mengerti dan faham bagaimana tugas dalam situasi dan kondisi seperti apapun.

"Contoh wanita berjilbab yang tugas di mesin-mesin berat atau atlit wanita berjilbab harus memasukkan jilbabnya ke krah pakaiannya. Tapi yang dikondisikan aman gak perlu harus memasukkan jilbabnya ke krah baju," ujarnya.

Demikian pula celana panjang bagi pria, sambung Anton, tidak perlu diatur-atur harus sampai mata kaki. Karena yang penting pantas dan tidak melanggar syar'i. Apalagi pakaian pria muslim tidak boleh menutup mata kaki yang diatur dalam hadist yang shohih. 

Anton menegaskan, dengan Mendagri mengatur pakaian dan jilbab malah akan menambah masalah baru serta memperburuk citra rezim yang sudah sangat terpuruk ini. 

"Selama ini pakaian muslim juga baik-baik saja. Lebih tepat jika Mendagri urus tupoksinya yang carut marut seperti kasus ratusan juta e-KTP bermasalah, DPT dan DP4 yang belum beres. Padahal pemilu sudah makin dekat. Tapi malah urus diluar tupoksinya. Ini bukan hanya aneh tapi Mendagri telah membuat masalah baru yang rugikan pemerintah," tandas mantan jenderal polisi ini.  

E-KTP

Protes terhadap pencabutan Inmendagri itu juga disampaikan Ketua Media Center Reuni 212 Novel Bamukmin. Menurutnya,  pencabutan Inmendagri itu merupakan perbuatan yang luar biasa. Karena Mendagri sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) karena mengatur tentang jilbab dan jenggot.

“Hal ini sudah membuat gaduh masyarakat karena menyinggung dan membuat resah umat muslim. Sebagai sanksi maka Presiden Jokowi harus segera memecat Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri,” ujar Novel Bamukmin kepada Harian Terbit, Jumat (14/12/2018).

Novel mengaku tidak heran dan kaget ketika Tjahjo mengeluarkan instruksi yang membuat gaduh. Novel pun menyarankan agar Tjahjo menghayati Pancasila yang dalam. Selain itu Tjahjo juga harus mempelajari HAM yang benar sehingga tidak menganggu hak orang lain terkait kepercayaan atau agama. 

Di tahun politik saat ini Novel meminta semua pihak agar tidak membuat kebijakan atau aturan yang semakin membuat situasi politik semakin panas. Apalagi mengusik umat Islam dan menyerang syariat Islam. “Kami umat Islam akan melakukan perlawanan dan mengejar siapapun yang coba-coba mengusik,” paparnya.

Menurut Novel, daripada mengurusi syariat Islam, sambung Novel, maka harusnya Tjahjo  membongkar masalah data 31 juta pemilih fiktif, kotak suara yang tidak beres serta ribuan e-KTP yang tercecer dimana-mana. Karena adanya banyak masalah jelang Pilpres 2019 merupakan bukti ketidakbecusan kinerja Tjahjo. Tidak heran akan banyak kecurangan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang.

Bukan Larangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah resmi dicabut oleh Kemendagri.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, mengungkapkan bahwa pencabutan Inmendagritersebut dilakukan setelah menerima masukan dan pertimbangan dari masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda.

""Oleh karena itu, Bapak Mendagri merespon dan menanggapi adanya masukan tersebut secara positif, sehingga pada hari ini Inmendagri tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/18).

Hadi menjelaskan, sebenarnya Inmendagri dengan Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 itu dimaksudkan untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan ASN yang ada di lingkungan atau di internal Kemendagridan BNPP. "Tidak ada pengaturan ke daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota," ujarnya.

Lagipula, menurut Hadi, Inmendagri tersebut bersifat imbauan dan bukan merupakan larangan dengan tujuan kerapihan dan keseragaman dalam berpakaian. "Frase kata 'agar' dalam Inmendagri tersebut memiliki arti imbauan, bukan merupakan suatu larangan," katanya.

Seperti diketahui, Inmendagri tersebut sebelumnya sempat menjadi polemik, terutama bagi para ASN perempuan yang mengenakan hijab. Pasalnya, pada Poin 3 huruf b Inmendagri tersebut, para ASN Perempuan berhijab diinstruksikan agar hijabnya dimasukan ke dalam kerah Pakaian Dinas Harian (PDH). 

Aturan itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tjahjo meneken instruksi itu pada 4 Desember 2018.

Dalam instruksinya Menteri Tjahjo memerintahkan ASN laki-laki untuk berambut rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna-warni. ASN lelaki juga harus menjaga kerapian kumis, cambang, dan jenggot. Celana panjang harus sampai ke mata kaki.

Untuk ASN perempuan Menteri memerintahkan agar berambut rapi dan tidak dicat warna-warni. Bagi yang berhijab, jilbabnya harus dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas. Warna jilbabnya pun harus tanpa motif.

Tjahjo juga memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri hingga Rektor Institut Pemerintah Dalam Negeri memberikan sanksi kepada ASN dan pegawai tidak tetap yang terbukti melanggar instruksi yang didasarkan pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pakaian dinas PNS itu. 

Bachtiar mengatakan instruksi itu dibuat untuk memperhatikan aspek kerapian. "Tidak ada larangan, hanya kerapian saja." Meski demikian, dia mengatakan kementeriannya akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. 

Dalam Inmendagri yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo pada 4 Desember 2018, ada aturan cara berpakaian untuk ASN laki-laki dan ASN perempuan.

Berikut perinciannya:
ASN Laki-laki
a. Rambut rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna-warni;
b. Menjaga kerapihan kumis, jambang dan jenggot; dan
c. Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki.

ASN Perempuan
a. Rambut rapi dan tidak dicat warna-warni;
b. Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas; dan
c. Warna jilbab tidak bermotif/polos.