Dilakukan Kelompok Anti-Demokrasi: Waspada, Diduga Ada Serangan Jelang Pelantikan Presiden

Safari
Dilakukan Kelompok Anti-Demokrasi: Waspada, Diduga Ada Serangan Jelang Pelantikan Presiden

Jakarta, HanTer - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan mungkin saja laporan intelijen benar jika akan ada serangan menjelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 mendatang.

"Mungkin saja kalau massa itu ditunggangi. Tapi laporan intelijen itu bersifat rahasia, senyap, tidak boleh kemudian terdeteksi. Kalau ada deteksi, itu menjadi peringatan bagi semua pihak yang terkait untuk melakukan antisipasi atau mitigasi," ujar Puan di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Namun, Puan tidak ingin memberitahukan bentuk deteksinya seperti apa dan bagaimana antisipasinya nanti karena itu harus dilakukan oleh pihak keamanan yang terkait. "Intelijen itu 'kan tugasnya untuk mendeteksi. Kalau pelaksanaan kemudian di lapangan, yang namanya intelijen itu rahasia," ujar Puan seperti dilansir Antara.

Anti-Demokrasi

Sementara itu. pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo juga menduga ada kelompok anti-demokrasi yang berusaha untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Namun kekuatan kelompok anti demokrasi tersebut tidak akan mampu menggagalkan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. 

"Kalau saya melihatnya itu (yang ingin gagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) justru kelompok anti-demokrasi yang mencoba menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden," kata Karyono dalam diskusi bertema 'Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI' di Jakarta, Selasa (15/10/2019). 

Menurutnya, kelompok anti demokrasi tersebut menganggap aparat kepolisian dan pemerintah bagian dari golongan thogut sehingga harus diperangi. Meski demikian Karyono melihat sejauh ini belum ada indikator yang kuat akan munculnya aksi menggagalkan pelantikan Presiden. 

Mahasiswa

Terkait aksi mahasiswa yang selama ini bersikap kritis terhadap pemerintah dengan menolak RUU KPK, Karyono menilai, hal tersebut tidak ditujukan menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian bisa saja kelompok radikal menjadi penumpang "gelap" untuk menunggangi aksi mahasiswa. 

"Kelompok ini akan mengambil kesempatan atau menjadi penumpang gelap aksi mahasiswa untuk menimbulkan chaos menganggu instabilitas politik dan stabilitas keamanan. Ini perlu diwaspadai. Tapi sampai hari ini belum ada indikator kuat yang bisa menggagalkan pelantikan Presiden. Upaya ke situ ada, tetapi saya tidak terlalu kuat," paparnya.

Terpisah, pengamat Intelijen dan Keamanan Dr. Stanislaus Riyanta justru optimis proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan aman. Jika pun ada permasalahan seperti kasus kerusuhan di Papua dan penusukan terhadap Menteri Polhukam Wiranto tidak terkait dengan agenda negara lima tahunan tersebut. 

"Kecil kemungkinan munculnya ancaman keamanan pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Apalagi Polri sudah mengerahkan 27 ribu pasukan termasuk intelijen yang melakukan pemantauan keamanan, dan tidak ada ancaman keamanan yang cukup berarti," tegasnya.

Menurut Stanislaus, mereka (kelompok radikal) tidak peduli dengan pelantikan Jokowi. Kelompok ini ditengarai sebagai kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS, mereka saat ini beroperasi sendiri di daerah (negara) masing-masing.

"Sebab pasca dipukul mundurnya ISIS di Suriah, Kelompok itu dipaksa melakukan aksi-aksi di daerah daerah masing-masing dengan kelompok yang kecil sehingga sulit dideteksi," terangnya.

Kegaduhan

Stanislaus berpendapat jika kelompok teroris itu hanya berusaha memanfaatkan acara pelantikan tersebut untuk membuat kegaduhan contohnya apa yang terjadi pada Insiden penusukan Wiranto.

"Polri sudah mengamankan dua orang bapak dan anak yang bisa dilihat sebagai perubahan pergerakan kelompok-kelompok tersebut menjadi pergerakan kecil-kecil." kata Stanislaus.

Menurut dia, adaptasi pergerakan kelompok radikal kini semakin sulit dideteksi. Stanislaus pun tidak yakin jika mereka akan melakukan teror di Jakarta. 

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Dr TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, jelang pelantikan Jokowi dan Maruf Amin harusnya diramaikan dengan perayaan yang menggembirakan. Karena saat ini telah melewati Pilpres yang bersamaan dengan Pileg dengan baik dan aman. Oleh karena itu upaya penggagalan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu ditakutkan secara politk. 

"KPU sebagai penyelenggara pemilu juga sudah teruji secara konstitusional.  Semua rakyat juga melihat proses pemilu secara demoktratis. Kalau ada kekurangan juga sudah diatur dalam konstitusi," paparnya.

Ace menuturkan, untuk menurunkan tensi politik, Jokowi juga telah bertemu dengan Prabowo. Tidak hanya dengan Prabowo, Jokowi juga bertemu dengan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Bahkan Jokowi juga bertemu dengan SBY, sebagai Ketua Umum Demokrat. Ditemuinya para petinggi partai politik tersebut untuk menunjukan proses pemilu telah selesai dan atas kemenangan rakyat.

"Jadi semua pihak harus menyambut dengan kegembiraan. Bukan malah dengan ketakutan," jelasnya.

Ace pun menyebut, demontrasi mahasiswa diberbagai daerah yang menuntut Perppu UU KPK juga tidak ada hubungannya dengan pelantikan presiden. Karena yang dituntut mahasiswa bukan karena menolak pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih. Tapi karena menyangkut UU KPK yang dinilainya tidak sesuai dengan pemberntasam korupsi.

"Kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju kemenangan Jokowi adalah anti demokrasi. Padahal Indonesia berdiri dengan pilar-pilar kebangsaan," tandasnya.