Sebut Pengungsi Maluku Beban Negara, KNPI Tuntut Wiranto Minta Maaf

Safari
Sebut Pengungsi Maluku Beban Negara, KNPI Tuntut Wiranto Minta Maaf
Ketua Karteker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa

Jakarta, HanTer - Ketua Karteker DPD KNPI Maluku, Abdussalam Hehanussa mengecam keras ucapan Menko Polhukam, Wiranto yang menyatakan bahwa warga Maluku yang masih berada di tempat-tempat pengungsian akibat gempa bumi 6,5 SR yang terjadi beberapa waktu lalu hanya menjadi beban negara atau pemerintah.

"Selaku tokoh dan pejabat negara, sangat tidak pantas pak Wiranto mencibir rakyat yang sedang ada dalam kesusahan. Atas dasar itu, selaku pimpinan pemuda KNPI Maluku, kami menuntut Pak Wiranto untuk mengklarifikasi ucapannya dan memohon maaf di media nasional selama 7 hari. Tuntutan kami ini agar segera dilaksanakan, karena kami tidak akan segan-segan melakukan perlawanan yang lebih besar," kata Hehanussa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (02/10).

Menurut dia, saat bencana tersebut terjadi, proses masyarakat menyelamatkan diri juga sangat tidak membebani negara. Selain itu, kata pria yang biasa disapa Alan itu, kekhawatiran masyarakat hingga harus menyelamatkan diri ke lokasi-lokasi yang lebih tinggi tidak lepas dari ketidakprofesionalan BMKG dalam tugas dan fungsinya mengawasi soal info-info bencana yang berdampak bias. 

"Akibatnya masyarakat lebih banyak mendapatkan info-info liar. Jadi jangan salahkan jika mereka harus mengungsi berhari-hari di tempat yang dianggap lebih aman," kata salah satu Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Lebih jauh ia mengatakan, menggungsi karena gempa di Ambon justru menghadirkan hikmah tersendiri. Karena dengan adanya gempa tersebut telah terbangun kohesi sosial khususnya bagi orang-orang beda agama yang pernah berkonflik di masa lalu. "Di pengungsian, mereka saling bantu dan  tolong menolong penuh haru, penuh kasih dan cinta. Menurut saya, pak Wiranto telah menciderai pengalaman sosial dan batin orang-orang Maluku," tukasnya.

Kader Partai Golkar ini menilai, pernyataan Wiranto tersebut justru membuat masyarakat resah. Alan bahkan menilai purnawirawan Jenderal bintang empat ini telah gagal menjaga stabilitas keamanan negara, sehingga tidak layak lagi menjadi pejabat negara pada periode 2019-2024. "Selain karena usia yang sudah uzur, beliau memang sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin di negeri ini," tutup putera Negeri Hualoy ini.

Marah

Sebelumnya anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uliputty menegaskan, bahwa pernyataan Wiranto beberapa waktu lalu itu telah melukai dan membuat tersinggung masyarakat Maluku. 

"Hari ini masyarakat Maluku sangat tersinggung dan marah dengan pernyataan pak Wiranta pak Wiranto tersebut. Pernyataannya itu sangat melukai hati kami. Seharusnya sebagai seorang pejabat negara, beliau tidak boleh menyampaikan hal seperti itu di saat masyarakat sedang berduka," katanya seperti dikutip dari sebuah video yang sedang viral hari ini.

Saadiah menegaskan, masyarakat Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini karena Maluku merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang juga ikut memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kami juga ikut membayar pajak seperti rakyat Indoensia lainnya, tapi hari ini kami merasa dianaktirikan pemerintah dengan adanya pernyataan pak Wiranto itu," ketusnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, ada banyak janji pemerintah pusat untuk Maluku yang hingga saat ini belum direalisasikan, diantaranya janji untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). "Masyarakat Maluku saat ini terus bertanya-tanya kenapa janji pemerintah pusat terutama terkait LIN hingga sekarang belum direalisasikan," ketusnya.

Ia juga menyesalkan soal belum adanya putera Maluku yang dipercaya Pemerintah masuk dalam kabinet. "Dari kabinet ke kabinet, belum pernah ada putera Maluku yang dipercaya sebagai Menteri. Kenapa kami selalu dinomor duakan? Saya kembali tegaskan bahwa Maluku bukan warga kelas dua di negeri ini. Maluku ikut memproklamirkan NKRI, pemuda-pemuda Maluku juga ikut menghadiri Sumpah Pemuda. Ini fakta sejarah, jadi jangan dilupkan," pungkas anggota DPR asal Dapil Maluku ini.