Pejabat Negara Ramai-ramai ‘Keroyok’ Prabowo-Sandi

Safari
Pejabat Negara Ramai-ramai ‘Keroyok’ Prabowo-Sandi
Prabowo-Sandiaga

Jakarta, HanTer— Para pejabat negara, mulai dari wakil presiden, menteri, kepala daerah ramai-ramai mendukung dan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka ‘mengeroyok' paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Aksi kampanye pejabat negara itu dilakukan tidak sedang cuti. KPU dan  Bawaslu diminta bersikap.

Direktur Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) Arifin Nur Cahyo mengaku heran terkait diamnya KPU, Bawaslu, Jaksa dan kepolisian terhadap sejumlah kepala daerah yang mendukung dan kampanye untuk capres nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin. Sementara mereka langsung bergerak cepat ketika ada kepala desa yang mendukung capres nomor urut 02 Prabowo - Sandi. 

"Kita harus bilang apa lah KPU, Bawaslu, jaksa dan kepolisian anteng anteng aja kok (adanya kepala daerah, menteri bahkan Wapres yang mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin)," ujar Arifin Nur Cahyo kepada Harian Terbit, Senin (21/1/2019).

Arifin menuturkan, dari awal digelarnya Pilpres 2019 memang sudah terlihat berbagai pejabat negara yang tidak netral. Bahkan beberapa Menteri ada yang sampai mengantar pendaftaran capres petahana Jokowi-Ma'ruf Amin  ke KPU

Integritas

Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsudin Alimsyah mengatakan, saat ini integritas Bawaslu memang sedang diuji apakah mampu menjalankan fungsi mengawal pemilu secara berimtegritas atau tidak. Karena sekali salah melangkah maka kepercayaam publik terhadap Bawaslu akan tergerus. Oleh karena itu terkait adanya pejabat negara yang mendukung capres nomor urut 01 maka Bawaslu harus mengklarifikasi.

"Publik berhak mempertanyakan dan Bawaslu seharusnya mengklarifikasi terhadap adanya pejabat negara yang mendukung capres nomor urut 01," ujarnya.

Syamsudin menuturkan, pada dasarnya aktivitas yang dilakukan petahana setiap detiknya adalah kampanye atas dirinya. Oleh karenanya bagi petahana cukup bekerja dengan baik maka publik bisa puas atas dirinya dan tentu akan dipilih kembali. Petahana sejatinya tidak perlu larut seperti penantang untu jor joran apk. Atau bahkan dengan cara lain yang melanggar.

Cuti

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pejabat negara mendukung capres petahana diperbolehkan sepanjang sesuai UU Pemilu. Menurut UU Menteri dan Kepala Daerah boleh mendukung paslon dan berkampanye asal sesuai ketentuan, yaitu bila berkampanye dilakukan dengan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

"Kalau kampanye boleh. Kalau kepala desa dalam UU memang melarang berpihak," papar Titi terkait adanya kepala desa yang mendukung capres 02 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Titi menuturkan, dalam tugas dan fungsinya sebagai Menteri dan Kepala Daerah memang mereka wajib netral. Tapi mereka boleh berkampanye terhadap paslon. Sesuai Pasal 181 ayat 1 UU No 7 tahun 2017 ayat "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan : tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengaman bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Sementara itu Komisioner Bawaslu, Fritz Siregar belum merespon pertanyaan yang diajukan Harian Terbit. Padahal sebelumnya Fritz sempat menjawab salam yang diajukan Harian Terbit. Namun ketika ditanyakan terkait  soal Capres Jokowi yang didukung kepala daerah, menteri dan lainnya, Fritz enggan menjawab.