Mempertajam Ketimpangan, Kebijakan Penghapusan Deviden Harus Dilawan

Safari
Mempertajam Ketimpangan, Kebijakan Penghapusan Deviden Harus Dilawan

Jakarta, HanTer - Pengamat ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menilai, rencana Kementerian Keuangan untuk menghapuskan pajak deviden menunjukkan bahwa pemerintah sudah terpapar liberalisme radikal. 

Menurutnya, kebijakan ini harus dilawan karena akan semakin mempertajam ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat. Juga akan semakin menurunkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Di negara yang dikenal sangat liberal seperti Amerika Serikat saja, pajak deviden rata-rata sebesar 28%. Negara-negara liberal di OECD juga pajak deviden rata-rata 24%." jelas Gede.
 
Dengan menerapkan pajak deviden sebesar 0%, kata Gede, Indonesia sudah sah sebagai negara penganut liberalisme yang radikal, ultra-liberal.  
 
Kaum superkaya, lanjutnya, pemain pasar saham yang tidak pernah menyimpan kekayaannya di dalam negeri terus dimanja. Sementara UKM-UKM, yang masih berjuang bertahan dari himpitan ekonomi, terus dipajaki bahkan dari omsetnya yang tidak seberapa.
 
Harus Dilawan

Menurut Gede, kebijakan penghapusan pajak deviden di Indonesia harus dilawan karena akan semakin mempertajam ketimpangan pendapatan di kalangan masyarakat dan juga akan semakin menurunkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
 
"Percuma saja kita teriak-teriak pidato tentang Keadilan Sosial Pancasila di mana-mana, bila ternyata kebijakan pemerintahan sendiri sudah terpapar ideologi liberal yang sangat radikal,” tutup Gede Sandra.

Kapitalis Radikal

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan pembebasan pajak dividen seperti yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenarkan tuduhan salah satu ketua umum partai politik yang menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi menjadikan negara ini kapitalis radikal. Karena seluruh kebijakan negara diabdikakan untuk kaum kapitalis atau pemilik modal besar. 

"Jokowi sangat konsisten sejak periode pertama pemerintahannya memberi berbagai pembebasan dan keringanan untuk pengusaha besar terutama asing," ujar Aminudin di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Aminudin menyebut, di antara keringanan yang diberikan Jokowi terhadap pengusaha besar adalah penghapusan pajak kapal mewah, rumah mewah, dividen dan beraneka barang mewah. 

Selain itu, sambung Aminudin, pemerintahan Jokowi juga menggelontorkang uang hampir Rp10 triliun kepada para konglomerat melalui Perpres Nomor 24 tahun 2016. Namun yang dilakukan Jokowi berbanding terbalik terhadap rakyat. Karena Jokowi menaikkan hampir semua beban rakyat bawah seperti menaikkan pajak kendaraan sepeda motor yang banyak gunakan masyakat pedesaan dan kaum miskin kota.

"Selain itu Jokowi juga akan segera menaikkan tarif listrik untuk rakyat miskin. Jadi grand policy ekonomi Jokowi sejak menjadi Presiden adalah menguruskan kucing untuk menggemukkan harimau," paparnya.

Menkeu

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah insentif pajak yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law perihal perpajakan. Insentif pajak tersebut termasuk dalam hal perpajakan di pasar modal.
 
Salah satu insentif yang menjadi perhatian investor adalah, insentif yang diberikan bagi investor pasar modal khususnya pajak dividen yang diperoleh investor dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan.
 
"Kemudian kita juga akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri, dalam hal ini dividen yang diterima WP [wajib pajak] badan maupun WP [perorangan] akan dibebaskan dan kita akan atur lebih lanjut dalam aturan pemerintah di bawahnya [aturan turunan," kata Sri Mulyani, Jumat (22/11/2019).