Tragis ; Pemerintah Tidak Bisa Lagi Tambal Sulam

***
Tragis ; Pemerintah Tidak Bisa Lagi Tambal Sulam

Oleh : Salamuddin Daeng

 

ADA TIGA hal urusan besar saat ini yang dihadapi Pemerintahan Jokowi yakni ; pertama memburuknya keuangan pemerintah, kedua ; memburuknya keuangan BUMN, ketiga; merosotnya daya beli masyarakat. Ketiga hal tersebut berada pada posisi paling buruk dalam tahun 2020.

 

Mengapa ? Ada tiga penyebabnya  yakni ; pertama, kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan dan relatif menurun dalam lima tahun terakhir. Kedua ; beban keungan nasional yang meningkat akibat bunga Utang dan pokok utang jatuh Tempo dalam tahun 2020 dan tahun 2021, dan ketiga, memburuknya kondisi ekonomi global yang merupakan puncak dari perang kurs (curency war) dilanjutkan perang dagang (trade war) dan terakhir adalah wabah corona virus di episentrum ekonomi yakni China.

 

Keadaan terbut menimbulkan dampak tiga hal yakni ; menurunnya penerimaan negara dari pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Kedua, menurunnya penerimaan BUMN dan perusahaan baik bank maupun non bank dan asuransi. Ketiga ; semakin memburuknya daya beli masyarakat akibat pengangguran, PHK, bencana alam, gagal panen dll.

 

Implikasinya tiga hal yakni ; pertama pemerintah tidak dapat membayar utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Kedua perusahaan swasta dan BUMN bank maupun non bank serta asuransi mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar kewajiban mereka. Ketiga,  masyarakat dan dunia usaha tidak sanggup membayar utang utang mereka sehingga akan menimbulkan kredit macet yang parah.


 

Sobekan Terlalu Lebar ?

 

Arti istilah tambal sulam adalah memperbaiki sesuatu (rumah dan sebagainya) yang tidak menyeluruh (hanya mengganti bagian yang rusak). Sehungga untuk bisa menambal maka syaratnya sobekan tidak terlalu besar dan tersedia barang bekas.

 

Namun sekarang barang bekas  untuk menambal pun sudah tidak ada, dikarena makan barang barang semacam itu telah habis dijual sebelumnya. Lagipula  sobekan dalam ekonomi terlalu lebar, juga tidak mungkin lagi dapat ditambal kecuali diganti dengan yang benar benar baru.

 

Sebagai gambaran, sumber utama pembiayaan APBN adalah pajak dan sumber daya alam. Penerimaan pajak sebagian besar berasal dari perusahaan perusahaan yang melakukan ekploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, batubara, sawit, dll. Sekarang harga harga komoditas tersebut stagnan dan rendah dalam tahun tahun terakhir. Jadi apa yang mau dibagi? Sementara pajak dari konsumsi akan ambruk karena daya beli yang rendah.

 

Tahun tahun yang lalu, defisit anggaran negara yang menganga lebar ditambal dengan uang bank, uang perusahaan asuransi, uang pensiun PNS dan karyawan BUMN. Namun sekarng uang tersebut sudah habis dimakan oleh APBN sendiri. Justru sekarang APBN yang harus membayar bunga obligasi tersebut.

 

Gambaran lain, dulu defisit APBN bisa ditambal dengan uang bank yang mengalir ke dalam SUN melalui penjualan SUN secara ritel dengan bunga diatas bunga deposito, Namun uang bank semacam itu sudah sangat ketat. Bahkan jika pemerintah tidak bisa membayar bunga obligasi, maka bank bank dan asuransi  langsung kolaps.

 

Sebelumnya APBN yang defisit bisa ditutupi dengan penerimaan pajak dan bea masuk ekspor komoditas, namun sekarang tidak mungkin lagi. Serangan korona virus telah melumpuhkan ekonomi China, pendapatan ekspor akan tertekan parah, banyak perusahaan yang kolaps, sehingga pajak dan penerimaan bea keluar akan hilang.

 

Satu satunya andalan adalah utang luar negeri, kalau bule bule dan China masih mau memberikan utang. Tapi melihat keadaan ekonomi global yang sulit, semua negara akan menjaga keuangan masing masing. Lagipula meskipun utang dua kali lipat dari kebisaan setiap tahun, tetap saja tidak cukup membayar utang jatuh Tempo dan bunga. Jadi Pak Jokowi mau apa lagi?