Peleburan BP Batam

KADIN : KPK Sepakat Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Safari
KADIN : KPK Sepakat Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, bersama Dewan Pakar Kadin Provinsi Kepri menyampaikan sejumlah masukan terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang akan melantik walikota Batam sebagai Ex Officio BP Batam kepada KPK.

Jakarta, HanTer - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam didampingi Dewan Pakar Kadin Provinsi Kepulauan Riau menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kuningan, Jakarta. Mereka datang ke Gedung KPK untuk melakukan audiensi terkait rencana pemerintah melebur BP Batam dan menjadikan walikota Batam sebagai Ex Officio ketua BP Batam.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, bersama Dewan Pakar Kadin Provinsi Kepri menyampaikan sejumlah masukan terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang akan melantik walikota Batam sebagai Ex Officio BP Batam. Dan tim KPK yang menerima sepakat dengan pandangan Kadin. "Menurut pandangan hukum KPK, Walikota itukan pejabat negara. Dan tidak dapat rangkap jabatan dan bertentangan dengan undang," jelasnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Jadi Rajagukguk juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam melaksanakan undang undang, karena apapun keputusan yang pemerintah buat akan langsung mendapatkan reaksi dari para investor dan pengusaha. "Dengan perubahan-perubahan seperti ini menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Temen-temen pengusaha dan investor menjadi tidak nyaman karena perubahan in," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepulauan Riau, Ampuan Situmeang mengungkapkan, KPK akan melakukan harmonisasi rencana keputusan Pemerintah Pusat terkait peleburan BP Batam.  Masukan yang telah diberikan Kadin Kota Batam dan Kadin Provinsi Kepri, menirut Ampuan akan menjadi bahan kajian KPK yang akan disampaikan kepada pimpinan dan masyarakat. 

"Kita diiterima dengan baik. Akan ditelaah oleh KPK dan disampaikan kepada pimpinana dan masyarakat," ujarnya. (Safari)