Menteri BUMN Erick Tohir Diminta Mendukung Kenaikan Harga Gas Industri

Alee
Menteri BUMN Erick Tohir Diminta Mendukung Kenaikan Harga Gas Industri

Jakarta, HanTer - Menteri BUMN Erick Tohir diminta untuk mendukung upaya yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk meningkatkan pendapatan korporasinya.

“Seharusnya upaya peningkatan untuk meningkatkan pendapatan mendapatkan dukungan dari Pemerintah, khususnya Menteri BUMN sebagai menteri yang membawahi dan membina BUMN di negeri ini,” kata Pengamat Energi, Sofyano Zakaria dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sebagaimana diketahui, PGN merencanakan menaikkan harga jual gas industri kepada pelanggan pelanggannya para pengusaha industri.
Namun rencana ini dibatalkan karena pihak Kadin mengajukan surat keberatan ke Presiden agar PGN “membatalkan”  kenaikan tersebut. Anehnya surat Kadin tersebut bukan dijawab oleh Presiden namun disikapi oleh Menteri ESDM yang melarang PGN menaikkan harga jual gas industri.

“Sikap Plt dirjen Migas dan Menteri ESDM yang melarang PGN menaikkan harga gas Industri, sesungguhnya melampau kewenangannya karena pada dasarnya penentuan harga gas industri adalah sepenuhnya merupakan kewenangan korporasi. Apalagi hal tersebut  merupakan bisnis murni.  Jadi pihak ESDM harusnya tidak ikut campur masalah penetapan harga,” lanjut Sofyano.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik ini, terkait aksi-aksi korporasi pada BUMNmaka seharusnya menteri ESDM dan pejabat lainnya berkoordinasi dengan menteri BUMN, kemudian menteri BUMN yang berwenang melarang PGN melakukan aksi korporasi apapun karena menteri BUMN adalah “bapaknya” BUMN.

Harus Membela

Sofyano mengemukakan, seharusnya menteri BUMN bereaksi, memperhatikan dan membela BUMN ketika ada yang berusaha menghalangi dan menghambat aksi-aski korporasi yang dilakukan BUMN . Terkait PGN seharusnya menteri BUMN membicarakan hal ini  dengan menteri ESDM.

“Dengan diamnya menteri BUMN terhadap aksi korporaso yang dilakukan PGN, publik akan memaknai menteri BUMN tidak peduli dengan “anaknya” yang dilarang “Pamannya”  untuk melakukan aksi korporasi,” papar  Sofyano yang mengistilahkan menteri ESDM sebagai pamannya PGN. 

Dia mengemukakan, menteri BUMN harusnya menjelaskan ke Presiden bahwa harga gas industri di negeri ini sangat bergantung kepada harga jual di Hulu yang ditetapkan para KKKS.

“Presiden perlu mendapat informasi yang sebenarnya mengenai harga hulu dan harga hilir gas sehingga akan bisa menilai apakah aksi korporasi PGN memang pantas dilarang,” tutup Sofyano.