Sandiaga Nyatakan BUMN Tak Boleh Miliki Unsur Politik

sammy
Sandiaga Nyatakan BUMN Tak Boleh Miliki Unsur Politik

Jakarta, HanTer - Mantan Calon Wapres Sandiaga Salahuddin Uno dengan
tegas menolak tawaran jabatan direksi di badan usaha milik negara
(BUMN). Sandi mengatakan, ia telah menyampaikannya langsung kepada
Menteri BUMN Erick Thohir melalu komunikasi via SMS dan WA.


Meski menolak untuk menduduki selaku direksi di salah satu BUMN,
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tetap memberikan
masukan penting agar BUMN bisa berkelas dunia dan menyumbang
pendapatan lebih besar serta ikut memajukan bangsa.

"Kita tidak pernah bertemu muka, tapi komunikasi melalui teks dan
melalui WA (pesan singkat, red). Saya berikan dari pemikiran saya bahwa
sektor Pak Erick ini penting sekali karena tadi juga dibicarakan tingginya
utang yang ada di sektor BUMN dan bagaimana kita membangun
infrastruktur itu dalam konsep kemitraan," ungkap Sandi di Jakarta, Kamis
(21/11/2019).


Sebelumnya Sandi disebut-sebut ditawari mengurus Perusahaan Listrik
Negara (PLN). Namun, menurut Sandi, komunikasi dengan Menteri Erick
tidak pernah membahas posisi jabatan di BUMN tertentu.
Ia mengemukakan kepada Erick bahwasanya akan membantu pemerintah
merealisasikan target-targetnya.

"Tapi tentu pembicaraan  tentang posisi di BUMN tidak pernah, kami tidak
pernah berdiskusi posisi spesifik. Mudah-mudahan teman-teman bisa
klarifikasi." ujar calon wakil presiden di Pemilu 2019 ini.

Unsur Politik

Disisi lain, alasan utama Sandi menampik jabatan di BUMN sebenarnya
adalah tekadnya untuk menggeluti dunia politik. Menurutnya, sebagai
perusahaan negara, seluruh aktivitas politik tak bisa digabung dengan
proyeksi dan kinerja perusahaan BUMN.

Sandi mengaku hanya akan menekuni bisnisnya dan berada di tengah
masyarakat dalam waktu dekat.

"Saya ingin berada di tengah masyarakat, dan itu yang sudah saya sampaikan ke Pak Erick, dan ia sangat mengerti, kita diskusi intens dengan
Pak Erick," kata Sandi

.
Menurut Sandi, BUMN sudah seharusnya steril dari politik praktis karena
korporasi negara tetaplah sebuah entitas bisnis yang menjadi hajat seluruh
warga.

"Pastikan tidak ada benturan kepentingan, pastikan juga tidak ada aspek
politik di situ. Karena ini milik rakyat, saya khawatir kalau berpolitik itu
nanti akan lari dari tujuan BUMN untuk menjadi agen pembangunan dan
membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.


Kriteria Tepat

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan kriteria mengenai sosok yang
tepat untuk memimpin badan usaha milik negara BUMN.

"Pertama, saya kira adalah integritas, kemudian jangan pernah ada track
record atau permasalahan hukum sebelumnya, itu juga akan berpengaruh
terhadap kredibilitas,"ujar Bhima di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, menurut dia tidak terafiliasi langsung atau tidak langsung
dengan kepentingan politik.

"Memang susah, tapi itu yang harus dilakukan
kalau mau berhasil seperti di negara lain," katanya.


Menurut dia, biarkan saja BUMN menjalani kinerja secara bagus dengan
manajemen yang profesional. Sementara, jangan karena karena relawan,
anggota partai politik, dan sebagainya kemudian duduk begitu saja sebagai
pimpinan di perusahaan-perusahaan BUMN.


"Bukan berarti anti politik, tapi semua ada porsinya di mana BUMN-
BUMN ini jangan terlalu banyak dicampuri politik-politik jangka pendek
karena kinerja BUMN akan terpecah," katanya.