Pemaknaan Pancasila dan Spiritualitas untuk "the New Normal" yang Hakiki

***
Pemaknaan Pancasila dan Spiritualitas untuk

Banyak generasi sekarang terbata-bata hanya untuk menghafal Pancasila. Banyak tingkah laku manusia Indonesia yang dinilai tidak  lagi sesuai dengan Pancasila. Padahal, Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang dimiliki manusia Indonesia sejak lama. Sebagai falsafah hidup bangsa, sejatinya Pancasila telah merasuk ke pikiran, rohani, sikap dan tindakan setiap manusia Indonesia. Namun, nyatanya kerap kita mendengar kritik dan menemukan fenomena bahwa Pancasila tinggal slogan semata. Hafal saja belum tentu, apalagi memahami dan kemudian mewujudkannya dalam laku-tindak. Keegoisan masing-masing individu dan kelompok makin terlihat.

Penguasaan dan penggerusan sumber daya alam dilakukan oleh mereka yang mampu dan berkuasa secara ekonomi dan politik. Persesuaian antara kata dan tindakan kaum elit semakin sulit ditemukan. Yang miskin dan marjinal semakin terjerembab. Pertikaian dan kecurigaan antar kelompok kerap berkembang. Dan masih banyak lagi fenomena kelabu lainnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang keliru dengan pemahaman kita tentang Pancasila? 

Tulisan ini mengulas kealfaan kita sebagai bangsa dalam memahami Pancasila. Pancasila bisa jadi tidak menyentuh hal mendasar dari diri manusia Indonesia, yakni spiritualitas, baik sebagai individu maupun bangsa. Sisi hakiki inilah yang selama ini kerap luput dan tidak dihidupkan, baik dari cara kita memahami, kemudian mengejawantahkan Pancasila dalam kehidupan kita. Dalam konteks pandemi Corona sekarang ini, saya meyakini bahwa tanpa pemahaman spiritualitas dari setiap sila dalam Pancasila, maka kehidupan "the New Normal" yang selama ini banyak digaungkan hanya akan menjadi semu. Apa saja pandangan spiritualitas dalam Pancasila itu? Dan bagaimana menghubungkannya dengan "the New Normal" yang sesungguhnya?  Inilah yg akan diulas dalam tulisan ini.

Saya memulai tulisan ini dengan memberikan makna sederhana dari spiritualitas. Dewit-Weaver (dalam McEwen, 2004) mendefinisikan spiritualitas sebagai bagian dari dalam diri individu (core of individuals) yang tidak terlihat (unseen, invisible). Meski tidak terlihat namun ia berkontribusi terhadap keunikan serta mampu mendekatkan manusia dengan nilai-nilai transendental, dengan kekuatan yang Maha Tinggi (High Power). Ini selanjutnya akan memberikan makna, tujuan, dan keterhubungan atau koneksi antara manusia dengan Yang Ilahi tersebut. Jadi pada saat spiritualitas ini diraih, manusia dapat terhubung dan mendekatkan diri dengan Tuhan dan menemukan makna serta tujuan hidup yang transendental dan hakiki. Juga, manusia akan merefleksikan spiritualitas ini dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu, bagaimana mengaitkan antara spiritualitas ini dengan Pancasila? Saya menemukan paparan menarik dari seorang sahabat, Dr. Yudi Latif, tentang Pancasila, dalam diskusi virtual Webinar bertemakan Pancasila, yang digelar oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, pada 31 Mei 2020. Bang Yudi, panggilannya akrabnya, menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Pancasila, yang dibedahnya dalam masing-masing sila. Hakikat ini dikaitkan dengan 3 dimensi atau kodrat manusia.

Terkait dimensi manusia, berikut ini yang saya pahami dari paparan Bang Yudi. Dalam diri manusia memiliki tiga dimensi. Pertama adalah dimensi fisik - biologis (tingkat otak, kedirian atau selfness). Kedua, dimensi rohani yang berkaitan dengan akal, etika, moralitas dan kebijaksanaan. Terakhir adalah dimensi sosial, berkaitan dengan relasi antar sesama manusia. Tiga dimensi inilah yang melekat pada hakikat manusia Indonesia dalam Pancasila.

Pertama, Sila "Ketuhanan yang Maha Esa". Hakikat manusia dalam Sila Pertama ini harus dilihat dari pemahaman bahwa manusia adalah mahluk yang diadakan oleh Maha Pengada yang penuh kasih. Ada dimensi rohani dan sipiritual di sini. Karena diciptakan oleh Tuhan yang penuh kasih sayang, maka manusia hakikatnya juga merupakan mahluk yang penuh welas asih. Saat mendekatkan diri dengan Tuhan, manusia melakukannya dengan penuh kasih. Demikian pula selanjutnya, welas asih direfleksikan manusia terhadap sesama. Inilah yang disebut sebagai Ketuhanan yang berdasarkan pada welas asih.

Terkait dengan Sila Kedua, manusia pada hakikatnya merupakan mahluk yang selalu harus ada bersama yang lain, tidak hidup sendiri. Ada dimensi sosial pada diri manusia. Perlu dicatat bahwa "yang lain" di sini berarti cakupannya tidak hanya hidup dengan sesama manusia, tapi juga dengan mahluk lainnya. Hidup bersama mahluk lain dengan sesungguhnya hanya mungkin dilakukan jika manusia mengembangkan cinta kasih. Kita tidak mungkin bisa hidup bersama dengan dasar kebencian. Inilah yang disebut sebagai perikemanusiaan. 

Ketiga, manusia sebagai mahluk sosial perlu pergaulan dan ruang hidup. Karena perlu ruang hidup, maka manusia butuh mengembangkan kebangsaan atau nasionalisme. Mengingat begitu kayanya keragaman Indonesia, maka yang diperlukan di sini adalah nasionalisme yang inklusif (civic nationalism), yang mampu merangkul semua.

Keempat, manusia sebagai mahluk sosial pasti berpotensi mengalami konflik dengan yang lain. Jika terjadi konflik tentu saja harus diselesaikan, tidak dibiarkan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang penuh cinta kasih, sesuai dengan kodrat manusia sebagai mahluk welas asih yang diadakan oleh Sang Maha Kasih. Selain itu, manusia sebagai mahluk sosial juga perlu mengambil keputusan bersama dalam banyak hal. Pengambilan keputusan bukan untuk menang-menangan, bukan dengan mengutamakan otot dan kekerasan. Maka sejatinya, pengambilan keputusan ini dilakukan dengan dasar cinta kasih, yakni musyawarah. Pengambilan keputusan penuh cinta kasih ini tentu saja memerlukan orang-orang arif bijaksana, yang mau mendengar perkataan dari siapapun, yang bersifat tidak apriori, yang lalu mampu mengambil keputusan terbaik bagi semua.

Terakhir, terkait Sila Ke-5, perlu dipahami bahwa manusia adalah mahluk rohani yang menjasmani. Ada jiwa, ada raga. Maka tentunya, ada kebutuhan jasmani yang diperlukan manusia. Untuk memenuhi keperluan jasmaniah, manusia sebagai mahluk welas asih, sejatinya melakukannya dengan dasar cinta kasih. Karenanya, tidak boleh misalnya ada yang menguasai sumber daya alam dengan serakah yang membuat orang lain menderita, yang membuat banyak orang tidak sejahtera. Tidak boleh ada yang menguasai sendiri sumber-sumber hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini tepatnya, cara cinta kasih manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani tersebut adalah dengan keadilan sosial, keadilan distributif atas dasar kreativitas dan keberhasilan seseorang. Keadilan yang tentunya juga tidak melupakan kebaikan dan kesejahteraan semua manusia dan mahluk lainnya di bumi ini.

Dari paparan Bang Yudi di sini saya melihat bahwa spiritualitas yang menjiwai setiap sila dari Pancasila akan menimbulkan implikasi yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman semu dari Pancasila. Dalam konteks "the New Normal", pemahaman mengenai Pancasila secara spiritualitas sangat perlu dibangkitkan dan dikuatkan, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika tidak, maka kita akan masuk dalam kenormalan baru yang semu belaka.

Dalam lingkup "the New Normal" semu itu, kita bisa jadi hanya akan peduli dengan diri sendiri sebagai efek dari jaga jarak misalnya, dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kemudian bagi mereka yang berkecukupan hanya peduli dengan kebutuhan diri dan keluarganya dan melupakan kelompok yang paling terdampak. Bisnis baru terkait barang-barang kebutuhan dalam era "the New Normal" malah akan membuat yang kaya menjadi kaya dan yang miskin semakin termarjinalkan. Harga Alat Pelindung Diri (APD), desinfektan, vitamin dan suplemen misalnya membumbung tinggi. Harga berbagai barang kebutuhan dasar dipatok fantastis oleh pasar sehingga konsumen dari ekonomi lemah tidak mampu menjangkaunya.

Pancasila yang dimaknai secara spiritualitas akan membuat era the "New Normal" sebagai era yang benar-benar baru. Dekonstruksi pemahaman yang tepat akan terwujud dalam sikap dan tindakan yang tepat (termasuk juga kebijakan penyelenggara negara). Pemaknaan Ketuhanan tidak hanya berhenti pada masalah ibadah ritual, tapi juga terkait dengan hubungan dengan sesama manusia. Ini juga menempatkan adanya penghargaan yang tulus terhadap keyakinan yang berbeda dan merefleksikannya dalam segala tindakan berbasis welas asih terhadap sesama. Tindakan welas asih ini diterapkan melalui laku-tindak dalam berbagai sendi kehidupan oleh pihak manapun, di masa "the New Normal" nanti.

Penerapan Sila Ke-2 misalnya, akan mengubah cara menetapkan dan membagi dukungan bagi mereka yang paling terdampak pandemi oleh penyelenggara negara. Dukungan tersebut tidak kemudian menjadikan mereka tergantung tapi memuliakan martabat mereka sebagai manusia. Bisa jadi bentuk penerapannya adalah pemberian bibit organik kepada masyarakat terdampak disertai panduan tanam untuk menjamin keamanan dan kemandirian pangan mereka, sebagai pelengkap pemberian kebutuhan pokok. Dalam konteks Sila ke-3, bantuan ini sejatinya tersedia bagi siapapun yang membutuhkan tanpa membedakan agama, etnis, ataupun golongan tertentu (termasuk mereka yang memiliki afiliasi politik yang berbeda dengan rejim).

Dalam konteks Sila Ke-4, kenormalan baru yang sesungguhnya, akan termanifestasi misalnya dalam berbagai pengambilan keputusan di era "the New Normal" ini. Jangan dilupakan bahwa mereka yang dimandatkan untuk mengambil keputusan dengan cara musyawarah tadi adalah para "wakil". Sejatinya para wakil ini dengan arif bijaksana, menghasilkan keputusan untuk kepentingan terbaik bagi semua yang diwakilinya, dengan tidak melupakan juga asas keadilan dan kemanusiaan bagi semua. Misalnya manakah kebijakan yang sekarang harus lebih menjadi prioritas dan adil bagi semua dalam konteks kehidupan "the new normal"? Mendorong pertumbuhan mall dan retail besar ataukah pasar rakyat yang menampung pedagang-pedagang kecil yang mengambil produk dari para petani? Manakah keputusan yang lebih bijak dan berkeadilan, membuka keran impor pangan ataukah mendorong upaya-upaya kemandirian pangan berbasis komunitas yang tentunya akan menjamin ketahanan pangan lokal dalam menghadapi berbagai krisis?

Terakhir, prinsip keadilan dalam "the true new normal" adalah keadilan yang seadil-adilnya. Prinsip ini menantang kita untuk berani mengkoreksi keadilan semu dalam mengelola negara, misalnya, yang bisa jadi selama ini hanya menguntungkan sekelompok elit, baik disadari ataupun tidak. Penggunaan dan pengelolaan tanah untuk penghidupan misalnya akan lebih terdistribusi dengan adil, utamanya bagi para petani kecil yang memproduksi pangan sehat dengan berbagai variannya untuk Indonesia. 

Sebagai penutup, merekatkan kembali spiritualitas dalam memahami Pancasila adalah kebutuhan sadar dan mendesak yang perlu segera dilakukan sehingga era kenormalan baru yang sudah di depan mata betul-betul merupakan "the New Normal" hakiki bagi kita semua.

Oleh: Swary Utami Dewi