Soal BP Batam, Fahri Hamzah: Kepala Desa Merangkap Menteri Desa Tidak Boleh

romi
Soal BP Batam, Fahri Hamzah: Kepala Desa Merangkap Menteri Desa Tidak Boleh
Fahri Hamzah/ ist

Jakarta, HanTer - Menurut Fahri, peleburan BP Batam dan Walikota jelas bertentangan dengan hukum karena kedua badan tersebut diatur oleh undang undang yang berbeda. 

Mengingat BP Batam memiliki undang undang sendiri yang terkait dengan kawasan Free Trade Zone (FTZ), sedangkan walikota ada undang undang tentang daerah. 

"Otorita itu pejabat pusat. Ini sama dengan kepala desa merangkap dengan Menteri desa. Ini tidak boleh," kata Fahri Hamzah di Jakarta, kemarin.

Ditambahkan Fahri, jadi kalaupun digabung tidak bisa dengan PP(peraturan Pemerintah). “Harus dengan Undang Undang. Apalagi penggabungannya aneh, dia mau digabung Walikota kawasan FTZ dengan otorita," tuturnya. 

Sejauh ini soal peleburan BP Batam membuat Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat bicara. Ia mencurigai ada orang yang berencana untuk mengambil alih BP Batam melalui Walikota Batam. 

Politisi yang dikenal vokal ini pun menanggapi keputusan pemerintah yang akan melebur BP Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam. 

Oleh karenanya, Fahri mencurigai rencana pemerintah yang tidak melalui kajian mendalam ini merupakam sebuah agenda tersembunyi dari segelintir orang dilingkaran kepresidenan yang ingin mengambil keuntungan dari rencana ini. 

"Saya kira ada yang mencurigakan. Ada orang yang mau memakai jabatan walikota untuk menguasai otorita atau badan lain. Nggak boleh sembarangan diambil alih," terangnya.

#Fahri   #Hamzah   #BP   #Batam   #Menteri   #Desa