Sejak 2013 Harga Gas Industri Tak Pernah Naik, Biarkan PGN Menyesuaikan Harga

Alee
Sejak 2013 Harga Gas Industri Tak Pernah Naik, Biarkan PGN Menyesuaikan Harga

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan sejak tahun 2013, harga gas industri tidak pernah mengalami kenaikan sama sekali, tapi di sisi lain biaya operasional dan perbedaan kurs rupiah terhadap dollar Amerika sudah mencapai lebih dari 50% kenaikan.

Berdasarkan data Woodmack (2018), lanjut Mamit, harga gas industri di Indonesia berada di range US$ 8 – US$ 10 per MMBTu, dengan harga gas Hulu US$ 6- US$ 8 per MMBTu dan biaya infrastruktur US$ 2.8 – US$ 4 per MMBTu dimana masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Singapore. “Harga gas di Singapore adalah US$ 12.5 – US$ 14 per MMBTu, dengan harga Hulu US$ 9.75 – US$ 11.7 dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 2.8 per MMBTu. 

Sementara untuk harga gas di Thailand berkisar US$ 8.41 – US$ 9.31 dengan harga gas di hulu US$ 5.4 – US$ 6.3 per MMBTu, biaya infrastruktur dan niaga gas sebesar US$ 3.01 per MMBTu,” papar Mamit.

“Untuk harga gas di Malaysia berkisar di angka US$ 7.5 – US$ 8.21, harga gas Hulu US$ 4.5 – US$ 6, dan biaya infrastruktur dan niaga sebesar US$ 3 per MMBTu,” ujar Mamit pada acara diskusi bertajuk ‘Membedah Harga Gas Industri Nasional’ di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurut dia, murahnya harga gas di Malaysia disebabkan harga gas di negeri jiran tersebut ditopang dari struktur pembentukan gas menerapkan skema Regulation Below Cost (RBC) dimana menuntut adanya penerapan subsidi sehingga harga gas murah. 

“Sementara Thailand menggunakan skema model indeksasi ke harga minyak dunia dimana mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Harga gas di Tiongkok sebesar US$ 15 per MMBTu, infrastruktur dan niaga US$ 7 per MMBTu dan gas hulu US$ 8 per MMBTu,” tukasnya.

Berdasarkan perhitungan di atas, harga gas hulu di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, dimana hal ini menyebabkan harga gas hilir menjadi lebih tinggi dengan HPP 70% berasal dari harga hulu. Begitu juga dengan biaya infrastruktur dan niaga paling mahal diantara lain mengingat kondisi geografis Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan negara lain.

“Biaya pengelolaan infrastruktur adalah biaya yang timbul agar gas bisa sampai ke end user dari wellhead dimana termasuk didalamnya pipanisasi bahkan sampai regasifikasi LNG/CNG. Sedangkan biaya niaga meliputi maintenance, pemasaran, resiko dan margin yang dipatok 7%. Pembangunan infrastruktur merupakan inveatsi yang sangat besar bagi badan usaha dimana saat ini mencapai 9.324 km,” tukasnya.

Ia menambahkan, mestinya PGN mempunyai kontribusi yang paling besar dalam pembangunan pipanisasi yang biayanya semua menggunakan dana internal tanpa ada kontribusi dari APBN. PGN juga berbeda dengan Pertamina maupun PLN yang mendapatkan dana kompensasi jika ada selisih harga keekonomian. Dengan demikian, semua beban biaya menjadi tanggungan dari PT PGN. 

“Menurut saya mestinya PGN dibiarkan saja menyesuaikan harga, namun harus dilakukan secara bertahap. “Tapi kalau pemerintah memang tidak memperbolehkan PGN menaikan harga, maka sudah seharusnya pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur atau mengurangi penerimaan negara sehingga bisa menekan harga gas nasional,” kata dia. “Tanpa bantuan pemerintah, PT PGN bisa saja menuju kebangkrutan  apalagi atas pembatalan kenaikan tersebut saham mereka langsung  mengalami penurunan sebesar 13.52%,” pungkasnya.

Komisi VII DPR

Polemik rencana kenaikan harga gas untuk industri akhirnya selesai juga pasca Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada kenaikan harga gas industri sampai akhir tahun. Presiden Jokowi merespon hal tersebut setelah menerima surat dari Ketua Umum KADIN perihal rencana PT PGN menaikan harga gas pertanggal 1 November 2019. Respon Presiden tersebut perlu disikapi secara komprehensif karena menyangkut kelangsungan bisnis penyediaan jasa gas bumi.

Terkait hal itu, Komisi VII DPR berencana memanggil seluruh stakeholder yang berkaitan dengan rencana kenaikan harga gas untuk kalangan industri. 


“Kita akan sinergikan agar diperoleh gambaran yang komprehensif terkait harga gas industri,” kata Maman Abdurrahman, anggota Komisi 7 DPR seusai acara diskusi bertajuk Membedah Harga Gas Industri Nasional di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Menurutnya, persoalan harga gas ini adalah persoalan PGN dengan kalangan industri. Industri yang dianggap diluar industri objek vital nasional, seperti pupuk dan semacamnya. Karena itu sebenarnya, pihaknya mendorong untuk bisa diselesaikan dengan skema bisnis to bisnis (b to b). Diakui Maman, kedua belah pihak mempunyai kepentingan. “PGN mempunyai pertimbangan lain. Begitu juga pihak industri juga memiliki pertimbangan lain,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Maman, lembaganya akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan tersebut. “Baik dari sisi hilir dan hulu,” cetus politisi Partai Golkar ini.

Lebih jauh Maman mengutarakan, harga gas di hulu juga turut memengaruhi harga karena terlalu banyak komponennya. Berikut sistem bisnis Gross Split yang kini diberlakukan. “Untuk itu komisi 7 DPR akan segera panggil seluruh pemangku kepentingan, termasuk KESDM,” lanjut Maman. Dia pun menuturkan, kalaupun ada solusi moderat terkait rencana kenaikan harga gas maka kenaikannya secara bertahap.

Audit

Terpisah, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan terkait harga gas tersebut. “Ini kita lagi ngecek. Dan kita lagi rapat lagi ngumpulin data tentang itu,” ujar

Dia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM ingin PGN melakukan keterbukaan tentang kondisi keuangannya. Dirinya juga ingin ada yang mengaudit keuangan PGN.

“Kita mau audit ya. Diaudit berapa investasi-nya, cost-nya, revenue-nya berapa. Kita akan baru mulai itu. Di mana yang mau audit kan. Bisa swasta, InspektoratJenderal, BPK atau BPKP,” ungkap dia.