Siapkah Daerah Menampung Arus Mudik di Tengah Wabah?

***
Siapkah Daerah Menampung Arus Mudik di Tengah Wabah?

Oleh: Netty Prasetiyani Heryawan, Komisi IX DPR RI, Wakil Ketua Fraksi PKS

Wacana terkait penghentian arus mudik sebagai bagian dari langkah pemerintah pusat dalam menghambat penyebaran wabah tengah berkembang. Banyak kalangan yang mendukung upaya tersebut, namun juga tidak sedikit yang mempersoalkan adanya kebijakan tersebut. Mereka yang menolak beranggapan bahwa mudik merupakan bagian tidak terpisahkan dari kondisi ibukota yang dibangun oleh para pendatang.  Sedangkan mereka yang mendukung mengkhawatirkan daerah asal pendatang yang akan pulang kampung ini tidak akan siap menghadapi lonjakan kasus virus corona yang baru.

Untuk dapat menilai seberapa jauh dampak mudik terhadap penyebaran virus corona ke daerah, ada baiknya kita meninjau beberapa data dan fakta terlebih dahulu seputar mudik.  Pertama, seberapa masif arus mudik yang terdata setiap tahunnya. Kedua, seberapa besar peluang virus dapat ditransmisikan melalui arus mudik. Serta yang ketiga terkait dengan kesiapan daerah sendiri ketika menghadapi masuknya virus baru yang dibawa oleh arus mudik.

Menakar Arus Mudik

Pada tahun 2019, pemerintah mencatat gelombang arus mudik mencapai puncaknya di hari ketiga sebelum Idul Fitri. PT Jasa Marga melaporkan bahwa arus kendaraan yang melewati GT Cikampek dari semenjak H-7 hingga H-1 lebaran adalah sebesar 1.216.859 kendaraan. Menurut perhitungan Kementerian Perhubungan ada 4.160.622 orang yang menumpang kendaraan di arus mudik.

PT Kereta Api mencatat jumlah penumpang 5.087.342 pada arus mudik tahun lalu menggunakan kereta. Sementara itu, pemudik yang menggunakan transportasi udara sebanyak 3.522.582 penumpang. Penumpang kapal laut sebagai sarana mudik adalah sejumlah 1.486.065 orang. Jika ditotal keseluruhan arus mudik tersebut, didapat setidaknya ada 14 juta penduduk yang melakukan mudik pada lebaran tahun 2019. Angka ini setara dengan 44% penduduk DKI Jakarta.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, pemudik tahun 2019 terdistribusi paling banyak ke Provinsi Jawa Tengah, yakni sebanyak 37,68 persen. Selanjutnya arus mudik banyak masuk ke Jawa Barat, yakni 24,89 persen. Jawa Timur mendapatkan sekitar 11,14 persen pemudik. 26,29 persen sisanya terdistribusi ke seluruh provinsi lain di Indonesia.

Bagaimana menyikapi angka pemudik di tahun 2020 ini? Dengan asumsi tidak ada kebijakan pencegahan mudik, tentu jumlah pemudik  dapat mengalami peningkatan. Tahun ini diprediksikan akan ada sekitar 15 juta pemudik jika kondisi normal. Sayangnya pada tahun ini, 15 juta pemudik tersebut juga membawa risiko tambahan sebagai carier virus corona.

Jumlah pasien yang terbukti positif mengidap virus corona secara aktif di DKI pada tanggal 23 April adalah 3.605 dengan PDP sebanyak 5.248 orang dan ODP sebanyak 5.884. Perlu menjadi catatan bahwa ODP dan PDP ini pada dasarnya belum tentu positif dan belum tentu negatif. Sebagian besar masih menunggu hasil tes atau bahkan belum sempat dites karena keterbatasan sarana.

Potensi Penularan di Kalangan Pemudik

Menurut WHO, tingkat penularan virus corona saat ini atau dikenal dengan istilah R0 adalah sekitar 2-2,5. Artinya seorang pasien positif memiliki peluang menularkan paling tidak 2 orang lagi. Ini berarti selain pasien positif yang telah dirawat, perhitungan juga perlu dilakukan terhadap mereka yang potensi telah tertular namun belum terdeteksi.

Pada puncak arus mudik yang akan terjadi di pekan ketiga bulan Mei, jumlah pasien corona di DKI bukan lagi sebesar 3.605. Jika melihat tren saat ini, kemungkinan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 9.000 pasien yang tercatat positif pada pekan ketiga Mei. Jumlah ini jika ditambah dengan mereka yang sudah tertular namun belum diketahui positif maka akan ada potensi sebesar 27.000 pasien atau setara 0,08 persen penduduk DKI.

Kembali ke angka 15 juta pemudik, jika diasumsikan 0,08 persen diantaranya telah tertular, maka berarti ada sekitar 12.272 pemudik yang memiliki potensi sudah positif corona. Pemudik ini kemungkinan besar tidak mengetahui telah terjangkit.

Selama perjalanan, dengan kondisi interaksi yang lebih rapat dan imunitas tubuh yang terkuras akibat lelah, maka tingkat penularan selama mudik akan lebih tinggi. Jika satu orang pemudik dapat menularkan virus dua kali lipat dari R0 dalam kondisi normal, maka 12.272 pemudik ini selama perjalanan berpotensi menularkan penyakit ke 49.088 pemudik lain. Ketika sampai di daerah tujuan, jumlah pemudik yang positif corona akan menjadi 62 ribu.

Dapat dibayangkan, hanya karena mudik, jumlah pasien corona telah bertambah 62.000. Itu artinya akan ada penambahan jumlah pasien sebanyak 7,5 kali lipat dibandingkan jumlah positif corona di seluruh Indonesia saat ini. Yang perlu menjadi kekhawatiran adalah penambahan jumlah tersebut kini telah tersebar ke daerah tujuan mudik, bukan hanya di DKI Jakarta.

Menakar Beban Daerah

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa siap daerah dalam menghadapi tambahan pasien mudik ini? Khususnya daerah-daerah yang menjadi tujuan utama mudik, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dengan menggunakan proporsi mudik yang sama dengan 2019, maka kurang lebih akan ada 23.361 pemudik membawa wabah Covid-19 ke Jawa Tengah, 15.431 ke Jawa Barat, 6.906 ke Jawa Timur dan sebanyak 16.299 ke provinsi lain di Indonesia.

Jawa Tengah sebagai provinsi dengan potensi terpapar paling besar akibat mudik saat ini tengah menyiagakan 58 Rumah Sakit sebagai RS rujukan Covid-19. Dengan asumsi setiap RS dapat mengalokasikan masing-masing 100 bed dan 10 ICU khusus bagi pasien wabah, maka kapasitas layanan virus corona di Jawa Tengah berkisar di angka 5.800 bed dan 580 ICU.

Tentu tidak semua pasien positif corona membutuhkan layanan rawat inap dan ICU. Menurut data perkembangan kasus di seluruh dunia, hanya sekitar 5 persen saja yang dirawat inap dan 2 persen yang membutuhkan ICU. Berarti paling tidak pasien mudik ini membutuhkan 1.168 bed rawat inap dan 467 ICU. Sayangnya tidak semua pasien positif corona di Indonesia dapat begitu saja diperintahkan melakukan perawatan isolasi sendiri di rumah. Itu berarti pemerintah Jawa Tengah masih harus mengupayakan kamar isolasi bagi sisa 21.726 pemudik positif corona yang sebenarnya tidak butuh rawat inap di rumah sakit.

Perhitungan di atas setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai kerumitan yang akan ditimbulkan oleh datangnya pemudik dari ibukota. Kapasitas fasilitas kesehatan di daerah belum tentu sanggup untuk menanggung beban pemudik. Dengan adanya mudik, daerah akan cepat overwhelmed dengan kondisi yang ada. Kerumitan tersebut akan bertambah karena pemudik positif yang datang dapat menularkan corona di tempat mudik.

Sudah menjadi tradisi di tanah air, bahwa mudik melibatkan sungkeman dengan orang tua dan sanak keluarga. Mustahil pemerintah daerah dapat memastikan pemudik untuk melakukan isolasi mandiri sebelum bertemu keluarga. Sehingga , pemudik memiliki risiko tinggi menularkan penyakit kepada golongan rentan seperti orang tua yang dapat meningkatkan kasus infeksi parah serta naiknya tingkat kematian. Jika ini yang terjadi, maka mudik hari raya tidak akan lagi menjadi momen penuh kebahagiaan bagi seluruh keluarga.

Mengingat besarnya risiko yang akan dihadapi fasilitas kesehatan di daerah jika mudik dibiarkan, tentu sangat beralasan adanya upaya melarang mudik. Pemerintah hendaknya perlu menyampaikan secara persuasif bukan hanya kepada warga yang hendak mudik, namun juga keluarga yang ada di kampung halaman. Anjuran terbaik bagi warga dapat berasal dari keluarga mereka di kampung halaman yang meminta tidak dikunjungi dahulu. Lebih baik menahan rindu daripada menjadi penyebab datangnya wabah ke kampung halaman dan membuat sakit orang yang kita sayangi.

Lantas, bagaimana dengan mereka yang ingin pulang ke kampung halaman karena sudah kehabisan penghasilan akibat pembatasan ekonomi? Tentu di sinilah peran pemerintah dibutuhkan guna mengurangi beban hidup mereka yang bertahan di ibukota. Pemerintah perlu merencanakan secara cermat dan seksama mekanisme pemberian bantuan bagi warga. Sebab, hal ini menyangkut masalah keamanan dan kerentanan sosial di masyarakat. Jangan sampai bantuan justru dimanfaatkan oleh sikap aji mumpung untuk mengambil keuntungan segelintir elit.