Penyusunan Omnibus Law Harus Libatkan Publik

Ant

Jakarta, HanTer - Anggota DPR RI Heri Gunawan menyoroti rencana pemerintah yang akhir-akhir ini gencar menyatakan bakal membuat omnibus law atau penggabungan semua regulasi dalam satu undang-undang (UU).

Heri Gunawan menyatakan, omnibus law yang pertama ingin dilakukan adalah sektor perizinan untuk menggabung regulasi perizinan di bidang investasi termasuk ketenagakerjaan. Namun, menurut politisi Partai Gerindra itu, konsep omnibus law yang ditawarkan Pemerintah dinilai sangat sektoral, apalagi belum ada sinergi administrasi di pusat dan daerah.

"Sekarang ini semua pihak masih menerka-nerka konten omnibus law ini seperti apa. Hal-hal apa saja dalam UU tersebut yang akan meniadakan UU lain. Tentunya ini membutuhkan partisipasi publik, bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil," katanya, Senin (4/11/2019).

Heri juga berpendapat bahwa konsep omnibus law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan.

Ia berpendapat bahwa meski skema omnibus law terlalu sektoral dan sempit, tetapi di sisi lain dinilai baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. "Sejatinya bila omnibus law diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya, dilansir dari Antara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bakal memprioritaskan penerapan omnibus law di Indonesia.

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act).

Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.