Nelayan Masih Keluhkan Pengurusan Izin

Ant
Nelayan Masih Keluhkan Pengurusan Izin
ilustrasi. (Ist)

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan pengurusan dokumen perizinan perikanan masih menjadi masalah umum yang dihadapi nelayan.

"Kendalanya mulai dari kondisi geografis yang memerlukan inovasi pelayanan serta sarana pendukung instalasi online yang kurang memadai," kata Abdul Halim di Jakarta pada Sabtu (11/1/2020).

Selain itu, menurut dia, terdapat pula permasalahan aspek postur seperti jumlah pegawai yang tidak mencerminkan kebutuhan riil yang terdapat di lapangan. Dalam konteks itu, kata Abdul Halim, Presiden Joko Widodo perlu lebih jeli dalam menataan pelayanan publik di sektor perikanan.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan berjanji mempercepat proses perizinan dalam rangka mendorong semakin banyak nelayan yang dapat melaut termasuk ke kawasan perairan nasional seperti Laut Natuna guna menjaga kedaulatan NKRI.

"Kini mekanisme alur perizinan perikanan tangkap menjadi lebih sederhana," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar, dilansir Antara.

Menurut dia, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah maupun pelaku usaha dan sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam hal percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi pelayanan publik. (Arbi)