KSPI: Jutaan Orang Sudah di PHK, Buruh Tak Perlu New Normal

Danial/Safari
KSPI: Jutaan Orang Sudah di PHK, Buruh Tak Perlu New Normal

Perlu Ada Solusi Mencegah PHK Massal

Jakarta, HanTer - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, menghadapi situasi dimana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan buruh bukan new normal, tapi solusi dari pemerintah agar PHK massal bisa dicegah.

Menurut Said Iqbal, PHK besar-besaran yang terjadi di industri pariwisata, UMKM, dan sepinya order yang diterima transportasi online hingga kini belum ada solusi. Begitu juga halnya di industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata. 

“Menghadapi situasi dimana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal.  Adapun yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK, agar jutaan buruh bisa bekerja kembali. Seharusnya pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai dan memberikan subsidi upah. Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Membingungkan

Said Iqbal mengemukakan, istilah new normal bisa membingungkan para buruh dan masyarakat kecil di Indonesia. Sebab jika diberi sedikit kelonggaran, yang terjadi di masyarakat justru akan semakin banyak yang dikerjakan. Sehingga hal tersebut justru kembali meningkatkan jumlah masyarakat yang postitif terpapar Covid 19.

KSPI sendiri, tegas Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan new normal tidak tepat. Pasalnya, jumlah orang yang positif corona masih terus meningkat. Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan. Kemudian, sejumlah buruh yang tetap bekerja akhirnya positif terpapar corona. 

Hal ini bisa dilihat, misalnya di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif terpapar Covid -19.  "Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang OPD, PDP, bahkan positif," paparnya.

Selain itu, sambung Said, saat ini sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan PHK akibat bahan baku material impor makin menipis dan bahkan tidak ada. Seperti yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis. Di industri otomotif dan elekrtonik, suku cadang makin menipis. Di industri farmasi, bahan baku obat juga makin menipis. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun. 

“Fakta ini menjelaskan, new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Karena tidak ada yang bisa dikerjakan, akibat tidak adanya bahan baku,” tegasnya.

Terburu-buru

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani juga menolak rencana pemerintah menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Dia menilai, kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 terburu-buru.

"Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan, kasus Covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa (26/5/2020) saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia," ujar Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menilai, selama ini penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Sehingga membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan. Contohnya, mengenai kemampuan tes corona yang rendah. Sementara, Indonesia juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19.

"Tapi pemerintah mau melakukan new normal, kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif virus corona melonjak," kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII ini. 

Satgas 9 DPR 

Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19, DPR RI melakukan kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI, dalam rangka melakukan diskusi terkait Protokol COVID-19 di tatanan new normal di Indonesia, salah satunya mengenai rencana pembumaan kembali rumah ibadah. 

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI. Serta Melkiades Laka Lena, Muchamad Nabil Haroen, Putih Sari, Andre Rosiade, Wihadi Wiyanto, Habiburokhman dan Ahmad Sahroni.

Dasco menyebut Kemenag sudah menyiapkan skema protokol COVID-19, yang sudah dirangkai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan ketat.

"Ternyata Alhamdulillah Kemenag sudah sangat siap terhadap protokol COVID-19, dalam rangka menormalkan fungsi rumah ibadah yang dalam waktu dekat segera akan diambil keputusan, dilihat dari regulasi yang ada di rumah ibadah dapat difungsikan dengan normal," kata Dasco di kantor Kemenag RI, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020).

Selain itu, lanjut Dasco, ia juga menanyakan terkait kondisi pesantren-pesantren di seluruh daerah. Ia berharap, protokol COVID-19 yang telah disiapkan oleh Kemenag RI bisa memadai. 

"Beberapa hal yang juga banyak ditanyakan, sudah kami sampaikan dan sudah banyak kami berdiskusi dan mudah-mudahhan hasil ini mempunyai manfaat bagi kita semua," pungkasnya.

#Corona   #covid-19   #newnormal   #jokowi   #buruh   #phk