ICW: UU Minerba Untungkan Elit Kaya

Safari
ICW: UU Minerba Untungkan Elit Kaya
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding Undang-undang (RUU) Minerba tak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan para elit kaya. Selain itu UU Minerba juga akan mempersempit ruang gerak pebisnis batubara. 

"Satu dari sekian permasalahan RUU Minerba yaitu jaminan perpanjangan bagi perusahaan mineral dan batubara dengan lisensi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B). Perusahaan batubara dengan lisensi PKP2B banyak terafiliasi dengan para elit yang memiliki kekayaan luar biasa," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Ia mengungkapkan, perpanjangan lisensi KK dan PKP2B telah menjadi polemik berkepanjangan. Pasalnya, para pemegang lisensi tidak mendapat jaminan untuk mendapat perpanjangan kontrak pasca UU no 4 tahun 2009 tentang Minerba (UU Minerba) disahkan. Bahkan disinyalir UU Minerba hanya akan mempersempit ruang gerak pebisnis batubara. 

"Ya, salah satu upaya mereka untuk mendapatkan kepastian perpanjangan, yang diantaranya tercermin melalui RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba," bebernya.

Melalui revisi UU Minerba, menurut Wana mereka mendapat jaminan untuk mendapat untung dengan cara mengeruk pertambangan batubara. Kuat terlihat bahwa revisi UU Minerba kental akan kepentingan elit kaya penguasa batubara. "Individu di balik perusahaan batubara dikuasai oleh elit-elit kaya," jelasnya. 

Bahkan, lanjut Wana perusahaan-perusahaan besar batubara dimiliki oleh individu yang merupakan orang terkaya se-Indonesia. Mereka terafiliasi dengan pejabat publik, atau diketahui terafiliasi dengan perusahaan yang terdaftar di negara surga pajak. "Apabila RUU Minerba disahkan, maka mereka akan diuntungkan," ungkapnya.

Wana menyebutkan, banyak dari para pebisnis batubara memiliki perusahaan dengan lisensi PKP2B. Jaminan perpanjangan ini akan menguntungkan mereka. Dalam waktu singkat, terdapat 7 perusahaan PKP2B generasi pertama yang akan habis masa waktu lisensinya. Perusahaan tersebut di antaranya: PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung dan PT Berau Coal.

"Hasil penelusuran menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terafiliasi dengan elit-elit kaya," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Dia mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi catatan, diantanya tidak semua kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba bisa ditarik ke pusat. Oleh karena itu, beberapa kewenangan yang bersifat lokal dalam UU Minerba seperti pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) harus tetap ada di Pemerintah Daerah Provinsi.

"Begitu juga kegiatan pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan urusan-urusan lainnya yang terkait erat dengan kepentingan daerah masing-masing," ujarnya.