Penurunan Ambang Batas Pencalonan di Pilkada Cegah Transaksi Politik Antarelit

Sammy
Penurunan Ambang Batas Pencalonan di Pilkada Cegah Transaksi Politik Antarelit

Jakarta, HanTer - Ambang batas pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) diusulkan diturunkan. Hal itu agar dapat menghadirkan banyak calon yang dapat dipilih masyarakat.

Usulan tersebut kerap disuarakan oleh Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus. Bahkan katanya, pihak PAN yang menjadi inisiator usulan itu sejak awal.

"Artinya dengan diturunkannya ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah akan makin membuka peluang kepada para kandidat calon bupati, wali kota, dan gubernur," kata Anggota Komisi II DPR RI ini di Jakarta, Minggu (2/7/2020).

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Guspardi tidak menyebutkan secara pasti penurunan angka ambang batas pencalonan Pilkada. Namun, persyaratan yang disebutkan dalam Undang-undang Pilkada sebesar 20 persen dinilainya terlalu berat sehingga memunculkan potensi seorang kandidat memborong dukungan.

Menurutnya, jika praktik memborong dukungan itu tetap dilakukan maka ada potensi munculnya seorang kandidat melawan kotak kosong (tidak ada lawan) dan itu tidak baik bagi pendidikan politik di Indonesia.

"Misalnya di parlemen ambang batasnya 4 persen, dipersamakan saja presiden dan Pilkada agar masyarakat banyak pilihan. Intinya, persyaratan dukungan tidak perlu diperberat agar masyarakat banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah," ujarnya.

Dia mengatakan penurunan ambang batas Pilkada dapat menghindari peluang transaksi politik antarelit, yaitu kandidat calon dapat 'membeli' dan bisa mendapatkan dukungan dan rekomendasi semua partai.

"Secara tidak langsung peluang pasangan calon melawan kotak kosong tidak akan terjadi. Yang paling penting lagi menghindari supaya jangan ada kandidat yang berupaya membeli atau pun merangkul semua partai-partai politik karena persyaratannya yang ketat sehingga terjadi calon tunggal," ujarnya.

Menurut Guspardi, calon kepala daerah yang melawan kontak kosong seharusnya tidak terjadi dalam demokrasi Indonesia karena tidak baik bagi pendidikan politik.

'Pasar Gelap'

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa mengatakan, partai politik harus melewati komunikasi yang cukup rumit sebelum menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Saat proses tersebutlah, ia mengungkapkan adanya pasar gelap yang tidak terekspose.

"Disadari atau tidak, untuk mendapatkan dukungan yang rumit karena dari banyak partai, ada juga yang namanya pasar gelap, yang notabene masalah pasar gelap ini tidak diatur dalam UU Pilkada," ujar Saan di Jakarta, Minggu (2/7/2020).

Adanya pasar gelap inilah, kata Saan, yang membuat seseorang yang mempunyai kompetensi akan terganjal maju sebagai calon. Ditambah kondisi multipartai dan biaya politik yang tinggi, menyebabkan hal tersebut sering terjadi.

"UU Pilkada hanya mengatur ketika seorang sudah ditetapkan sebagai calon. Tetapi untuk mendapatkan dukungan politik hal itu tidak diatur dalam UU Pilkada,” ujar Saan.

Untuk itu, ia mendorong adanya revisi UU Pilkada ke depannya. Salah satunya adalah mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah, dari 20 persen menjadi 10 persen.

"Kita perlu memikirkan UU Pilkada ini yang ramah bagi calon-calon kepala daerah yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas politik yang memadai serta memiliki komitmen yang tinggi yang terkait dengan kepentingan masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 47 kota. Adapun pemungutan suara Pilkada akan dihelat pada 9 Desember 2020.