IAW Minta KPK Tangani Jajaran Dekom PLN yang Plesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin

Safari
IAW Minta KPK Tangani Jajaran Dekom PLN yang Plesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin
Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar

Jakarta, HanTer  - Indonesia Audit Watch (IAW) menyoroti PT PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepertinya belum mampu melepaskan diri dari berbagai cibiran dan pandangan negatif masyarakat. Saat ini kasus suap dibalik prosedur pembangunan PLTU Riau 1 menyeret mantan Mensos Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Erni Saragih ke penjara. 

Ada pula protes masyarakat terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang selangit sejak subsidi dihapus, nyatanya belum menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang bercokol di PLN untuk berbenah diri. Sebaliknya, seolah memanfaatkan situasi, sejumlah pihak di luar lingkaran Direksk PLN terindikasi berusaha untuk mengeruk keuntungan pribadi lewat berbagai modus operandi.

Teranyar terkuak rapat Dewan Komisaris (Dekom) yang dilakukan 'secara langsung' dengan anak perusahaan di Batam mulai 6 hingga 8 Februari 2019. Sedikitnya ada 7 orang jajaran komisaris PLN yang terlibat dalam pertemuan itu. Sejumlah nama pejabat elite yang terlibat dalam pertemuan itu antara lain IA, DH, AW, BP, FD, Sdt sebagai Staf Senior dan Hrs, staf senior.

Mereka terbang dari Jakarta pada Rabu sore, 6 Februari 2019 kemudian Kamis pagi, 7 Februari 2019, rombongan 'pembesar' PLN itu, bertandang ke kantor PLN Batam. Tanpa izin Menteri BUMN, di hari yang sama, persis sekitar pukul 14.00 WIB, dengan menggunakan Kapal Ferry, rombongan itu menyeberang ke Singapore.  Selama 3 jam di negara 'Singa Putih' itu, sekitar pukul 17.00 WIB, Plt Komut dan jajarannya kembali ke Batam dengan alat transportasi yang sama. 

Belakangan mulai terdengar nyaring, keberangkatan mereka keluar negeri dengan menggunakan biaya SPPD PLN Batam. Pada Jumat, 8 Februari 2019, rombongan Plt Komut kembali menggelar rapat dengan anak perusahaan PLN di kantor PLN Batam sebelum akhirnya pada sore hari sekitar pukul 16.45 WIB, mereka kembali ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda.

Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar di Medan secara tegas mengecam tindakan yang tidak lazim itu sehingga jelas menjadi ajang menghambur-hamburkan uang negara. Padahal dana itu merupakan hasil kinerja yang dikumpulkan para pencatat meter rupiah demi rupiah.

"Berdasarkan catatan kami, beberapa kegiatan-kegiatan periode Dekom sekarang diduga kuat tidak lazim jika merujuk pada UU Perseroan Terbatas sehingga kuat dugaan itu modus menghamburkan anggaran. Seperti, apa iya setiap tahun harus ada biaya perjalanan dinas Plt Komut ke luar negeri untuk menghadiri seminar ketenagalistrikan? Apa itu kepentingan perusahaan, bukan malah kepentingan pribadi?" papar Junisab, Kamis (7/3/2019).

Sudah disoroti IAW sebelumnya, kata Junisab, seperti dengan memanfaatkan 'Hari Kejepit Nasional', Plt Komut sengaja plesiran ke Singapura selama 5 hari dengan mengajak 16 staf Dekom berbungkus workshop setengah hari.

"Kemudian, yang terbaru rapat dengan mengundang seluruh anak perusahaan PLN yg dilaksanakan di Batam (PLN Batam). Padahal tujuan utamanya tidak termaktub seperti aturan perundangan tentang perusahaan, malah diduga kuat hanya akal bulus untum belanja dan jalan-jalan ke Singapura. Padahal rapat dengan anak perusahaan seperti itu cukup dilakukan bidang teknis perusahaan selevel Direksi, tidak ada korelasinya dengan Komisaris" ucapnya miris.

Junisab juga memaparkan, ada juga anggota komisaris yang juga menjabat sebagai Deputi di Kementerian BUMN pergi ke Amerika Serikat atas undangan sebuah perusahaan di Negeri Paman Sam itu ke kementerian BUMN sebagai deputi.

"Tetapi, si Deputi malah menggunakan anggaran Dekom. Dengan minta anggaran pesawat First class SQ sebesar Rp240 juta. Nyaris semua komisaris menikmati dan menghamburkan anggaran tersebut secara bebas. Jika diaudit, kita akan tahu apakah semua kegiatan itu benar bermanfaat untuk PLN atau hanya sekadar menghabiskan anggaran. Kami indikasikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai PLN kepada Dekom itu patut dan layak untuk diaudit forensik" tudingnya.

Menurutnya, hal ini bisa bebas terjadi, karena keuangan Dewan Komisaris tidak pernah diaudit oleh auditor independen. "Sangat disayangkan bahwa Dewan Komisaris PT PLN yang sebagian besar orang pilihan seperti mantan petinggi BPK, Kejaksaan Agung, Jenderal bintang 4 seperti mantan KSAD dan Komisioner OJK sejatinya diharapkan dapat membantu terciptanya pencegahan korupsi. Ini justru sangat menikmati anggaran diluar yang sudah diterima sebesar ratusan juta setiap bulan" ujarnya. 

Kata Junisab, harusnya para petinggi itu paham aturan dan menjadi tonggak dalam menegakkan segala aturan di PLN, demi terhindarnya penggunaan uang negara dengan suka-suka.

"Tapi faktanya malah berbeda. mereka malah yang melakukan pelanggaran berat. Misalnya plesiran Plt Komut ke Singapura tidak ada izin ke menteri. Invstigasi kami, izin ke menteri dibuat setelah ada teguran dari Deputi dan setelah mereka kembali dari Singapura" tudingnya.

Kemudian, sambungnya kembali, rombongan Plt Komut nyeberang ke Singapura dibungkus Rapat dengan Anak Perusahaan PLN DI Batam terindikasi tidak ada izin menteri.
"Lantas, biayanya apakah memakai anggaran Dekom, atau anggaran PLN Batam? Karena setiap Komut PLN jika akan keluar negeri harus ada surat izin ke menteri walaupun hanya sebentar. Kalau untuk Komisaris lainnya cukup hanya surat pemberitahuan internal kepada Komutnya" beber mantan Anggota Komisi III DPR RI ini.

Junisab juga mengaku sangat kasihan melihat Sofyan Basir bersama jajaran Direksi PLN yang sudah maksimal mengumpulkan uang receh sampai triliunan rupiah tetapi selalu terbuang puluhan miliar untuk pelesiran dan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting serta tidak berdasar. 

"Kami melihat jajaran direksi PT PLN di bawah kepemimpinan Sofyan Basir sampai kepada petugas pencatat meter sudah berusaha menciptakan zona integritas dan bersih-bersih dari korupsi. Justru sebaliknya jajaran Dewan Komisaris yang berusaha menghamburkan uang dengan tidak transparan dan kerap lepas kontrol" ucapnya heran.

Atas sejumlah temuan itu, kata Junisab, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah dokumen agar kasus ini segera ditangani pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Supaya tidak ada lagi yang coba-coba mencuri uang negara degan berbagai dalih" pungkasnya.

Sementara, terkait merebaknya kasus yang membelit elit di jajaran Dekom PLN ini, Plt Komisaris Utama Ilya Avianti, Sesdekom Djoko Hastowo sampai saat ini belum juga memberikan klarifikasi.