Anggota DPR Curigai Asing "Bermain Api" di Aksi Tolak RUU Kontroversial

Safari
Anggota DPR Curigai Asing

Jakarta, HanTer - Anggota DPR dari Fraksi PKS DPR RI Nasir Djamil mencurigai pihak asing "bermain api" dengan sejumlah peristiwa yang terjadi beberapa waktu ini seperti aksi demonstrasi besar-besar yang menolak beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Jangan-jangan sejumlah pihak dan negara asing ikut bermain api dengan sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini," kata Nasir saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Dia mengatakan, Pancasila saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat yaitu ketika pemerintah bentuk peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa namun ada sejumlah negara asing gerah.

Menurut dia, pihak dan negara asing tersebut merasa gerah dan resah apalagi ketika DPR mengatur tindak pidana kesusilaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Begitu juga ketika DPR dan pemerintah bentuk peraturan perundang-undangan yang ingin penuhi sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, namun lagi-lagi ada pihak yang mencurigai, kita sengaja bermain api," ujarnya.

Karena itu menurut dia, periode DPR RI kedepan jangan sampai membuat Pancasila dalam keadaan berbahaya, dan semua pihak harus menjaga nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama hingga kelima.

Dia juga menyoroti terjadinya kerusuhan di Papua, karena sangat disayangkan negara tidak hadir ketika warga negara menghadapi ancaman yaitu warga suku Minang dan Bugis harus mengungsi di Wamena.

Tidak Sepakat

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Jimmy Demianus tidak sepakat kalau negara tidak hadir dalam persoalan di Papua karena diyakininya Presiden Joko Widodo sedang berusaha mengurusi permasalahan Papua.

"Saya tidak sepakat negara tidak hadir, jangan ganggu beliau (Presiden Jokowi) karena sedang berusaha mengurusi Papua," katanya.

Dia mengatakan selama ini warga Papua tidak ada persoalan dengan warga Minang dan Bugis, namun semua persoalan di Papua karena sistem politik di Indonesia yang berubah-ubah.

Menurut dia, sistem politik itu dengan sistem suara terbanyak, yang punya uang mendapatkan kursi di parlemen, akibatnya orang asli Papua tidak ada yang duduk di parlemen.

"Akhir-akhir ini kita mulai bergeser negara ini kita mau bawa dalam kepentingan tertentu. Negara ini berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa, bukan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, bisa jadi ada pihak asing yang bermain terkait berbagai masalah yang terjadi di Indonesia, seperti yang dikatakan beberapa anggota DPR. Namun untuk membuktikan adanya pihak asing yang bermain dibelakang berbagai masalah di Indonesia biarkan bukti dan waktu yang akan menjawab.

"Saya lihat memang ada konspirasi politik tingkat dewa yang bermain. Gaya politik underground (politik bawah tanah) dan black politics atau politik undercover (politik penyamaran) lagi di pertontonkan," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Senin (30/9/2019).

Jerry mengakui, rentetan peristiwa dari penolakan RUU KUHP hingga pembakaran hutan merupakan bagian drama politik para kaum elitis. Tidak heran isu agama dan sosial sedang diadu domba untuk kepentingan para pemburu kekuasaan dan pemburu rente. Tujuan dari semua permainan itu adalah skema penggagalan innauguration atau pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Dalam hal ini bisa saja ada pihak asing bermain tapi lebih bahaya pihak dalam itu sendiri," tandasnya.

Jerry mengungkapkan, untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden maka politik kompor akan dimainkan yaitu memanas-manasi publik dengan sejumlah isu politik contoh isu PKI dan kegagalan sang petahana yakni Presiden Jokowi. Permainan tersebut sudah dirancang ini bisa dibuktikan dengan ditemukan sejumlah bom molotov dari oknum  dosen IPB. Hal tersebut merupakan salah satu indikator membuat kerusuhan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Apalagi kerusuhan di Papua menjadi isu penting diangkat ke publik. Spirit intimidasi dan intervensi saya nilai sangat kuat," jelasnya.

Rusuh Papua

Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan, satu permasalahan yang terjadi di Indonesia di antaranya kasus kerusuhan di Papua memang dicurigai ada pihak asing yang terlibat. Pihak asing yang terlibat di Papua ada yang merupakan state actor yaitu Negara Vanuatu, dan non state actor yaitu pribadi atau organisasi seperti LSM atau NGO yang mempropagandakan isu Papua guna merugikan citra negara Indonesia. 

Bukti keterlibatan asing itu yang sudah ada terkait propaganda melalui website, ada juga penyebaran konten-konten hoaks yang dilakukan oleh pihak asing terkait Papua. Dalam perspektif intelijen, jika sebuah negara akan melakukan cipta kondisi ke negara lain tentu tidak langsung beraksi secara frontal tetapi menggunakan pihak lain. Bahkan bisa jadi orang dari negara itu sendiri yang dibina dan digerakkan untuk kepentingan asing. 

Jadi memang harus hati-hati dalam teori intelijen. Oleh karena itu sebaiknya tidak terlalu terburu-buru memberikan stigma kepada pihak asing dalam berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Meskipun ada fakta terutama terkait kerusuhan di Papua ada keterlibatan asing. Internasionalisasi isu Papua justru akan merugikan Indonesia dan itu yang diharapkan oleh pihak-pihak yang menginginkan opsi referendum atau Papua lepas dari Indonesia," paparnya.

Sebaiknya, sambung Stanislaus, isu Papua fokus pada solusi dalam negeri sehingga celah kerawanan bisa ditutup dan ancaman asing tidak memperoleh tempat. Selain itu fokus penyelesaian dalam negeri, asing bisa masuk karena isu utama adalah pelanggaran HAM, jangan sampai ini terjadi lagi dan kasus yang sudah terjadi namun belum selesai sebaiknya dilakukan rekonsiliasi.

Langkah lain adalah lakukan kontra propaganda, supaya aksi propaganda yang dilakukan oleh pihak asing terpatahkan. Hal ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah diplomasi kepada negara yang komponennya ada yang terlibat dalam isu Papua. Pendekatan G to G dalam konteks kontra propaganda isu Papua sangat penting. Semua yang dilakukan juga harus dalam kerangka Papua sudah final menjadi bagian dari NKRI.

"Tidak ada lagi bargaining untuk opsi referendum atau melepeskan diri dari NKRI. Papua sebagai bagian NKRI tidak bisa diganggu gugat lagi," tegasnya.

Asal Jeplak

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, harusnya anggota DPR tidak asal jeplak terkait adanya pihak asing yang bermain dalam berbagai masalah yang terjadi di Indonesia. Karena anggota DPR mendapat gaji dari rakyat untuk berpikir dan bertindak serta membuat regulasi yang melindungi tumpah darah dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu anggota DPR tidak sibuk dengan kata - kata yang tidak pasti atau jangan jangan.

"Kan negara ada intelijen. Panggil intelijennya minta keterangan. Apa saja kerja mereka kok bisa terjadi tanpa pencegahan dini seperti kasus di Wamena," ujarnya.

Eki, panggilan akrab Edysa menuturkan, jika berbicara menjalankan Pancasila maka apakah semua sila dalam Pancasila telah diterapkan? Berprikemanusiaankah aparat menangani demonstrasi? Sistem politik yang ada saat ini apakah sudah sesuai sila ke 4? Berkeadilan sosialkah negeri ini? Ketika fakir miskin, anak terlantar (gembel) malah mau didenda?

"Kalian (anggota DPR) 5 tahun ngapain saja? Mana regulasi dan pengawasan guna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat?," tanya Eki.

Eki menegaskan, jika memang ada pihak asing yang bermain maka Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus bisa menjelaskan. Jika tidak, maka copot saja Kepala BIN. Pencopotan Kepala BIN merupakan bentuk pertanggung jawaban moral terhadap rakyat. Pencopotan juga agar semua lembaga berkerja menjalankan fungsinya. Termasuk DPR yang membuat dan mengusulkan regulasi atau aturan.