OBU VI Padang Gelar Sosialisasi Sistem Pelaporan Bagi Inspektur Penerbangan

Akbar
OBU VI Padang Gelar Sosialisasi Sistem Pelaporan Bagi Inspektur Penerbangan
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agoes Soebagio

Palembang, HanTer— Guna meminimalisasi serious incident dan accident, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah VI Padang, Sumatera Barat menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan sistim pelaporan bagi Inspektur Penerbangan, di Palembang, Kamis (11/4).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti mengatakan, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pemangku kepentingan dalam tugas, sehingga memudahkan operasional di lapangan.

"Kami berharap dari kegiatan ini kita dapat semakin memahami terkait regulasi, pelaporan serta penanganan awal apabila terjadi accident dan serious incident di wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang pada khususnya,” ujarnya di Jakarta.

Pengetahuan

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agoes Soebagio menjelaskan sosialisasi yang digelar dalam rangka menambah pengetahuan inspektur penerbangan mengenai insiden (serious incident) dan kecelakaan accident pada pesawat udara sipil asing dalam wilayah Republik Indonesia.

Menurutnya insiden, serius insiden dan kecelakaan penerbangan memang terkadang tidak bisa dihindari. Namun demikian peristiwa-peristiwa tersebut bisa diminimalisir dengan penanganan dan pelaporan yang baik dan benar dari personil yang terlibat maupun inspektur yang melakukan pemeriksaan. Laporan tersebut dapat menjadi data awal yang akurat untuk investigasi sehingga mendapatkan hasil yang baik dan bisa mencegah kejadian serupa terjadi lagi di kemudian hari.

Terkait hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia berkualitas seperti inspektur yang mumpuni dan mempunyai pengetahuan yang baik terkait insiden, serius insiden dan kecelakaan penerbangan, mulai dari definisi hingga sistim pelaporannya.

"Oleh karena itu forum ini sangat baik untuk berdiskusi secara terbuka. Masing-masing dapat memberikan masukan yang positif, dan memberikan manfaat yang besar bagi semua masyarakat penerbangan," katanya dihadapan para peserta yang terdiri dari inspektur penerbangan dari OBU I-X, Unit Penyelenggara Bandar Udara ( UPBU), Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), AirNav Indonesia Cabang Palembang, Bengkulu, Padang dan Jambi, operator penerbangan dan Ground Handling.

Agoes melanjutkan bahwa belajar dari beberapa kali pengalaman yang lalu, fungsi koordinasi sangat perlu segera dilaksanakan. Koordinasi antara pengelola bandara dengan kantor otoritas bandar udara harus dilakukan agar mendapatkan hasil laporan akurat dan agar terhindar ketidaksamaan persepsi dalam sistem pelaporan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 pasal 36 ayat 2 dinyatakan bahwa pesawat udara yang mengalami kecelakaan atau kejadian serius dapat dipindahkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk kepentingan investigasi.

Sedangkan prosedur penanganannya sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (CASR 830) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan (Accident) dan Kejadian Serius (Serious Incident) Pesawat Udara Sipil yang mengacu kepada Konvensi Chicago dan ICAO Annex 13.

Berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 129 (CASR 129) tentang Foreign Air Carrier pada Subpart E menjelaskan bahwa apabila terjadi accident atau serious incident pesawat asing di wilayah Republik Indonesia, maka pelaporan dan penanganan tetap mengacu pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (CASR 830).

Dalam hal ini apabila terjadi serious incident atau accident pihak bandara harus berkoordinasi dengan regulator atau KNKT untuk mengkategorikan yang termasuk serious incident seperti tercantum dalam annex 13.

Sosialisasi ini menampilkan dua pembicara utama, yaitu Herry A. Arief dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Ditjen Perhubungan Udara dan Henry Poerborianto dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Herry A. Arief menyampaikan paparan terkait Sosialisasi peraturan dan sistem pelaporan serious incident dan accident pada pesawat udara sipil nasional/asing dalam kawasan Republik Indonesia. Dalam paparannya dibahas mengenai definisi incidents, serious incidents dan accidents; peraturan-peraturan yang mendasari; serta tata cara pelaporan termasuk portal-portal di Ditjen Hubud yang bisa digunakan seperti IMSIS dan lSSP.

Sementara itu Henry Poerborianto menyampaikan paparan terkait Penanganan Awal Accident dan Serious Incident di Wilayah NKRI. Dalam paparannya, Henry memaparkan tentang pelaporan sesuai CASR 830; dan tindakan awal (evidence preservation) yang harus dilakukan.