Migas dan Mafia Migas di Indonesia 

***
Migas dan Mafia Migas di Indonesia 
M Ibnu Fajar

Oleh : M Ibnu Fajar
 
Menurut kamus bebas Wikipedia, kata mafia yang berasal dari bahasa Italia adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat.

Mafia awalnya merupakan namasebuah konfederasi yang didirikan oleh orang-orang dari sisilia pada Abad Pertengahan untuk tujuan memberikan perlindungan illegal, pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi secara ilegal, abritase perselisihan antar kriminal, dan penegakan hukum sendiri (main hakim). Konfederasi ini kerap kali terlibat dalam kegitan perjudian, penipuan, perdagangan narkoba, dan penggelapan dana. Anggota Mafia disebut "mafioso", yang berarti pria terhormat. Mafia dapat diartikan sebagai sebuah Organisasi Kriminal (Organized Crime). 

Mafia merupakan kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur organisasi dan jaringan namun kegiatannya cenderung melawan hukum. Mafia bukan hanya ada di negara-negara maju tapi juga ada di negara berkembang seperti Indonesia.

Pertanyaannya kemudian apakah kondisi sektor migas di Indonesia hari ini disebabkan oleh permainan para mafia migas atau ada faktor lain? 
Jika benar ini akibat permainan para mafia, apakah mereka dapat dijerat oleh hukum ? 

Kita mungkin masih ingat salah satu film Hollywood yang menceritakan sepak terjang bos mafia di Chicago. Dia tidak tersentuh oleh hukum sehingga judul film nya adalah The Untouchable. Tapi kemudian ada seorang pendekar hukum muda yang dapat menyeretnya ke dalam penjara hanya dengan pasal pidana pelanggaran pajak. Ini menggambarkan bahwa untuk menyeret para mafia ke ranah hukum perlu mencari celah hukum dari sisi yang lain.

Kondisi Subsektor Hilir Migas (Downstream) 

Presiden Jokowi saat sambutan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12) menyampaikan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang  menghalang-halangi pembangunan fasilitas pemrosesan batu bara jadi gas karena masih ada yang senang mengimpor gas. Termasuk juga pembangunan kilang pengolahan minyak yang tak kunjung terealisasi sehingga impor bahan bakar minyak terus terjadi. Persoalan pembangunan kilang pengolahan Minyak adalah persoalan subsektor hilir migas. Maka muncullah diskursus publik bahwa mafia migas lah yang menyebabkan Kilang Pengolahan Minyak tidak pernah dibangun selama kurun waktu 34 tahun yang dianggap sebagai faktor penyebab Indonesia harus menanggung beban defisit neraca perdagangan migas akibat impor bahan bakar minyak.

Sejak era reformasi di tahun 1998, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah saat itu. Eporia reformasi hingga pergantian pimpinan kekuaasan dari mulai Presiden Habibie di akhiri dengan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2014 mengindikasikan kondisi  negara pada periode tersebut. 

Kondisi itu berdampak terhadap menurunnya minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk investasi pembangunan Kilang Minyak dan pembangunan infrastruktur lainnya. 

Di sisi lain, konsumsi bahan bakar bakar minyak sebagai sumber energi masyarakat terus tumbuh dari tahun ke tahun, sehingga defisit antara ekspor dan impor di sektor migas semakin membesar. Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat apakah memang kondisi subsektor hilir migas sekarang ini disebabkan oleh adanya permainan dari mafia migas atau karena sebab lain?

Kondisi Subsektor Hulu Migas (Upstream)

Kegiatan subsektor hulu migas (upstream) bertujuan meningkatkan produksi minyak mentah dan gas bumi melalui tahapan eksplorasi, eksploitasi dan produksi. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada kegiatan hulu migas merupakan institusi bisnis yang memiliki legalitas yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan usahanya di bidang hulu migas. Oleh karena itu sejalan dengan biaya investasi dan biaya operasional yang dikeluarkan, KKKS tentu berharap mendapatkan "gain" produksi yang dapat menutup biaya-biaya tersebut termasuk keuntungan finansialnya. Namun yang terjadi adalah produksi minyak terus merosot dari tahun ke tahun.

Mengacu kepada outlook SKK Migas 2015 hingga 2050, produksi minyak diperkirakan pada tahun 2025 hanya sebesar 453.000 BOPD (Barrel Oil Per Day), dan bahkan pada tahun 2050 menjadi 332.000 BOPD. Kondisi ini akan terjadi apabila tidak ditemukan cadangan minyak baru. Memang ada penurunan produksi migas secara alamiah (natural decline), akan tetapi kegiatan pencarian cadangan migas baru selama bertahun tahun belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Pada kondisi tersebut, maka impor minyak mentah (crude oil) menjadi pilihan guna memenuhi kapasitas produksi kilang pengolahan minyak dalam negeri. 

Cadangan minyak baru yang belum juga ditemukan dalam kurun waktu tahunan pada subsektor hulu migas, di anggap serupa dengan kondisi pembangunan kilang minyak yang tak kunjung selesai pada subsektor hilir migas. 

Belum lagi persoalan harga gas bumi di hulu yang dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara produsen gas bumi lainnya. Hal ini juga yang akan membuat Indonesia terpaksa harus impor gas untuk mendapatkan harga gas bumi yang lebih murah. 

Jika terjadi impor minyak mentah (crude oil) dan impor gas bumi terus meningkat maka kemungkinan diskursus publik pun akan bergeser kepada pembahasan migas pada subsektor hulu (upstream) yang menjadi penyebab impor minyak mentah dan gas bumi terus tumbuh dari tahun ke tahun.  

Kondisi Subsektor tengah Migas (Midstream) 

Pada subsektor tengah migas (midstream), pembangunan infrastruktur pipa gas bumi sepertinya belum menjadi prioritas selama bertahun-tahun. Bahkan gas bumi produksi nasional di ekspor kenegara lain. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan gas bumi oleh masyarakat tidak maksimal karena akses masyarakat dalam mendapatkan suplai dari sumber gas bumi masih sangat terbatas. Dengan mangacu kepada kegiatan pipanisasi gas bumi di pulau Jawa yang berpenduduk sekitar 150 juta jiwa belum sepenuhnya terpasang. Jalur pipa dari cirebon-semarang dan semarang-gresik yang di lelangkan pada tahu  2006 belum dapat beroperasi sampai saat ini. Tidak maksimalnya pemanfaatan gas bumi oleh masyarakat menyebabkan kebutuhan bahan bakar minyak terus naik dari tahun ke tahun. Indonesia, dengan produksi gas bumi pada tahun 2019 sekitar 7000 MMSCFD ekivalen dengan 1.2 juta BOEPD (barrel oil equivalen per day)  sebenarnya dapat menjadi alternatif oengganti bahan bakar minyak, sehingga akan sangat membantu menurunkan konsumsi bahan bakar minyak jika infrastruktur dan jaringan pipa gas nya (midstream) telah tersambung. 

Pelaku usaha di subsektor midstream migas juga sama seperti subsektor hulu dan hilir migas, yaitu sama-sama berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Artinya bahwa investor yang akan membangun pipa gas bumi tentu akan berhitung mengenai kelayakan proyeknya, kecuali pemerintah dapat mengalokasikan APBN untuk membangun infrastruktur pipa gas. Sedangkan untuk suplainya dari sumber gas bumi perlu dikoordinasikan dengan otoritas hulu migas guna mendapatkan jaminan pasokan. Demand nya sudah jelas ada, yaitu masyarakat dan industri. 

Dari gambaran diatas terlihat bahwa apabila infrastruktur pipa gas  telah terbangun sejak dulu sehingga masyarakat dapat memanfaatkan gas bumi sebagai sumber bahan bakar secara optimal, maka impor bahan bakar minyak tidak akan sebesar sekarang ini. Melihat hal tersebut timbul pertanyaan di masyarakat apa sebenarnya yang menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur pipa gas ini. Jangan-jangan diskursus publik pun akan bergeser mempersoalkan lambannya pembangunan infrastruktur pipa gas di migas tengah (midstream)?

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa persoalan bukan hanya terjadi pada subsektor hilir migas saja, tapi dari hulu ke hilir. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bukan hanya dugaan permainan mafia migas saja. Inilah realitas tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah . Selain itu kata "mafia" pada "mafia migas" juga perlu didalami kembali karena kegiatan mafia tentu harus ada konsekuensi hukumnya. Namun sampai saat ini belum pernah ada mafia migas yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Adapun mereka yang terjerat kasus hukum adalah oknum mantan Petral yang diduga menyalahgunakan wewenang, oknum yang menyalahgunakan bahan bakar minyak subsidi dan penugasan, ataupun pelanggaran perizinan sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku, seperti misalnya berniaga tanpa izin, mengolah minyak mentah tanpa izin, mengoplos bahan bakar minyak dengan minyak mentah. Apakah mereka semua ini dapat dikategorikan sebagai mafia migas?

Terlepas dari semua uraian diatas, satu hal yang pasti adalah bahwa penataan sektor migas harus terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir serta berorientasi kepada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 33 UUD tahun 1945. Apabila hal ini dapat terwujud, maka mafia migas mungkin akan bermetamorfosis dengan sendirinya menjadi pelaku kegiatan usaha migas yang memiliki legalitas dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Semoga.

#Migas   #mafia