BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah

Arbi
BPJAMSOSTEK Serahkan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dan Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan RI.

Jakarta, HanTer - Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pemerintah kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) masih terus berjalan. Kali ini, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama sebanyak 2,5 juta pekerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di Jakarta Senin (24/8/2020).

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto, menyatakan, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker, untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

Agus menjelaskan, dari target calon penerima BSU 15.7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening. “Sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/8/2020).

Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya.

“Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020. Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” tutur Agus.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK dan menyatakan, data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan di checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah.

“Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah," katanya.

Pihaknya juga menambahkan bahwa Kemnaker butuh waktu 4 hari untuk melakukan checklist pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK demi mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ida juga memastikan pegawai non ASN untuk mendapatkan BSU ini. "Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini," tutup Ida

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit, Husaini, mengatakan telah menerima data 113.132 calon penerima BSU dari perusahaan di wilayah kerjanya yang memenuhi kriteria Permenaker 14/2020. “Dari data tersebut telah kami lakukan validitas internal atas data calon penerima BSU tersebut dengan jumlah yang valid 113.010 pekerja dan yang tidak valid 122," ujar Husaini.

Setelah dikonfirmasi ke bank terkait, jumlah yang valid 103.044 pekerja, tidak valid 420, dan yang belum diproses sejumlah 9.668 pekerja. “Ini merupakan salah satu manfaat tambahan untuk peserta yang sudah mendaftarkan diri dalam program BPJAMSOSTEK ”, cetus Husaini.

Husaini berharap semoga Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja dapat tepat sasaran, dan membantu pemulihan ekonomi nasional.