Dampak Perang Dagang AS-China

Utang Menggunung, Sektor Swasta Terancam Bangkrut

Safari
Utang Menggunung, Sektor Swasta Terancam Bangkrut
Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng

Jakarta, HanTer - Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, banyak masalah yang akan dihadapi akibat dampak perang dagang AS-China. Perang dagang tidak hanya akan memicu pendarahan dalam keuangan pemerintah, juga sektor swasta Indonesia paling menderita.

“Mereka akan kehilangan banyak pasar ekspor komoditas sementara utang sektor swasta makin menggunung. Masa masa mendatang akan banyak sektor swasta yang gulung tikar atau menjual perusahaan perusahaan mereka,” ujar Salamudin Daeng di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Tak hanya itu perang dagang juga   akan semakin memperparah defisit perdagangan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menjalankan perang dagang dan membiarkan pasar Indoensia diisi oleh barang barang impor. Juga akan semakin memperlemah pertumbuhan ekonomi global. Pelemahan ini akan berdampak terhadap menurunnya harga komoditas.

Sementara Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Selain itu perang dagang akan memperlebar defisit perdagangan Indonesia dengan China. Apalagi China mendominasi impor berbagai jenis produk ke pasar Indonesia. Sementara Indonesia bergantung pada ekspor komoditas ke China.

"Pada saat harga komoditas jatuh maka penerimaan ekspor Indonesia akan berkurang. Sementara impor tak bisa dihindari," ujar Salamudin Daeng di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Perang dagang AS - China juga akan mengurangi surplus perdagangan antara Indonesia dengan AS. Padahal selama ini Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan AS. Dampak lainnya, negara negara lain yang menjadi tujuan ekspor Indonesia juga akan ikut membatasi pasar mereka. Sehingga Indonesia akan kehilangan banyak pasar ekspor.

Industri

Sementara itu ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra berpendapat, dalam menghadapi perang dagang AS-China, Indonesia  harus melindungi industri baja nasional dengan kenakan tarif anti Dumping 20% untuk produk-produk impor baja dan turunannya dari Tiongkok.

Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi (pertumbuhan manufaktur lebih lambat dari ekonomi) akibat serangan impor baja dari Tiongkok. Sebagai contoh, ibu dari industri, mother of industry (ibunya industri-industri lainnya), industri baja nasional malah dijadikan anak tiri. Seperti diketahui, Krakatau Steel (KS) yang dibangun sejak masa Sukarno di tahun 1960-an awal, terus merugi.

Belum lama in kita mendapat berita yang menyatakan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menghadapi masalah yang pelik. Perusahaan baja plat merah ini mencatatkan kerugian selama tujuh tahun berturut-turut dan banyak utang jangka pendek.

Jadi ternyata meskipun permintaan baja untuk proyek-proyek infrastruktur naik, tapi tidak menguntungkan industri nasional baja milik rakyat. Lima tahun “kerja-kerja-kerja” hanya menghasilkan infrastruktur yang tidak teratur (beberapa mengalami cost overrun seperti LRT di Palembang) dengan baja impor dan peruntukannya cenderung untungkan industri pasar otomotif asing (jalan toll)-- karena mobil esemka tak kunjung terbangun juga.

Industri penerbangan yang seharusnya sudah efisien sejak dibenahi pada era Presiden Gus Dur, di era Jokowi malah dirusak dengan dugaan tindakan duopoli. Akhirnya kebijakan blunder Jokowi malah ikutan “membunuh” industri yang diuntungkan murahnya tiket penerbangan: pariwisata perhotelan dan industri souvenir di destinasi-destinasi wisata.

“Kasihan sekali kita, jangan bermimpi bersaing bila Indonesia masih bertumbuh 5%. Pidato Menteri keuangan di DPR beberapa waktu lalu, bermimpi meniru kemajuan ekonomi Jepang dan Korea Selatan, tetapi model ekonomi pembangunannya neoliberal. Sama seperti peribahasa, bagaikan pungguk merindukan rembulan,” ujar Gede Sandra kepada Harian Terbit.