Kelemahan Distribusi Tertutup Subsidi Gas LPG Tiga Kilogram.

***
Kelemahan Distribusi Tertutup Subsidi Gas LPG Tiga Kilogram.
Salamuddin Daeng

Oleh: Salamuddin Daeng

"Data tidak akurat, rawan dikorupsi dan bisa digunakan sebagai money politik menjelang pilkada serentak 2020"

1. Data kemiskinan di Indonesia tidak pasti. Masing masing institusi berbeda angka tentang kemiskinan. Sangat tergantung kepentingan masing masing institusi.

2. Indonesia menerima bantuan dan utang dalam program pengentasan kemiskinan, gizi buruk, busung lapar, stunting, dll. Akibatnya angka kemiskinan seringkali didasarkan pada proposal proyek kemiskinan lembaga negara terkait ke internasional dan ke APBN, demikian juga dengan angka kemiskinan  pemda disesuikan dengan proposal pengentasan kemiskinan mereka ke pusat. Angka kemiskinan, busung lapar, stunting dll, sering dibesar besarkan.

3. Angka kemiskinan versi BPS bermasalah. BPS melakukan trick memainkan indikator kemiskinan. BPS menggunakan indikator extrime   poperty dalam mengukur kemiskinan. Akibatkan angka kemiskina BPS terus menurun dan kecil, meski keadaan ekonomi memburuk.

4. Tidak ada angka kemiskinan by name by address di lembaga pemerintah, jadi pemerintah akan kesulitan alokasikan anggaran dalam   pendistribusian subsidi LPG 3 kg secara tertutup. 

5. Distribusi secara tertutup rawan dikorupsi  oleh birokrasi melalui praktek manipulasi data. Dalam kasus dana desa saja bisa ada desa hantu. Apalagi distribusi gas.

6. Tidak ada kajian akademis yang melandasi rencana ini. Pemerintah terkesan terburu buru dalam mengurangi subsidi. Dasar yang dijadikan acuan adalah "karangan bebas" pihak pihak dari ESDM.

7. Pemerintah tidak melibatkan ormas,  akademisi, pengamat, ahli, dan kalangan dunia usaha dalam memutuskan perkara ini. Sehingga rawan penolakan dan penyimpangan.

8. Menjelang pilkada serentak, penyaluran subsidi lpg secara tertutup rawan dimanfaatkan oleh oligarki penguasa untuk sumber daya money politik untuk memenangan kawan kawannya.

9. Belajar dari sebelum sebelumnya, model distribusi tertutup.selalu gagal, dan menjadi alat kekuasaan untuk money politik dan gagal memberi rasa keadilan bagi orang miskin.

Oleh:) Pengamat Ekonomi AEPI