Menangkan Kasus Perusakan Kabel Optik Bawah Laut, PT Triasmitra Minta Gugatan Ganti Rugi

An
Menangkan Kasus Perusakan Kabel Optik Bawah Laut, PT Triasmitra Minta Gugatan Ganti Rugi
Kuasa Hukum PT Ketrosden Triasmitra, Romulo Silaen

Jakarta, HanTer - PT Ketrosden Triasmitra (Triasmitra) berhasil memenangkan kasus pengrusakan sistem komunikasi khususnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), dalam persidangan kasus pengrusakan SKKL Palapa Ring Barat (PRB), yang menjadi tanggung jawab Triasmitra dalam perawatan dan pemeliharaan, di perairan Tanjung Balai Karimun Kepulaun Riau.

Perusahaan yang telah berkecimpung di dunia telekomunikasi sejak 26 tahun lalu itu mencatat sejarah di bidang telekomunikasi, khususnya dalam penegakkan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena menjadi yang pertama dalam memenangkan kasus tersebut

Kuasa Hukum PT Ketrosden Triasmitra, Romulo Silaen mengatakan putusnya Kabel Serat Optik Telekomunikasi Bawah Laut Palapa Ring Barat karena nahkoda Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 melakukan labuh jangkar di dekat lokasi sehingga menyebabkan putusnya kabel laut yang dikelola oleh kliennya itu.

"Jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 tersebut tersangkut pada Kabel Serat Optik Telekomunikasi Bawah Laut Palapa Ring Barat sehingga menyebabkan putusnya kabel laut yang dikelola oleh klien kami," kata Romulo dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Romulo Silaen menambahkan, dengan adanya Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk jelas bahwa segala tindakan dari pihak manapun yang menyebabkan putusnya kabel telekomunikasi bawah laut adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana.

"Melanggar ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi kedepannya diharapkan nahkoda kapal untuk tidak sembarangan melakukan labuh jangkar karena hal tersebut bisa menyebabkan putusnya kabel telekomunikasi bawah laut yang tentunya akan merugikan diri nahkoda itu sendiri," ungkapnya.

Menurut Romulo, pihaknya sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana PT Ketrosden Triasmitra selaku penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hai Seng Marine Pte Ltd selaku pemilik Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 yang menarik tongkang Winbuild 2312 selaku Tergugat dan terhadap PT Pusaka Barito Utama yang merupakan agen kapal selaku turut tergugat.

Dalam gugatan tersebut, lanjutnya, PT Ketrosden Triasmitra meminta Hai Seng Marine Pte Ltd menanggung kerugian yang telah diderita oleh PT Ketrosden Triasmitra dikarenakan putusnya kabel laut tersebut.

"Nilai kerugian materiil sebesar 4,2 miliar lebih sedangkan kerugian
immateriil sebesar Rp 10 miliar akan tetapi Hai Seng Marine Pte Ltd belum hadir dan tidak mengirim kuasanya setelah 2  kali dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ungkapnya.

Diketahui, pada tanggal 18 Mei 2020, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membacakan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk yang pada intinya menyatakan Terdakwa Djunaidi Tan terbukti melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dengan hukuman pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Selain itu, kapal TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine pun dirampas untuk negara beserta tongkang winbuild 2312.

Djunaidi Tan merupakan Nahkoda Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang menyebabkan rusaknya Kabel Serat Optik Telekomunikasi Bawah Laut Palapa Ring Barat yang merupakan salah satu proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optic Nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses pita lebar (Broadband) sepanjang 36.000 km yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Prioritas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dikelola oleh PT Ketrosden Triasmitra.