KAMAK Tuntut KPK Tuntaskan Korupsi Proyek Transmisi PLN 500KV Sumatera Paket 2 Perawang - Peranap

Safari
KAMAK Tuntut KPK Tuntaskan Korupsi Proyek Transmisi PLN 500KV Sumatera Paket 2 Perawang - Peranap

Jakarta, HanTer - Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (KAMAK) kembali berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/7/2020) kemarin. Dalam aksinya yang kelima dalam dua minggu terakhir, KAMAK kembali mendesak KPK segera menetapkan tersangka korupsi pada Proyek Pengadaan Material Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 Perawang – Peranap (Riau) yang merugikan negara sekitar Rp.190 miliar.

Koordinator Lapangan KAMAK, Usra Walulung mengatakan, dugaan korupsi oleh oknum pegawai PT WK - PT DCP yang terjadi pada akhir Desember 2015 hingga April 2016 itu sudah dilaporkan ke KPK, Presiden, Kejaksaan, Bareskrim dan BPK oleh berbagai kalangan termasuk IPW (Independent Police Watch), JAP (Jaringan Advokat Publik (JAP) dan lain-lain sejak awal tahun 2020.

 

"Sampai ini masyarakat luas menilai KPK bersikap tebang pilih khususnya terkait korupsi PT WK," kata Usra Walulung dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

 

Menurut Usra, KPK diketahui telah menyidik 14 kasus korupsi di PT WK yang bermodus penunjukan subkontraktor fiktif. Dari 14 kasus korupsi itu kerugian negara ditaksir sekitar Rp.180 miliar. Tiga oknum pejabat PT WK sudah ditetapkan sebagai tersangka.

 

Sementara itu, dugaan korupsi PT WK yang berkolusi dengan PT DCP pada proyek pengadaan Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 Perawang-Peranap merugikan negara Rp190 miliar bermodus penggelembungan nilai proyek dari Rp.404 miliar menjadi Rp.1.045 miliar atau mark up hampir 300%.

 

"Melalui mark up nilai proyek ini, oknum pegawai PT WK antara lain RD, I dan PYR meraup uang korupsi lebih Rp100 miliar dalam bentuk pengembalian kelebihan uang muka dari DCP," jelasnya.

 

Berdasarkan penelitian KAMAK, sambung Usra, PT DCP mitra atau subkontraktor yang ditunjuk PT WK tanpa melalui tender atau lelang adalah perusahaan abal-abal. Sejak Februari 2020 lalu PT DCP sudah dinyatakan pailit oleh PN Surabaya. Diduga pemailitan PT DCP sudah diskenariokan sejak awal untuk menutup jejak korupsi dan pencucian uang serta mengelak dari tanggung jawab hukum.

 

"Direktur sekaligus pemilik PT DCP, JES banyak dilaporkan ke polisi dan diseret ke depan pengadilan atas dakwaan penipuan," paparnya.

 

Berdasarkan data dan bukti, lanjut Usra, KAMAK menyimpulkan korupsi dan kolusi PT WK – PT DCP ini masuk kategori korupsi luar biasa karena direncanakan matang sejak awal oleh oknum pegawai PT WK dan DCP, termasuk cara-cara kotor untuk menutupi korupsi dan menghapus jejak pencucian uang.

 

"Dilihat dari besarnya kerugian negara minimal Rp.190 miliar, bukti kejahatan yang lengkap dan sudah dilaporkan sejak awal 2020 lalu kepada KPK, kami menuntut KPK segera menyeret para koruptor Proyek Pengadaan Material Transmisi PLN 500 kV Sumatera Paket 2 ke pengadilan," tegasnya

 

Hingga berita ini ditulis masih menunggu konfirmasi dari PT WK.

#Kpk   #pln