Satu tahun Jokowi-Maaruf: MENUJU KONSEP KEKUASAAN HEGEMONIK

***
Satu tahun Jokowi-Maaruf: MENUJU KONSEP KEKUASAAN HEGEMONIK
S. IndroTjahyono, pengamat sosial

Oleh: S. IndroTjahyono, pengamat sosial

Tanggal 20 Oktober 2020 tepat satu tahun pemerintahan Jokowi-Maaruf. Bagi Jokowi ini merupakan periode kedua dari pemerintahannya. Tulisan ini hanya menyoroti perubahan relasi sosial sejak 2014.

Yang dimaksud relasi sosial adalah bagaimana ia menempatkan diri di tengah hubungan sosial dengan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut adalah massa pendukung, partai politik pendukung, kelompok usaha (oligarki), kelompok polisi, kelompok militer, massa lawan politik, partai politik yang beroposisi.
Pola sosiometri terhadap berbagai pihak tersebut, menggambarkan di manakah Jokowi-Maaruf menempatkan diri.

KONTRA SEMAKIN MEMBESAR

Relasi sosial adalah hasil dari rangkaian interaksi dan tingkah laku individu yang sistematis antara dua orang atau lebih, relasi sosial merupakan syarat untuk terjadinya aktivitas sosial yang dilakukan melalui proses interaksi. Jika relasi sosial memburuk, maka akan terjadi situasi sosial yang tidak kondusif sehingga aktivitas sulit dilaksanakan. Selama 1 tahun pemerintahan Jokowi-Maaruf telah terjadi perubahan relasi sosial yang menyebabkan kesepakatan dan dukungan dari lingkungan sosial melemah. 

Dari tahun 2014 hingga awal 2020, klaster Pro Jokowi masih lebih besar dari Kontra. Namun setiap tahun, ukuran Kontra semakin besar, hingga akhirnya menyamai Pro Jokowi. Hal itu dikatakan Pendiri Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi yang mengeluarkan analisa Big Data dari Drone Emprit, pasca demo besar-besaran penolakan Undang-undang Cipta Kerja 6-8 Oktober lalu.

Padahal pada bulan April 2020 Presiden Joko Widodo masuk dalam 10 besar pemimpin dunia yang mempunyai pengikut terbanyak dan terpopuler di facebook dengan jumlah pengikut sebanyak 9,7 juta dan persentase pertumbuhan pengikut sebesar 9,1 persen. Jokowi berada pada urutan ke-7 setelah Presiden Brazil Jair Bolsonara pada urutan ke-6 dengan jumlah pengikut sebanyak 10 juta follower dengan persentase perkembangan pengikut sebesar 7,7 persen. Posisi Presiden Jokowi mengungguli Presiden Turki Recep Toyyibb Erdogan yang berada pada posisi ke-9 dengan jumlah pengikut sebesar 9,2 juta follower.

BERUBAH SAAT SERING DITELIKUNG

Mengapa hal itu terjadi? Apa saja yang menyebabkan relasi sosial berubah? Hal ini dapat dikaitkan dengan perubahan  pandangan pemimpin terhadap lingkungan sosial politiknya. Pandangan Jokowi saat ini berubah drastis dibanding dengan sebelum dan masa awal ketika ia menjadi presiden. 

Konsep Nawacita Pertama yang merupakan refleksi dari pandangan politik Jokowi semula dilandasi oleh keinginan melakukan transformasi sosial yang bersifat organis humanis. Isi Nawacita yang nomer dua, misalnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Kata demokrasi dan konsolidasi demokrasi dalam Nawacita menunjukkan bahwa relasi sosial terbuka ke semua pihak. 

Pandangan Jokowi berubah perlahan pada saat relasi sosial yang terbuka  itu dimanfaatkan oleh kroni sekitar istana untuk melakukan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme). Banyak target program Jokowi tidak tercapai atau diselewengkan. Saat itu Jokowi mulai selektif dan menutup diri dalam mengelola relasi dengan orang sekitarnya. 

MULAI MENGAMBIL JARAK

Jokowi mengambil jarak dengan Megawati (PDIP), Rini Sumarno (Meneg BUMN), Jenderal yang selama ini merasa dekat, dan membatasi pertemuan bilateral dengan para menterinya. Sikap membatasi relasi sosial ini sekaligus mencerminkan leadership yang lemah dalam mengontrol dan memberi perintah kepada bawahan. 

Jokowi hanya mau berhubungan dekat dengan kolega dan orang-orang yang masih dipercaya. Sejak saat itu Jokowi membangun kepercayaan diri dan mengutamakan komunikasi satu arah. Pandangan Jokowi berubah dalam melihat lingkungan sosialnya. Tidak lagi sebagai entitas organis-humanis tetapi formalis-mekanis. 

Berangkat dari pandangan tersebut maka komitmen- komitmen lama mulai ditinggalkan. Mana yang perlu dan tidak perlu dilakukan ditetapkan secara otoritatif berdasar data sekenanya yang dipasok dari para pembisik. Sejak saat itu banyak keputusan yang meleset dan mengecewakan banyak orang. 

MULAI MERANGKUL LAWAN

Kedekatan relasi sosial mulai bergerak dari spektrum sebelah kanan (massa pendukung dan parpol pendukung) menuju ke tengah dan kiri (militer/polisi dan parpol lawan). Hal ini didukung oleh pandangan kekuasaannya yang mekanistik bahwa dengan mengakomodasi lawan serta menguasai militer dan polisi akan dicapai kestabilan politik. Sejak saat itu banyak lawan politik yang direkrut, sebaliknya pendukung yang dianggap loyal justru tidak  diakomodir. 

Partai politik pendukung tidak lagi dilirik sebagai pendukung strategis karena sudah mendapat jatah menteri. Demikian pula sebagian relawan yang dianggap berpotensi menuntut balas budi telah dijadikan komisaris BUMN. Dengan pandangan kekuasaan yang rigid pemerintah menganggap bahwa birokrasi, intelijen, polisi, dan militer akan mampu mengatasi gejolak politik dan perlawanan dari oposisi. 

Di lain pihak upaya mengakomodasi kekuatan oposisi setengah-setengah justru menimbulkan kecemburuan di kalangan sebagian massa pendukung, parpol lawan, dan massa lawan. Mereka inilah yang sekarang tergabung  dalam gelombang massa anti UU Omnibus Law. Mungkin  bekerjasama dalam skenario kelompok yang kecewa dan terancam, partai politik yang ingin menjadi unggulan pada 2024, dan lawan politik yang sekarang direkrut dalam kekuasaan. 

MENGHADAPI PERLAWANAN

Perlawanan dari oposisi ini membuahkan prningkatan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Maaruf ,yakni hanya 45,2% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf, sebaliknya 52,5% responden menyatakan tidak puas menurut Litbang Kompas. Ketidakpuasan masif atas kinerja pemerintahan Jokowi- Maaruf membuktikan mungkin tidak hanya melemahnya relasi sosial,  tetapi pemerintah telah menjalankan model kekuasaan hegemonik. 

Hegemoni adalah upaya mempertahankan dominasi dan upaya  mensubordinasi mayoritas secara terusmenerus. Hegemoni ditengarai oleh sikap keras kepala rejim dan pepatah "anjing menggonggong ,khafilah tetap berlalu". Pemegang kendali dari segala upaya itu disebut sebagai kelas hegemonik.

Adanya kelas hegemonik ini bisa dirasakan pada saat kritik masyarakat tidak lagi didengar. Anggota kelas hegemonik memandang hanya merekalah yang layak berada di lingkar kekuasaan, sedang elit lain tidak memiliki kimia yang sama menjadi kelas superior yang bekerja diam-diam dengan penuh kelicikan. Mereka merasa memiliki previlege sebagai kelas berbeda dan menempatkan mayoritas berada di bawah kendalinya. 

MEMAKAI KACAMATA KUDA

Dalam mempertahankan hegemoni , salah satu strateginya ialah mengkonstruksi pendapat umum berdasarkan kepentingannya saja. Dalam kasus kritik atas Omnibus Law pemerintah mengkonstruksi opini publik bahwa kita membutuhkan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata  pihak mayoritas yang disubordinasi tidak berpikir demikian.

Hal inilah yang melahirkan gelombang resistensi. Karena masyarakat rupanya lebih membutuhkan keadilan sosial. Apalah artinya investasi merajalela, kalau tidak menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Celakanya kalau resistensi berupa gerakan massa tersebut ditunggangi kepentingan politik lain untuk penggulingan kekuasaan. 

Berdasarkan pengalaman, gerakan resistensi ini sulit  dihentikan, kecuali dilakukan kompromi substansial. Sedangkan pola kekuasaan hegemonik dengan kacamata kudanya sulit ditransformasi dengan cepat. Karena itu ketegangan antara kelas hegemonik dan gerakan resistensi diperkirakan masih berlangsung lama.

JOKOWI SENDIRIAN MENANGGUNG BEBAN

Saat ini merupakan periode krisis terberat dalam pemerintahan Jokowi-Maaruf. Pandangan kekuasaan yang rigid diimplementasikan saat Indonesia terserang pandemi Covid 19. Jokowi-Maaruf kini berhadapan dengan rakyat yang putus asa, yang mungkin akan menuai perlawanan jika  model kekuasaan hegemonik tetap digunakan. 

Dalam menghadapi perlawanan Jokowi tidak lagi memiliki basis pendukung yang loyal (relawan) karena relasi sosialnya yang telah rusak. Praktis Jokowi hanya dikelilingi partai politik pendukung yang oportunis yang membutuhkan adanya kekuasaan yang sah dan pihak lawan yang telah direkrut tanpa diketahui apa sebenarnya hidden agenda mereka. Jokowi hanya mengandalkan polisi dan militer sebagai garda penjaga kekuasaannya. 

Kurangnya kemampuan melakukan komunikasi politik dan lemahnya kepemimpinan politik, telah menyuburkan benih-benih ketidakpuasan. Kapabilitas para pembantu presiden sangat rendah sebagai akibat dari proses rekruitmen kabinet yang transaksional. Hal ini membuat semua beban kekuasaan berada di pundak presiden. 

KESIMPULAN

Walaupun kinerja dan potensi ekonomi Indonesia masih bisa diandalkan, tetapi tanpa upaya mengatasi gempuran-gempuran dari pihak oposisi, sesuatu yang tidak diharapkan bisa terjadi. Sayang jajaran elit sekitar Jokowi saat ini bukanlah politisi yang berpengalaman. Pemerintah juga tidak mampu menggali informasi yang otentik untuk membuat keputusan. 

Mimpi Jokowi terhadap pembangunan infrastruktur, ternyata tidak mendapat apresiasi setimpal dari masyarakat, karena tertimbun oleh berbagai pandangan bahwa pemerintah telah ingkar janji, manipulatif, otoriter, meninabobokkan oligarki, setengah-setengah dalam memberantas korupsi, arogan, dan tidak mau mendengarkan suara rakyat. Jika pandangan-pandangan ini bisa dihilangkan, insyaallah kita bisa menyaksikan Jokowi mengakhiri masa kekuasaannya pada tahun 2024 dengan husnul khotimah.