Sanksi WTO Senilai Rp5 Triliun Bisa Rusak Citra Indonesia

Safari
Sanksi WTO Senilai Rp5 Triliun Bisa Rusak Citra Indonesia
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Dewan Pertimbangan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Syaiful Bahari mengaku terkejut terkait atas sanksi gugatan dan putusan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) yang diajukan Amerika Serikat (AS) dan New Zealand (NZ).

Dalam putusannya WTO memberikan sanksi senilai USD 350 juta atau setara Rp. 5 triliun karena Indonesia dianggap mengabaikan keputusan sidang banding WTO pada 9 November 2017.

“Kami pun sebagai masyarakat baru mengetahui dan terkejut mengapa Indonesia sampai digugat Amerika Serikat dan New Zeland di WTO. Padahal gugatan terkait Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 86 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) No. 16 tahun 2013 mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sudah diajukan AS dan NZ sejak tahun 2013," kata Saiful dalam diskusi bertema ‘Mimpi Swasembada Pangan yang Tersandung Gugatan WTO’ yang digelar Almisbat di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Saiful menuturkan, meskipun saat ini Kementan dan Kemendag sudah merevisi peraturan-peraturan tersebut dan mengajukan banding di WTO. Namun tetap saja Indonesia dikalahkan karena tidak bisa membuktikan alasan dan argumentasinya terkait tidak patuh dan konsisten dalam menjalankan keputusan WTO.

Padahal kekalahan Indonesia di WTO dan ancaman sanksi dagang Rp. 5 triliun oleh AS bukan persoalan mudah karena bisa merusak citra Indonesia di perdagangan internasional.

"Kalau ancaman tersebut benar terjadi siapa yang akan bertanggung jawab? Sudah pasti pemerintah dan lagi-lagi uang pajak rakyat terkuras hanya untuk produk regulasi yang buruk dan tidak pernah melibatkan aspirasi masyarakat luas. Dan ini akan menjadi bom waktu buat pemerintahan Jokowi baik saat ini maupun kedepannya,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Saiful, gugatan AS dan NZ di WTO terjadi sejak masa pemerintahan SBY yakni Permentan No. 60 tahun 2012 tentang RIPH dan Permendag No. 60 tahun 2012. Namun, pada saat itu pemerintah cepat merespon merevisi Permentan dan Permendag yang dianggap membatasi impor hortikultura dari negara luar.

“Permendag baru tersebut menyederhanakan perizinan impor dan mengeluarkan 18 komoditi dari daftar produk hortikultura, di antaranya bawang putih, bawang putih bubuk, cabe bubuk, kubis, bunga krisan, bunga anggrek dan beberapa produk hortikultura olahan,” jelasnya.
 
Selanjutnya, pasca 2014 setelah Jokowi-JK memimpin salah satu yang jadi prioritas adalah meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sebagaimana tercantum dalam Nawacita ke 6. Dengan demikian pemerintah dipacu mempercepat peningkatan sektor-sektor produktif termasuk sektor hortikultura agar bisa bersaing dengan negara-negara lain di pasar internasional.

Di sisi lain Indonesia sejak 1994 sudah meratifikasi WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 yang dikenal dengan UU WTO. Dengan demikian pemerintahan Jokowi-JK harus menjaga keseimbangan antara kepentingan di dalam negeri dengan melindungi produk lokal dan juga memperhatikan aturan-aturan di dalam WTO dan GATT.

Namun sayangnya, produk regulasi di sektor hortikultura yang dibuat Kementerian Pertanian pada tahun 2017 dan 2018 yakni Permentan No. 16 Tahun 2017 tentang RIPH beserta revisinya Permentan No. 38 Tahun 2017 dan Permentan No. 24 Tahun 2018  bukannya disusun dengan menjaga prinsip keseimbangan kepentingan di dalam negeri dan perdagangan internasional tetapi melahirkan produk regulasi yang menabrak aturan-aturan WTO.

“Bahkan untuk kasus bawang putih lebih parah lagi, yang sebelumnya sudah dikeluarkan dalam aturan pembatasan importasi dan dalam Permentan sebelumnya hanya masuk dalam daftar lampiran, tetapi sejak 2017 justru dimasukan dalam pasal-pasal wajib tanam sebagai persyaratan mendapatkan RIPH bawang putih. Untung saja saat ini pemerintah China sebagai produsen bawang putih terbesar di dunia belum terlibat di dalam gugatan WTO,” jelasnya.
 
Tak hanya itu, kata Saiful, upaya mengejar swasembada pangan sebagai prioritas pemerintahan Jokowi-JK seharusnya diterjemahkan oleh Kementerian terkait dengan baik, komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perdagangan internasional.

Jangan memicu negara-negara lain marah sehingga menggugat Indonesia di WTO atau menciptakan perang dagang. Dan jangan juga menggunakan slogan demi kepentingan rakyat dan nasional kita harus memproteksi dan membatasi produk negara lain secara membabi buta.
 
“Dari kasus kekalahan Indonesia atas gugatan AS dan NZ di WTO menunjukan strategi pembangunan pertanian di Indonesia khususnya di hortikultura tidak memiliki arah dan prioritas yang jelas," tegasnya.

Saiful pun menyarankan, agar produk pertanian Indonesia bisa bersaing di pasar internasional sebagai amanat Nawacita ke 6 harus menggunakan cara-cara yang cerdas dan lebih kreatif agar kita tidak terjebak dalam gugatan negara-negara lain di WTO. Apalagi menggunakan cara-cara menggunakan kekuasaan negara dalam membangun ekonomi Indonesia sementara dunia sudah berubah.

"Kita harus belajar dari Thailand, Brazil, dan negara-negara lainnya yang bisa menjaga kedaulatan dan kesejahteraan petaninya tapi tetap menjaga keseimbangan perdagangan internasional,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi VII Kementerian Perekonomian, Darwin Siahaan, mengatakan pihaknya belum mengetahui soal sanksi gugatan tersebut, nantinya pihaknya akan berkordinasi dan menanyakan terkait kasus tersebut kepada pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Infonya kan bukan dari pemetintah yang mengeluarkan 350 Juta Dolar itu, Itu hanya sepihak, namun untuk angka angkanya bisa ditanyakan kementerian perdagangan, kami juga belum dapat angkanya sebenarnya brapa,” ungkapnya.

Namun lanjutnya, untuk menghindari kejadian tersebut dikemudian hari, pihak pemerintah juga perlu hati-hati mengeluarkan Peraturan Menteri.
“Sebaiknya kita perlu kehati-hatian mengeluarkan peraturan menteri,” kata Darwin.

Sementara itu, Sulistio Wijajanto, Kepala Subdit investasi, lingkungan dan pembangunan Kementerian Pedagangan (Kemendag) mengklaim, pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan terkait importasi hewan, produk hewan, dan produk hortikultura, dengan menghilangkan aturan yang berbenturan dengan perjanjian WTO.

”Fungsi pengawasan terus ditingkatkan sehingga importasi tetap terkendali. Kepentingan nasional Indonesia menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan, antara lain target swasembada pangan, ketahanan pangan, serta perlindungan terhadap petani,” katanya dalam diskusi tersebut.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang dapat mengendalikan impor dengan memanfaatkan “policy space” dalam perjanjian WTO. “Contoh domestic support dan public stock holding (beras), SSG (produk susu dan cengkeh), pengenaan trade remedies (safeguard, anti-dumping, anti-subsidy), pengecualian umum (Artikel XX GATT 1994), SPS measure, TBT measure, kemungkinan mengenakan seasonal tariff dan pengelolaan pelabuhan,” jelasnya.

Sementara itu Guru Besar IPB Prof Dwi Andreas mengatakan, sanksi yang diberikan WTO terhadap Indonesia dampaknya sangat besar dibanding nilainya yang 350 juta dolar. Oleh karena itu dalam menyusun drat UU harus betul - betul terkait dengan semua pihak. Sebab jika tidak maka kerugiannya akan terus dialami Indonesia. 

"Konsep swasembada pangan bagi saya juga hanya retorika. Konsep yang kalau ingin dikembangkan pemerintah  adalah konsep bagaimana memuliakan petani, konsep bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani  karena kunci dari semua produk pangan di Indonesia adalah petani," tandasnya. 

#Sanksi   #wto   #dagang   #almisbat