Perlindungan Konsumen E-Commerce Masih Minim

Arbi/Ant

Jakarta, HanTer - Perlindungan konsumen e-commerce atau perdagangan elektronik di Tanah Air masih minim, padahal Indonesia dengan jumlah populasinya yang besar merupakan pasar yang potensial untuk perkembangan industri ini.

"Permasalahan selanjutnya adalah awareness (kesadaran) di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim. Masyarakat sebagai konsumen belum paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen," kata -Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Untuk itu, ujar dia, berbagai upaya pemerintah perlu ditingkatkan pula supaya bisa mendorong terciptanya kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan GlobalWebIndex, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia, yaitu RI menghasilkan transaksi e-commerce sebesar 20,3 juta dolar AS pada 2018. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,3 juta dolar kalau dibandingkan dengan 2017.

Sementara itu, McKinsey melaporkan, industri e-commerce di Indonesia akan tumbuh sepanjang 2017-2022 dan menghasilkan 20 juta dolar, serta mendukung 2-3 persen dari PDB Indonesia dan menyediakan sebanyak 26 juta lapangan pekerjaan.

"Ada beberapa persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan perdagangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah belum adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen e-commerce," ucapnya.

 

#e-commerce   #