Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah, Angka Kemiskinan Tinggi

Safari
Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah, Angka Kemiskinan Tinggi
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, sebenarnya isu tentang kesenjangan dan kemiskinan bukan fenomena baru. Karena kesenjangan dan kemiskinan sudah terjadi bahkan sejak Soeharto berkuasa. 

"Seharusnya isu itu menjadi bagus jika disertai dengan penyampaian gagasan bagaimana kesenjangan diminimalisir, kemiskinan dikurangi, kesejahteraan rakyat ditingkatkan," ujarnya.

Seharusnya, sambung Karnali, para politisi lebih taktis lagi berbicara tentang kesenjangan dan kemiskinan itu. Tawarkan gagasan kepada rakyat bagaimana cara yang akan mereka lakukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Bukan malah saling serang pernyataan yang pada dasarnya bukan hal-hal yang subtansi bagi seorang calon pemimpin. Karena pada dasarnya mereka pilih agar bisa mensejahterakan rakyatnya.

Karnali mengemukakan hal tersebut menanggapi pernyataan AHY yang menyebutkan, Partai Demokrat menyimpulkan, tingkat kesejahteraan masyarakat yang dirasa masih rendah, baik dari aspek ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga kesehatan yang pada intinya berujung pada angka kemiskinan yang masih relatif tinggi.

"Dari berbagai permasalahan di negeri ini, dapat kami simpulkan ada 14 isu utama yang benar-benar menjadi perhatian masyarakat kita," kata Ketua Kogasma Demokrat, AHY pada acara temu masyarakat Cilacap di Gedung Ikatan Pertemuan Haji Indonesia (IPHI) Cilacap, Minggu (25/11) malam.

AHY mengatakan, 14 program prioritas Demokrat bentuk itikad baik untuk bisa menghadirkan solusi yang efektif, yang benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

"Ini bukannya mengada-ada, ini bukannya sesuatu yang dibuat-dibuat hanya karena tahun politik. Tapi karena ini memang suara hati dan aspirasi masyarakat kita dimana-mana," tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, bicara isu kesejahteraan masyarakat yang rendah dan angka kemiskinan yang tinggi harus jelas. Apa acuan data yang dipakai. Jika mereka ada data, sebaiknya diungkap ke publik. Harus transparansi. Siapa tahu bisa jadi data pembanding. Nanti biarkan masyarakat melihat dan  menilai, data mana yang dapat dipercaya.

"Kalau hanya klaim semata saja, itu bahaya, bisa cenderung mengarah pada hoaks," kata Silvanus Alvin kepada Harian Terbit, Senin (26/11/2018).

Dia mengemukakan, bila merujuk pada BPS, gini ratio atau jurang ketimpangan si kaya dan miskin menunjukkan tren positif. Pada 2015 gini ratio di Indonesia mencapai 0,40. Sementara, data Juli 2018 menunjukkan gini ratio turun dan menyentuh angka 0,38.

Silvanus menuturkan, dengan data BPS tersebut maka menunjukkan ada peningkatan pemerataan pendapatan di Indonesia, terutama di era pemerintahan Jokowi. Selain itu, untuk tingkat kemiskinan di Indonesia, data BPS juga menunjukkan adanya rekor baik atau bagus dari pemerintahan Jokowi. Tingkat kemiskinan per Juli 2018 berada di angka 9 persen.

#BPS   #Kemiskinan   #AHY   #Demokrat