Tumbuhkan Budaya Malu

Menteri BUMN dan Semua Direksi PLN Didesak Mundur

Safari/Danial
Menteri BUMN dan Semua Direksi PLN Didesak Mundur
Menteri BUMN Rini Soemarno didesak mundur terkait padamnya listri di jabotabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, Minggu (4/8).

Jakarta, HanTer-- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan terkait matinya jaringan listrik yang melanda wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah secara bersamaan. Padamnya aliran listrik sampai berjam-jam menunjukkan ada persoalan dalam pengelolaan listrik negara. Artinya, mereka yang diserahi tanggung jawab mengurusi soal listrik tidak becus.

"Sebagai BUMN tentu penanggung jawab utamanya Dirut PLN, Menteri BUMN juga harus ikut bertanggung jawab. Di negara lain jika gagal ya mundur, karena malu," ujar Ujang, Senin (5/8/2019).

Sayangnya, sambung Ujang, budaya malu di diri para pejabat negara di Indonesia sangat rendah. Berbeda dengan di negara lain. Di Korea Selatan dan Taiwan misalnya, ketika negara tersebut mengalami padam listrik disebagian wilayahnya maka menteri yang mempunyai otoritas mengurusi energi listrik langsung mengundurkan diri. Oleh karena itu pejabat di Indonesia harusnya bisa mengikuti pejabat di dua negara tersebut.

"Inilah bedanya di Indonesia dengan negara lain. Di kita pejabat-pejabat tidak memiliki budaya malu. Jika gagal harusnya malu. Lalu mundur atau mengundurkan diri jika ada kegagalan dalam tugas. Termasuk persoalan di PLN," jelas Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Ujang yakin, dalam kasus matinya listrik PLN yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa, pasti para pejabat akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Karena di Indonesia, jangankan hanya gagal dalam mengurus PLN, yang sudah disebut dan divonis korupsi pun tak mau mundur dari jabatannya. Padahal di negara maju, seperti Jepang, Taiwan, Korsel budaya malunya dijunjung tinggi ketika tidak mampu mengemban tugas.

"Jadi jika gagal dalam tugas. Pejabatnya langsung mundur. Di kita kan yang dipelihara kemunafikan. Jadi rusak semuanya. Rusak PLN dan rusak juga negara," paparnya.

Segera Diganti

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengatakan sudah pasti kerugian akibat pemadaman listrik yang sangat luas ini menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Sehingga menurut Gus Irawan, apabila ada pandangan Dirut PLN dipecat, maka keputusan itu pantas saja. Namun masalahnya Dirutnya tidak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti.

"Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti, kan Presiden bakal lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujar Gus Irawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Dirugikan

Pemerhati sosial masyarakat, Frans Imanuel Saragih juga menegaskan, pejabat yang bertanggungjawab atas padamnya aliran listrik Minggu (4/8/2019) kemarin. Para pejabat tersebut harus mundur sebab jika tidak maka kepercayaan publik untuk pemerintahan saat ini akan surut. Oleh karena itu pemerintah pusat harus berani bertindak terhadap pejabat tersebut.

"Karena masyarakat umum dirugikan secara besar besaran atas pemadam aliran listrik," tegasnya.

Terkait budaya mundur tidak berlaku di Indonesia, Frans menuturkan, jika tidak menerapkan budaya mundur maka pemerintah pusat harus berani memecat para pejabat tersebut. Pemecatan dilakukam agar ada efek jera terhadap pejabat yang kinerjanya merugikan masyarakat. Pemecatan harus dilakukan pemerintah pusat karena pemerintah dipilih dan menjadi pelayan rakyat.

Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan, pemadaman aliran listrik secara massal Minggu (4/8/2019) menjadi pelajaran berharga pentingnya energi terbarukan.

"Kita tahu bahwa PLN tahun ini merancang meninggalkan energi fosil, namun bersamaan dengan itu perlu langkah konkrit dan detail untuk mewujudkannya," jelasnya.

#PLN   #RiniSoemarno   #BUMN   #