Migas Kritis, Pemerintah Diminta Proinvestasi dengan Pangkas Perizinan

Anugrah
Migas Kritis, Pemerintah Diminta Proinvestasi dengan Pangkas Perizinan
Lead Eksternal SKK Migas Haidar dalam diskusi Forum Pemuda Marhaen, Selasa (1/10).

 

Jakarta, HanTer - Pemerintah dinilai sudah banyak memangkas perizinan eksplorasi migas. Targetnya adalah  untuk membuat investor migas mau berinvestasi di Indonesia. SKK Migas sendiri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan terhadap kontrak kerjasama migas.

Lead Eksternal SKK Migas Haidar mengatakan, pihaknya bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai.

Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas.

"Kondisi migas kita kritis. Hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perizinan yang membaik, maka akan berdampak bagi temuan migas baru," ucap Haidar dalam diskusi Forum Pemuda Marhaen, Selasa (1/10).

Haidar mengingatkan agar masyarakat sudah saatnya melupakan bahwa negeri kita adalah penghasil minyak bumi terbesar. Karena saat ini, Indonesia hanya mencukupi kebutuhan dalam negerinya sebanyak 50 persen. Sisanya dari impor.

"Teknologi migas sangat mahal. Modal besar dan resiko tinggi," tandas Haidar

Sementara, Direktur IMES, Erwin Usman mengatakan, penyederhanaan perijinan dan kepastian hukum sangat penting otonomi daerah ternyata juga berdampak pada munculnya peraturan perundangan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.

"Pangkalnya tetap pada perjinan dan carut marutnya birokrasi. Jadi meski presiden sudah banyak memangkas perijinan... tetap sja masih ada UU yang tidak pro eksplorasi," tegas Erwin.

Erwin sependapat saat ini Indonesia kekurangan minyak bumi.  "Subsidi kita terlalu tinggi. Cadangan kita terbukti jauh dari negara negara lain," tegas Erwin.