Soal Potensi Ikan, KNPI Sebut Menteri Susi Tak Peka Terhadap Aspirasi Rakyat Maluku

Danial
Soal Potensi Ikan, KNPI Sebut Menteri Susi Tak Peka Terhadap Aspirasi Rakyat Maluku
Ketua Karateker KNPI Maluku, Abdusssalam Hehanussa

Jakarta, HanTer— Ketua Karateker KNPI Maluku, Abdusssalam Hehanussa mengemukakan, Maluku semestinya sejak dulu harus ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Hal ini sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan mengunjungi Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon pada 2017.

Saat itu, kata Abdussalam, Presiden mengakui sudah menangkap aspirasi dan berjanji menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Tapi dua tahun setelah komitmen tesebut disampaikan sejauh ini masih menjadi wacana karena lambannya kementerian terkait untuk menindak lanjuti visi tersebut.

Abdussalam mengatakan hal tersebut menyikapi dinamika dan polemik “Perang” yang disampaikan Gubernur Maluku Irjen Pol Murad Ismail (Purn) terkait lambannya kebijakan pusat dalam hal ini Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti merespon sikap dan protes Pemerintahan Maluku terkait Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Perikanan Maluku.

“Hal ini merupakan bukti nyata Menteri Perikanan dan Kelautan tidak peka terhadap aspirasi rakyat Maluku,” kata Abdussalam, Minggu (8/9/2019).

Maluku diketahui memiliki Produksi Ikan yang melimpah, Produksi Tahun 2016 saja menurut data BPS ada sekitar 567 137.60 Ton, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin 2 September, jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Alan ini juga menambahkan, produksi Ikan Maluku selama ini belum memberi multiplier effect, khususnya secara eknomi bagi kesejahteraan nelayan dan rakyat Maluku. Hal ini karena hampir semua proses pasca penangkapan ikan keluar dari wilayah Maluku, implikasinya tidak ada nilai tambah bagi nelayan dan rakyat Maluku.

“Ratusan bahkan ribuan kontainer ikan keluar dari Kepulauan Arafura setiap bulannya dan kita hanya jadi penonton. Sungguh ironis sekali daerah yang kaya Sumber Daya Alam sektor Kelautan dan Perikanan hanya menjadi terminal dagang bisnis perikanan-kelautan, dan seolah-olah kita semua puas dengan adanya retribusi pajak seperti yang selama ini berjalan,” ujarnya.

Padahal, lanjut Alan, dengan potensi perikanan yang melimpah itu, rakyat Maluku semestinya mendapatkan multiplier efect yang akan memberikan sumbangsih peningkatan PAD dan Peningkatan Ekonomi Nelayan. Karena itu kedepannya Kebijakan (policy) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan di Prov Maluku sudah sangat tepat sejalan dengan apa yang menjadi Impian dan Harapan Rakyat Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Prov. Maluku Irjend Pol (Purn) Murad Ismail terkait Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Provinsi Maluku dengan semua kesiapan Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan yang membentang dari Laut Seram (Batas Utara) hingga ke Laut Arafuru (Batas Selatan) merupakan Potensi bahari yang sangat strategis karena kekayaan Sumber Daya Alam Perikanan dan Kelautan dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai Provinsi Lumbung Ikan Nasional (LIN),

“Praktek Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Perikanan Kelautan yang selama ini keliru dan tidak memberikan dampak signifikan bagi Rakyat Maluku harus dirubah. Kebijakan Lumbung Ikan Nasional di Maluku sangat refresentatif untuk kepentingan Produksi Ikan Nasional dan Tata Kelola Produksi Perikanan dan Kelautan yang berpihak pada Rakyat, dengan Kebijakan Maluku sebagai Lumbung Eknonomi Nasional (M-LIN) maka Alokasi Kebijakan dan Anggaran akan lebih terkelola secara efektif untuk peningkatan Produksi Nelayan.

Tentu hal ini akan diikuti oleh berdirinya sentra-sentra produksi Perikana Kelautan dan pabrik industri pengolahan Ikan dan Hasil Laut Lainnya yang akan akan menyerap tenaga kerja lokal, hal itu akan memberikan efek ekonomi yang berantai dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan bagi warga Maluku.

Untuk itu,  menurutnya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan harus Segera menindaklanjuti aspirasi rakyat dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam bentuk Policy . Menjadi aneh jika departemen terkait seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti terkesan menghalang-halangi Kebijakan menjadikan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional  karena sampai saat ini rekomendasi dan Keputusan Kementerian kelautan dan Perikanan belum juga ditandatangani oleh beliau untuk diajukan ke Presiden.

“Loh, saya mau Tanya, Katanya Selama ini Ibu Susi Pro Kesejahteraan Nelayan, Pro Rakyat, tapi kok ini untuk kepentingan Kesejahteraan Nelayan dan Rakyat Maluku kok terkesan abai dan low respon, jangan-jangan rumor yang selama ini berkembang itu benar, bahwa Bisnis Perikanan di Maluku dikuasai oleh kepentingan Bisnis Mafia Illegal Fishing dan Pengusaha Perikanan yang memeras keringat nelayan demi keuntungan perut mereka, semoga rumor tersebut hanya sekedar rumor,” tambah Alan

Bagi Kami Generasi Muda Maluku yang terhimpun di Komite Nasional Pemuda Indonesia Prov Maluku (KNPI DPD Prov. Maluku). Perjuangan Kebijakan untuk Kepentingan Kesejahteraan Nelayan dan Rakyat Maluku merupakan Prinsip dan Nilai yang harus kami perjuangkan apapun konsekwensinya.

“Maluku sebagai Sentra Lumbung Ikan Nasional harus terwujud, Kita kawal dan Siap berjuang bersama-sama dengan apa yang telah diprakarsai oleh Pak Gubernur Murad Ismail yang bekerja nyata demi dan untuk kepentingan Rakyat Maluku,” Ujar Mantan Ketua Umum BADKO HMI Malmalut ini. Danial

 

#Susi   #KKP   #KNPI