Penggajian Pegawai Tak Seimbang, Ekonom: Akibat Kekeliruan Kebijakan Sri Mulyani

Safari
Penggajian Pegawai Tak Seimbang, Ekonom: Akibat Kekeliruan Kebijakan Sri Mulyani

Jakarta, Hanter - Ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak berhak mengeluh terkait proses penggajian pegawai, khususnya terkait dana pensiun yang terlihat semakin tidak seimbang. 

Alasannya, ujar Gede, karena ketidakseimbangan penggajian tersebut terjadi akibat salah kebijakan Sri sendiri. “Sayang masih sangat sedikit orang yang sadar atas kekeliruan yang dilakukan Sri Mulyani,” kata Gede kepada Harian Terbit, Senin (10/2/2020). 

Menurut Gede, ada beberapa hal terjadinya ketidakseimbangan penggajian gaji pegawai. Pertama,  tingginya beban pembayaran bunga, yang per  tahun ini mencapai Rp 295 triliun, disebabkan oleh kebijakan Sri Mulyani sendiri di masa lalu. Ini adalah hasil dari kebijakan pemberian bunga tinggi saat menerbitkan surat utang yang dilakukan Sri Mulyani, apakah di era Jokowi sejak 4 tahun terakhir ataupun saat era SBY 10 tahun lalu. 

"Oleh Sri, Indonesia dipaksa untuk membayar bunga lebih tinggi 1-3% lebih tinggi dari yang dibayarkan negara dan bahkan lebih tinggi juga 1-1,5% dari yield acuan," ujar Gede.

Kedua, sambung Gede, kebijakan bunga tinggi yang dilakukan Sri Mulyani juga berimbas langsung pada seretnya kredit perbankan untuk pelaku usaha. 

"Artinya uang masyarakat yang tersimpan di bank, seharusnya untuk membiayai usaha, malah tersedot untuk utangin pemerintah. Akibat dari rendahnya pertumbuhan kredit usaha, maka bisnis juga menjadi lesu. Jadi ekonomi daerah yang kata Sri Mulyani lesu belakangan, sebagian besar akibat ulahnya sendiri," paparnya.

Ketiga, lanjut Gede, tingginya beban pembayaran bunga juga membuat ekonomi lesu, yang imbasnya pendapatan pajak pun akan seret. Seretnya pendapatan negara untuk pajak, tax ratio saat ini kurang dari 12% (termasuk terendah di negara-negara G-20). Selain karena ekonomi lesu, kelemahan pemungutan pajak juga disebabkan oleh minimnya inovasi dan keberanian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan kepala pemungut Pajak.

Gede menilai, ketidaktegasan Sri Mulyani terlihat saat menghadapi para taipan yang selama ini melakukan penghindaran pajak, yang melakukan transfer pricing atau/dan sembunyikan kekayaannya di negara tax heaven. Oleh karena itu dengan keluhan berat Sri Mulyani maka bisa diartikan dia minta diganti. "Pak Jokowi seharusnya lebih peka. Jangan membebani di luar batas kemampuan seseorang," tandasnya.

SUN

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, keluhan Menkeu Sri Mulyani soal proses penggajian dan dana pensiun pegawai yang terlihat semakin tidak seimbang karena dana pensiun sekarang diperkirakan separuh lebih  berada di Surat Utang Negara (SUN). Oleh karena itu negara berkewajiban membayar bunga dana pensiun setiap tahun.

"Selain itu negara membayar gaji pensiunan setiap tahun. Itu adalah dana tabungan PNS selama dia menjadi PNS. Dengan demikian beban pemerintah terhadap pensiun menjadi besar," paparnya.

Salamuddin menuturkan, jalan keluar atas keluhan Menkeu maka keberadaan institusi negara harus ditinjau ulang. Beberapa kementerian perlu dibubarkan agar tidak membebani negara. Misalnya Kementrian Maritim, Kementerian Sosial, dan BKKBN. Selain itu Menteri Koordinator (Menko) juga harus dibubarkan, seperti Menko Perekonomian, dan berbagai badan badan yang tidak perlu dan menimbulkan pemborosan APBN.

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menyoroti proses penggajian pegawai yang terlihat semakin tidak seimbang. Ia merasa perekrutan di daerah untuk para pegawai cukup banyak termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Banyaknya perekrutan itu tidak diimbangi dengan memikirkan gaji yang harus dibayarkan pemerintah pusat khususnya terkait dana pensiun.

“Kami sebagai bendahara negara makin hari makin melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang sangat serius dalam keseluruhan policy pegawai di Republik Indonesia. Di daerah itu merekrut banyak pegawai termasuk PPPK, dalam hal ini. Namun untuk pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama DPD di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan, kalau itu diteruskan lama-lama pemerintah pusat semakin besar belanja untuk pensiun. Sedangkan, pemerintah daerah hanya fokus merekrut dan membayar. “Sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Kadang-kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan,” ujar Sri Mulyani.