Dirut Pertamina: Restrukturisasi dan IPO Anak usaha Pertamina Menjamin Kesejahteraan Pekerja dengan Baik

Alee
Dirut Pertamina: Restrukturisasi dan IPO Anak usaha Pertamina Menjamin Kesejahteraan Pekerja dengan Baik

Jakarta, HanTer - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, rencana restrukturisasi holding sub holding dan rencana IPO (Initial Public Offering/penawaran saham perdana) sub holding akan memberikan enam manfaat kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Diantaranya untuk mempercepat value dari seluruh anak usaha Pertamina dan memenuhi kebutuhan pendanaan untuk melakukan tranformasi bisnis.

 

Selain itu, kata Nicke, IPO sub holding menjamin keberlangsungan hubungan industrial dan ketenagakerjaan, memberikan peluang dalam hal pelebaran jalur karier dan peningkatan kapabilitas, dan menjamin kesejahteraan pekerja dengan baik.

 

"Melakukan IPO merupakan salah satu opsi untuk mencari kebutuhan dana yang cukup besar untuk Pertamina ke depannya. Juga memberikan jaminan kesejahteraan pekerja dengan baik, menjamin keberlangsungan hubungan industrial dan ketenagakerjaan, memberikan peluang dalam hal pelebaran jalur karier,” kata Nicke dalam acara Forum Pimpinan Redaksi Media secara daring, Jumat (24/7/2020).

 

Manfaat lainnya, kata Nicke, IPO subholding meningkatkan peluang kemitraan strategis dan peningkatan return yang keberlanjutan dari investasi di dalam bisnis Pertamina, efisiensi yang lebih besar dan penjaminan ketersediaan energy, penyederhanaan pengaturan industri migas, meningkatkan transparansi dari masing-masing rantai nilai migas.

 

“Juga meningkatkan keandalan dan keamanan pasokan energi nasional, peningkatan devisa negara dengan adanya pengembangan bisnis baru, mendorong keamanan pasokan energi nasional dan infrastruktur energi yang lebih baik, dan mengurangi ketergantungan dari impor BBM,” paparnya.

 

Belanja Modal

 

Nicke mengatakan semua langkah tersebut merupakan bagian dari salah satu fokus pada utilisasi sumber energi dari dalam negeri untuk mengembangkan pasar di dalam negeri dan menjawab megatren global.

 

Dia menjelaskan, dalam kurun waktu 2020 hingga 2026 Pertamina memerlukan dana US$ 133 miliar. Dari situ, dana yang dipenuhi internal perusahaan porsinya 47%, project financing 10% dan equity financing 15%. Sisanya 28% kita ini harus cari eksternal fund salah satunya, bisa IPO, bisa dari bonds, bisa dari pinjaman di bank.

 

"Perusahaan-perusahaan kelas dunia kelas yang kinerjanya hari ini di atas Pertamina pun melakukan ini, bukan hanya restrukturisasi bisnis, restrukturisasi organisasi tapi melakukan restrukturisasi di dalam perusahaannya itu sendiri dengan melakukan IPO sebagai salah satu opsi mencari dana untuk investasi," ujarnya.

 

Opsi IPO ujarnya, bukanlah satu-satunya jalan. Pertamina telah memiliki sejumlah opsi yang akan dilakukan. Pertama, saham atau partnership atau IPO, surat utang dan pendanaan dari bank.

 

"Pada opsi IPO, maka akses jumlah pendanaan luas, tidak dibatasi tenor dan pengembalian (dividen) yang fleksibel. Sementara pada surat utang dan perbankan memiliki keterbatasan, yakni akses pendanaan yang terbatas dan dibatasi oleh debt to equity ratio," papar Nicke.

 

Sesuai Konstitusi

 

Lebih lanjut Nicke mengatakan, rencana restrukturisasi holding sub holding dan rencana IPO sub holding sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, UUD 1945, UU sektoral dan BUMN.

Pakar hukum mengemukakan, filosofi UUD 1945 Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan tujuan IPO Pertamina bertujuan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.

 

IPO juga senapas dengan UU Migas no 22/2001. Disebutkan, UU Migas tidak megatur larangan atau membatasi Sub-Holding yang bergerak di bidang hulu dan hilir migas tidak dapat melaksanakan IPO. Kemudian disebutkan, wilayah kerja terbuka tertentu atau permohonan PP 35 Tahun 2004 memberikan keistimewaan bagui Pertamina sepanjang  saham 100% dimiliki oleh Negara.

 

IPO Pertamina juga selaras dengan UU BUMN No 19 /2003. UU ini menyebutkan , Sepanjang  Rencana Restrukturisasi tidak melibatkan perubahan kepemilikan saham Negara dalam Pertamina dan IPO dilakukan pada Sub-Holding diman Nehara tidak memiliki saham di dalamnya, maka rencana restrukturisasi bukan merupakan privatisasi.

 

Dukungan

 

Sebelumnya IPO Sub-holding Pertamina mendapat dukungan dari anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan  Hisjam, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pakar ahli hukum bisnis Ary Zulfikar, dan pakar hukum tatanegara Prof Yusril Ihza Mahendra.

 

Prof Yusril mengemukakan, apa  yang sudah dijalankan Pertamina sebagai bagian transformasi tak ada yang inskonstitusional, semuanya benar, karena sama halnya transformasi melalui apapun (termasuk kelak IPO sekalipun) adalah bukan tujuan, tapi alat utk membuat tujuannya tercapai yakni membuat Pertamina semakin kuat dan besar menjadi 100 Milyard USD Company dalam waktu 4 tahun ke depan.

 

“Sejauh ini semua langkah yang telah dilakukan Pertamina terkait IPO Sub-Holding adalah konstitusional, tidak melanggar hukum dan masih dalam track yang seharusnya,” ujar Yusril.

 

Terkait Pasal 77 UU BUMN, ditegaskan Prof Yusril bahwa  yang dimaksud larangan privatisasi persero tertentu itu adalah yang secara tegas dilarang dalam per-UU-an, dalam hal ini UU Migas maupun ketentuan pelaksanaannya tidak mengatur larangan semacam itu, apalagi kalau yang dilakukan sekarang adalah restrukturisasi belum privatisasi dan kalaupun privatisasi nantinya juga bukan Pertaminanya, tapi anak perusahaan Pertamina.

 

Pengamat binis Ary Zulfikar mengatakan, rencana IPO subholding Pertamina sesuai dengan amanah UUD 1945, terutama Pasal 33. Pasalnya, tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

"Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) sesuai untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh," kata Ary Zulfikar di Jakarta, belum lama ini.