Buntut Kasus Jiwasraya, Jokowi Minta Reformasi Industri Asuransi

Arbi
Buntut Kasus Jiwasraya, Jokowi Minta Reformasi Industri Asuransi
Presiden Jokowi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan industri jasa keuangan antara lain asuransi dan dana pensiun perlu melakukan reformasi sehingga dapat meningkatkan pengawasan maupun sisi keamanan permodalan.

"Yang non-bank tadi saya sampaikan baik itu asuransi, baik dana pensiun, memang memerlukan sebuah reform, perbaikan-perbaikan baik itu dari sisi pengaturan, dari sisi pengawasan, maupun sisi permodalan," kata Presiden Jokowi kepada media di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut dia, perbaikan di industri asuransi dan dana pensiun dapat memberikan pengawasan permodalan semakin baik. Pemerintah akan mendukung penuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam memperbaiki industri asuransi dan dana pensiun.

Sementara itu terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyelesaikan pengelolaan bisnis dan sisi ekonomi perusahaan tersebut.

"Kemudian urusan hukum itu urusan di Kejaksaan Agung. Saya kira penting untuk diselesaikan," ujar Presiden Jokowi,dilansir Antara.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui banyaknya pelanggaran tata kelola keuangan di beberapa perusahaan asuransi, yang berisiko menggerus kepercayaan masyarakat.

"Sebenarnya industri ini tidak terlalu terimbas, dengan isu yang sedang kita tangani. Namun kita akui kita perlu lebih serius, karena industri ini perlu reformasi," kata Wimboh.

Wimboh mengatakan hingga akhir 2019 premi industri asuransi masih tumbuh. Premi asuransi komersial tumbuh 6,1 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp261,6 triliun atau terakselerasi dibanding 2018 yang hanya naik 4,1 persen.

Wimboh mengatakan pihaknya sebenarnya sudah memulai program reformasi untuk industri asuransi sejak 2018. Dia meneruskan program reformasi yang sudah dia rancang saat masih bertugas di Bank Indonesia. "Kami terus memperhatikan beberapa isu krusial di masyarakat. Setidaknya, reformasi ini juga perlu beberapa tahun," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sedang menyiapkan pendirian Lembaga Penjamin Polis (LPP). Lembaga ini untuk menjaga dana atau premi masyarakat yang diinvestasikan ke perusahaan asuransi. LPP bekerja seperti layaknya Lembaga Penjamin Simpanan.

Seperti diketahui, beberapa perusahaan asuransi kini tengah jadi sorotan, dari mulai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Jiwasraya, hingga Asabri. Ini seiring masalah dalam pengelolaan keuangan dan investasinya. Jiwasraya, misalnya, mengalami gagal bayar polis seiring rugi investasi saham. BPK mencatat kerugian Jiwasraya yang juga dikategorikan kerugian negara mencapai Rp13 triliun.

Kerugian karena investasi saham juga diperkirakan terjadi di Asabri. BPK sedang merampungkan audit di tubuh asuransi sosial yang menaungi anggota TNI dan Polri itu.