PKR: Batas Aman Rasio Utang Terhadap PDB 60% Keliru, Harus Direvisi

Danial
PKR: Batas Aman Rasio Utang Terhadap PDB 60% Keliru, Harus Direvisi
Gede Sandra

Jakarta, HanTer - Berulang kali dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani mengatakan utang adalah salah satu instrumen pembiayaan yang sah lantaran telah diatur oleh Undang-undang. 

Seperti diketahui, Total utang pemerintah hingga Januari 2019 mencapai Rp 4.498,56 triliun. Angka itu setara dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 30,1%.

Rasio tersebut dianggap pemerintah masih aman karena, bila mengacu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB.

Peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, memiliki pandangan yang berbeda terkait batas aman rasio utang tersebut.

Seperti diketahui, Total utang pemerintah hingga Januari 2019 mencapai Rp 4.498,56 triliun. Angka itu setara dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 30,1%.

Rasio tersebut dianggap pemerintah masih aman karena, bila mengacu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB.

Peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, memiliki pandangan yang berbeda terkait batas aman rasio utang tersebut.

“Sepertinya Indonesia harus segera merevisi UU Keuangan Negara terkait batas aman rasio utang terhadap PDB sebesar 60%, karena tidak relevan alias keliru.” Ujar Gede, Senin (4/3/2019).

Gede kemudian mengutip ulasan ekonom Anthony Budiawan dalam artikelnya di Kompas yang menceritakan sejarah batas rasio 60% di UU Keuangan Negara tersebut ternyata diadopsi dari Maastricht Treaty tahun 1992 dalam rangka menyelaraskan fiskal negara-negara Uni Eropa. Angka 60% diperoleh dari dua kali tax ratio negara-negara Uni Eropa saat itu yang rata-rata sebesar 30%.

Buktinya, negara seperti Argentina yang sempat terkena krisis mata uang di tahun 2018 ternyata rasio utang terhadap PDB nya  57%. Belum tembus batas 60%. Tetapi sudah lewati dua kali tax ratio nya yang sebesar 24,5%. 

“Maka, seharusnya yang harus diadopsi ke dalam UU Keuangan Negara bukan 60%-nya, tapi rumus dua kali tax rationya. Artinya, bila saat ini tax ratio versi pemerintah sekitar 11%, maka batas aman  rasio utang terhadap PDB kita seharusnya adalah 22%. Yang artinya kita harus waspada karena sudah cukup jauh melewati batas aman,” ujar Gede.